Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id- Untuk mewujudkan satu kesatuan manajemen kepegawaian, Sekretariat Jenderal KPU memberikan penawaran bagi PNS Daerah/Instansi lain Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi  dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk alih status/pindah instansi menjadi PNS Sekretariat Jenderal KPU. (dd)Surat Edaran Sekjen KPU Nomor 66/SJ/I/2015 klik di sini

Jakarta, kpu.go.id- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengutarakan bahwa masyarakat perlu mengawal  proses rekutmen politik, Minggu (18/1). “Kita perlu mengawal setiap proses rekrutmen politik, baik kaderisasi dalam parpol (partai politik) maupun yang terjadi dalam proses pemilu (pemilihan umum),” ujar Ferry.Ia memberikan gambaran, siklus sistem politik akan berjalan dengan baik bila fungsi artikulasi kepentingan, dan fungsi agregasi kepentingan yang dijalankan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aspirasi masyarakat dan seluruh stakeholder didalam suatu negara.“Di semua negara siklus politiknya pasti seperti itu. Itu mekanisme yang terjadi di sebuah negara. Jika proses ini berjalan baik, maka roda pemerintahan akan berjalan dengan baik pula,”jelasnya.Lebih lanjut ia menjelaskan, pemerintah, baik legislatif dan eksekutif yang menjalankan fungsi tersebut merupakan hasil dari rekrutmen politik melalui pemilihan umum. Untuk itu, Ferry berharap seluruh komponen masyarakat harus melakukan kontrol pada setiap proses rekutmen politik tersebut.“Semua komponen disuatu negara terlibat, baik lembaga negaranya, media massa, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), semuanya. Parpol peserta pemilu misalnya, proses rekutmen dalam internal partai juga perlu dilakukan dengan baik, sehingga dapat memberikan kontestan pemilu yang dapat menyuarakan aspirasi masyarakat,” ujar Ferry dalam acara workshop jurnalis pemilu sore ini di ruang media center, gedung KPU RI.Ferry memaparkan, sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu, KPU terus menyusun sistem rekutmen politik yang transparan, baik, dan bebas dari intervensi manapun, sehingga dapat menghasilkan pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi agregasi kepentingan sesuai aspirasi masyarakat luas.“Banyak problem pemilu yang perlu kita (KPU) tuntaskan. Dalam melakukan persiapan pelaksanaan pemilu, kita meramu sistem yang transparan, baik, dan akuntabel, sehingga tidak ada intervensi pihak-pihak tertentu. Itu yang terus kita cermati sehingga pemilu menghasilkan pemimpin yang baik,” lanjutnya. (ris/FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Proses kepemiluan tidak lepas dari dinamika politik, tapi sejatinya proses kepemiluan ini tidak terperosok dalam kepentingan politik tertentu, kepentingan politik ini disadari atau tidak juga berimbas pada dinamika penyampaian informasi oleh media massa. “Proses kepemiluan adalah proses yang tidak terlepas dari dinamika politik, tetap tidak terperosok dalam kepetingan politik,” tutur Husni pada Workshop Jurnalis Peliput Pemilu, Sabtu (17/1)Husni menambahkan, jika pemilik media terlibat dalam kontestasi politik ada dua kepentingan yang terjadi, yaitu kepentingan politik praktis dan kepentingan jurnalistik. Walaupun kegiatan jurnalistik tak lepas dari kepentingan bisnis, kenyataanya ada peristiwa yang menggabungkan dua kepentingan tersebut.“Pemilik media yang ikut dalam kompetisi politik akan ada dua kepentingan berbeda disitu, satu kepentingan politik praktis pemilik medianya, satu lagi kepentingan jurnalistik,” lanjut dia.Untuk itulah, menurut Husni, seorang jurnalis perlu bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik, sehingga pemberitaan tetap netral dan tidak membingungkan masyarakat.“Karena kepentingan yang berbeda antara yang meliput dan yang memublikasikannya, maka peristiwa kepemiluan bisa menjadi kabur. Pemberitaan perlu dibuat berdasarkan fakta, sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi yang objektif sesuai norma jurnalistik,” ujar Husni. (ook/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menggelar acara pelatihan bagi jurnalis pemilihan umum (pemilu) tentang pentingnya kebijakan kepemiluan berbasis riset untuk pemilu yang berkualitas, Sabtu (17/1).Acara tersebut merupakan buah dari kerjasama antara KPU-LIPI yang sebelumnya telah membentuk Electoral Research Institute (ERI), lembaga riset yang berupaya memproduksi kajian akademis politik dan kepemiluan. Sri Nuryanti, Peneliti LIPI yang juga pernah menjabat sebagai Komisioner KPU Ri periode 2007-2012 berharap acara tersebut dapat memberikan perspektif keilmuan yang baru dalam bidang kepemiluan bagi para jurnalis pemilu.“Saya pikir kegiatan workshop ini perlu untuk me-recharge ulang pemahaman kita terkait isu-isu terkini mengenai kepemiluan, sehingga dapat disampaikan kepada publik dengan baik,” tuturnya.Terkait proses penyampainan informasi kepemiluan kepada masyarakat, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik berharap bahwa proses penyebarluasan informasi dapat dilakukan secara baik sesuai dengan norma dan kode etik jurnalistik yang berlaku.“Dalam konteks workshop ini, kami (KPU) menginginkan supaya proses penyebarluasan informasi kepemiluan bisa disampaikan dengan cara yang baik sesuai dengan norma dan kode etik jurnalistik,” turur Husni membuka acara yang berlangsung di ruang Media Center, Gedung KPU RI Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta.Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat dapat menerima informasi itu secara jelas dan objektif. “Ini penting supaya penyajian berita kepemiluan itu bisa diikuti oleh masyarakat umum secara objektif, dan juga dapat memberi manfaat baik,” ujar dia.Secara khusus, ia berharap agar penyampaian berita dapat disajikan secara mendalam sebagai bentuk kepedulian jurnalis dalam memberikan pendidikan politik kepemiluan yang baik kepada masyarakat.“Kita ingin menambahkan 1 (satu) hal substantif kepada rekan jurnalis, yaitu bagaimana menyusun suatu peristiwa kepemiluan dengan pola mendalam dengan metode riset, sehingga publik dapat menerima manfaat yang lebih selain informasi kepemiluan,” lanjut dia.Acara yang didukung oleh Australian Electoral Commission (AEC) dan Lembaga Studi Pers dan Pembagunan (LSPP) itu akan berlangsung selama 2 (Dua) hari 17-18 Januari 2014, dengan 20 orang peserta workshop dari berbagai media massa. (ris/FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Maneger Nasution menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas suksesnya pelaksanaan Pemililihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014, Jumat, (16/1).Selain menyampaikan apresiasi, ia beserta rombongan yang diterima oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Komisioner KPU RI, Arief Budiman, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro, Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim dan beberapa pejabat eselon II dilingkungan KPU RI itu menyerahkan laporan hasil pantauan pelaksanaan pemilu tahun 2014.“Komnas HAM berterima kasih, kami sungguh mengapresiasi proses pileg dan pilpres lalu. Tingkat capaiannya sungguh luar biasa, kami berterima kasih untuk itu. Selanjutnya untuk menyempurnakan pelaksanaan pemilu, kami sudah susun laporan dalam bentuk buku sehingga dapat dimanfaatkan KPU untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu kedepan,” tutur Maneger.Meskipun banyak pihak memuji pelaksanaaan Pemilu Tahun 2014, Muhammad Nurkhoiron, Komisioner Komnas HAM yang mendampingi Maneger menjelaskan bahwa KPU perlu meningkatkan kinerja untuk menjaga hak konstitusional semua warga negara Indonesia berdasarkan prinsip bebas dan adil.“Kami ingin berdiskusi agar semua warga negara mendapat hak yang sama berdasar prinsip free and fair, khususnya terhadap warga yang masuk dalam kelompok rentan. Kelompok ini masih banyak yang belum memberikan hak konstitusinya. Hasil pantauan yang kami lakukan banyak pasien di rumah sakit yang tidak dapat memberikan hak konstitusinya pada pemilu 2014,” ujarnya.Atas catatan tersebut, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menyampaikan bahwa KPU telah mengakomodasi semua masukan dari berbagai pihak, termasuk melakukan sosialisasi kepada warga yang memiliki kebutuhan khusus. Namun ia menyampaikan bahwa KPU menghadapi berbagai kendala selama proses kegiatan tersebut.“Kami (KPU) sedapat mungkin mengakomodasi semua masukan dari multi pihak, termasuk mengadvokasi secara khusus terhadap pemilih rentan ini. Memang tidak bisa menyeluruh, namun kami sudah mengupayakan secara optimal. Utamanya kami terkendala dengan masalah anggaran,” tutur dia.Kendala lain yang dihadapi penyelenggara pemilu menurut Hadar Nafis Gumay adalah sulitnya mendata kelompok masyarakat tersebut, “kesulitan bermula dari proses pendataan, tidak ada yang punya data persis, bahkan kelompok mereka sendiripun mengalami kesulitan mendata,” tambah Hadar.Walaupun banyak kendala yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu, Hadar menyampaikan bahwa KPU akan terus berinisiatif untuk melakukan pendataan dan pendekatan secara lebih baik, khususnya masyarakat kelompok rentan tersebut.“Ini akan kami (KPU) upayakan betul supaya pendataan menjadi lebih lengkap, kami akan melakukan pendekatan  lain. Dalam pemilu 2014 kami menggunakan daftar pemilih tambahan supaya dapat menjangkau pemilih tersebut, walaupun opsi itu tidak diatur secara khusus dalam undang-undang,” lanjut dia.Banyak hal yang perlu dilakukan dalam penyempurnaan sistem pemilu, atas kebutuhan itu, Komisioner KPU RI, Arief Budiman mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan sumbangsihnya.“Dalam penerapan sistem pemilu, kita memang perlu penyempurnaan, saya harap Komnas HAM dan pihak lain dapat memberi saran pemikiran dan jalan keluar atas kendala yang selama ini kita hadapi,” Arief menambahkan. (ris/FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- "Inna Lillaahi Wainna Ilaihi Roji'un"  Segenap keluarga besar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya Ibu Ken Iriasminingsih, Istri dari Sekretaris Jenderal KPU RI Periode 2008-2013, Drs Suripto Bambang Setyadi, M.Si. Semoga amal ibadah almarhumah diterima Allah SWT. dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaranAlmarhumah akan disemayamkan di rumah orang tua, Jl. Bima IV No. 10, Wonokerto, Wonogiri. dan akan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karangwage, Jatisrono, Wonogiri (red. FOTO KPU/Hupmas)