Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan pertemuan dengan Internasional Foundation for Electoral Systems (IFES) di Ruang Rapat lantai I gedung KPU, Rabu (11/2). Melalui kesempatan ini, KPU menyampaikan terimakasih kepada IFES, atas tetap terjalinnya kerjasama dengan KPU. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, didampingi Anggota KPU RI Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Arief Budiman dan jajaran sekretariat jenderal KPU.  IFES adalah salah satu lembaga yang menyampaikan secara lisan penghargaan pada KPU atas sukses terselenggaranya Pemilu 2014. “Ini diungkapkan William Wilhem di harian KOMPAS bahwa hasil pemantauan Pemilu 2014 di Indonesia adalah pemilu yang paling sukses,” ujar ketua KPU.Peran serta IFES dalam membantu tokoh masyarakat sipil di Indonesia dalam kepemiluan sangat membantu, di mana masyarakat sipil menjadi aktif demi kelancaran dan keberhasilan kepemiluan di Indonesia.Ke depan diharapkan, kerjasama antara KPU dan IFES yang tertuang dalam MoU bisa dikembangkan lagi dalam bentuk yang lebih variatif, sambil melihat bentuk kerjasama lainnya, walaupun bentuk kerjasama kedepannya belum tergambar dalam bentuk apa.Walaupun MoU nya dinyatakan sudah habis masa berlakunya, didalam pasal 3  MoU  tertulis: Kegiatan yang berhubungan dengan bantuan teknis sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2, dilaksanakan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan berakhir paling lambat Juni 2017.Chief of Party IFES, Peter Erben, mengatakan, Pemilu 2014 Indonesia adalah studi kasus pemilu yang sangat bermanfaat. Hal ini dilihat dari struktur yang ada di Indonesia bisa sukses dan terselenggara dengan baik. Sehingga negara-negara lain bisa belajar kepemiluan di Indonesia, dimana tantangan- tantangan yang ada di Indonesia sangat bervariatif, yang paling penting KPU menyadari harus memperbaiki tantangan yang ada untuk ke depannya.“Salah satu negara yang belajar kepemiluan dari Indonesia adalah Myanmar, sehingga kita bisa membantu penyelenggaraan pemilu di Myanmar sana. Saya juga yakin Indonesia dapat memberikan contoh baik ke negara lain, dimana sistem melakukan scanning dan upload serta terkait formulir C1 yang diupload di internet, menurut Peter formulir C1 adalah menjadi informasi untuk masyarakat luas,” kata Peter Erben.Oleh karena itu, lanjutnya, KPU dan kami (IFES) akan tetap membicarakan kerjasamanya kembali dan jelas kami akan membantu peningkatan BRIDGE yang ada di Indonesia. Ini juga bisa dilakukan oleh mitra internasional. “IFES adalah salah satu  mitra yang mendirikan BRIDGE dan kami bangga dipakai hingga saat ini. Yang kami akan bagi adalah Lesson learn yang akan berbagi dengan Negara,” tambah Erben.KPU mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terbangun,tidak hanya KPU diposisikan sebagai penerima manfaat tetapi reposisi dijadikan member manfaat. Di pengujung pertemuan ketua KPU menyerahkan penghargaan Letter Of Appeciation kepada IFES.(dosen/red.FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan pertemuan dengan Internasional Foundation for Electoral Systems (IFES) di Ruang Rapat lantai I gedung KPU, Rabu (11/2). Melalui kesempatan ini, KPU menyampaikan terimakasih kepada IFES, atas tetap terjalinnya kerjasama dengan KPU. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, didampingi Anggota KPU RI Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Arief Budiman dan jajaran sekretariat jenderal KPU.  IFES adalah salah satu lembaga yang menyampaikan secara lisan penghargaan pada KPU atas sukses terselenggaranya Pemilu 2014. “Ini diungkapkan William Wilhem di harian KOMPAS bahwa hasil pemantauan Pemilu 2014 di Indonesia adalah pemilu yang paling sukses,” ujar ketua KPU.Peran serta IFES dalam membantu tokoh masyarakat sipil di Indonesia dalam kepemiluan sangat membantu, di mana masyarakat sipil menjadi aktif demi kelancaran dan keberhasilan kepemiluan di Indonesia.Ke depan diharapkan, kerjasama antara KPU dan IFES yang tertuang dalam MoU bisa dikembangkan lagi dalam bentuk yang lebih variatif, sambil melihat bentuk kerjasama lainnya, walaupun bentuk kerjasama kedepannya belum tergambar dalam bentuk apa.Walaupun MoU nya dinyatakan sudah habis masa berlakunya, didalam pasal 3  MoU  tertulis: Kegiatan yang berhubungan dengan bantuan teknis sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2, dilaksanakan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan berakhir paling lambat Juni 2017.Chief of Party IFES, Peter Erben, mengatakan, Pemilu 2014 Indonesia adalah studi kasus pemilu yang sangat bermanfaat. Hal ini dilihat dari struktur yang ada di Indonesia bisa sukses dan terselenggara dengan baik. Sehingga negara-negara lain bisa belajar kepemiluan di Indonesia, dimana tantangan- tantangan yang ada di Indonesia sangat bervariatif, yang paling penting KPU menyadari harus memperbaiki tantangan yang ada untuk ke depannya.“Salah satu negara yang belajar kepemiluan dari Indonesia adalah Myanmar, sehingga kita bisa membantu penyelenggaraan pemilu di Myanmar sana. Saya juga yakin Indonesia dapat memberikan contoh baik ke negara lain, dimana sistem melakukan scanning dan upload serta terkait formulir C1 yang diupload di internet, menurut Peter formulir C1 adalah menjadi informasi untuk masyarakat luas,” kata Peter Erben.Oleh karena itu, lanjutnya, KPU dan kami (IFES) akan tetap membicarakan kerjasamanya kembali dan jelas kami akan membantu peningkatan BRIDGE yang ada di Indonesia. Ini juga bisa dilakukan oleh mitra internasional. “IFES adalah salah satu  mitra yang mendirikan BRIDGE dan kami bangga dipakai hingga saat ini. Yang kami akan bagi adalah Lesson learn yang akan berbagi dengan Negara,” tambah Erben.KPU mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terbangun,tidak hanya KPU diposisikan sebagai penerima manfaat tetapi reposisi dijadikan member manfaat. Di pengujung pertemuan ketua KPU menyerahkan penghargaan Letter Of Appeciation kepada IFES.(dosen/red.FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah berharap Non-Goverment Organitazions (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tetap melanjutkan program pendidikan pemilu yang sebelumnya telah direncanakan, Rabu (11/2).“Kami (KPU) berharap teman LSM dan Ormas (Organisasi Masyarakat) terus melakukan aktifitas dan program organisasi terkait pendidikan pemilih dan aktifitas kepemiluan lainnya,” tutur Ferry, saat melakukan pertemuan dengan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di Kantor KPU RI, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta.Menurut Ferry, program tersebut perlu terus dilakukan, karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh KPU memiliki keterbatasan untuk menjangkau seluruh segmen masyarakat.“Pemikiran dan aktifitas dari organisasi masyarakat ini kami butuhkan, sehingga dapat memberikan kritik dan referensi lain atas keterbatasan kami dalam menyentuh kelas-kelas di masyarakat,” ujarnya.Mengenai program pendidikan pemilu yang dilakukan oleh KPU, tahun ini KPU tengah menyusun Pusat Pendidikan Pemilih yang rencananya akan dilakukan KPU secara rutin diluar tahapan pemilu. Program tersebut nantinya akan dilakukan KPU bersama dengan LSM yang concern terhadap pentingnya pendidikan pemilih dalam pelaksanaan pemilu.“Tahun 2015 ini kami merancang Pusat Pendidikan Pemilih yang akan melibatkan kawan-kawan ormas, terutama yang punya perhatian dengan pemilu dan demokrasi. Sebenarnya program ini sudah kita lakukan dengan “Relawan Demokrasi” pada tahapan pemilu 2014 lalu, nah program ini dilakukan secara berkesinambungan diluar tahapan pemilu,” tutur Komisioner KPU RI, Arief Budiman yang membuka pertemuan  dengan PP Pemuda Muhammadiyah siang tadi.Menurut salah satu Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Fajar, untuk dapat merealisasikan program tersebut kedua belah pihak perlu melakukan tindak lanjut secara konkret. “Kita kan punya misi yang sama untuk membangun proses demokrasi yang baik. Saya pikir kita perlu melakukan tindakan konkret bersama-sama, karena kita memiliki resources yang bisa saling melengkapi. SMP dan SLTA Muhammadiyah ada 2000 lebih di seluruh Indonesia, tetapi kita organisasi sosial, jika melakukan pendidikan pemilu sendiri saya pikir itu akan sulit terealisasi,” ujar dia.Sembari menunggu persetujuan DPR atas program yang hendak dilakukan oleh KPU, Arief menyatakan siap, jika diminta hadir sebagai narasumber dalam program pendidikan pemilih yang dilakukan oleh LSM penggiat pemilu dan Lembaga Pendidikan lainnya.“Jika diminta ikut dalam kegiatan pendidikan pemilih yang tidak berorientasi bisnis, kami terbuka, kami siap hadir. Ormas tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, kami dengan senang hati hadir dan memberikan informasi terkait kepemiluan,” lanjut Arief. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id— Uzbekistan siap menggelar Pemilu Presiden tanggal 29 Maret 2015. Duta Besar Uzbekistan, Shavkat Jamolov mengharapkan Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dapat mengirimkan delegasi untuk mengamati penyelenggaraan Pemilu di negara itu.Hal tersebut terungkap saat kunjungan Shavkat Jamolov ke KPU RI, yang diterima oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik bersama Anggota KPU RI, Hadar Nafiz Gumay, Arif Budiman, Juri Ardiantoro, Ferry Kurnia Rizkyansyah, dan Sigit Pamungkas beserta Sekretaris Jenderal KPU, Arif Rahman Hakim, Senin, 10/2.Indonesia – Uzbekistan memiliki sejarah sendiri dalam hubungan diplomatis internasional, ini berawal sejak Indonesia sebagai negara pertama yang mengakui atas kemerdekaan Uzbekistan, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan pertama kali yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 ke Negara tersebut. Dalam bidang ekonomi dan pendidikan, kerjasama kedua negara yang terjalin saat ini mempererat hubungan keduanya. Sebagai sesama negara yang menganut paham demokrasi, pertemuan sore itu diwarnai dengan tukar pandangan pelaksanaan Pemilihan Umum di masing-masing negara.“Kami telah melaksanakan Pemilu Parlemen Desember 2014, lalu dalam memilih senator dengan hidden vote system, karena banyaknya warga negara kami di Indonesia (lebih dari 200 orang) maka kami membuka tempat pemungutan suara di kantor kedutaan kami,” ungkap Shavkat Jamolov.Sekilas mengenai sistem Pemilihan Parlemen negaranya, Shavkat Jamolov menjelaskan, proses pencalonan senator yang dilakukan hanya dapat diajukan oleh partai yang disetujui/diakui legalitasnya oleh penyelenggara pemilu, tahapan kampanye dan proses audit keuangan yang dilakukan oleh pemeritah terhadap partai juga menghiasi proses pemilu di negara tersebut.Shavkat Jamolov menjelaskan mengenai maksud tujuan kedatangannya, secara khusus ia diutus oleh pemerintahnya untuk menginformasikan pelaksanaan Pemilu Presiden Uzbekistan 29 Maret mendatang, ia berharap Indonesia melalu KPU, sebagai penyelenggara Pemilu dapat mengirimkan delegasinya sebagai pengamat pelaksanaan Pemilu di Negara itu.Setelah mendengar cerita dari Dubes Uzbekistan, Husni memberikan selamat atas suksesnya penyelenggaraan Pemilu di Uzbekistan, lebih lanjut ia berharap dapat terjalin kerjasama dalam bidang peningkatan kualistas Pemilu di kedua Negara.“Kami mendukung atas kerjasama yang telah dibangun antara pemerintah Indonesia dengan Uzbekistan, termasuk jika ada keinginan kerjasasama yang lebih lanjut dalam hal peningkatan kualitas Pemilu bagi kedua Negara,” ungkap Husni.Menanggapi undangan yang diberikan untuk hadir dalam pelaksanaan Pemilu Presiden mendatang, Husni belum dapat memberikan jawaban pasti, meskipun demikian Husni tetap berharap dapat memiliki waktu luang untuk dapat membicarakan lebih lanjut bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dengan penyelenggara Pemilu di Uzbekistan.(domin/red.FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Pemanfaatan teknologi informasi diperlukan dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pemilu. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) telah mengembangkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu juga telah mempersiapkan rencana kerja, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dalam pemilu. Teknologi informasi tersebut harus didesain untuk penyelenggaraan pemilu yang sistematis, terencana, dan masif. Selain itu, penting diperhatikan bahwa teknologi itu bisa tepat dalam hal kegunaan, sasaran, jumlah, jenis dan waktu. Saat ini KPU mempunyai dua skala prioritas, pertama, teknologi informasi untuk pemutakhiran data pemilih, kedua, teknologi rekapitulasi penghitungan suara yang cepat. Dua skala prioritas tersebut dipandang jauh lebih murah daripada harus mengejar e-voting, selain butuh waktu mempersiapkan peralatannya, juga harus mensosialisasikan ke masyarakat dan ke petugas pemungutan suara.Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik saat menerima audiensi rombongan BPPT, Senin (10/2) di Ruang Rapat Lantai 1 kantor KPU RI. “KPU ingin ada tim yang bisa menilai dan memberi masukan mengenai teknologi apa saja yang bisa dilakukan pada penyelenggaraan pemilu, mengenai roadmap penggunaan teknologi itu, dan strategi pencapaian target yang satu ke target yang lain. Mungkin kita kampu mengadakan peralatan sekarang ini, tetapi stakeholder kita belum tentu bisa percaya dengan peralatan ini, dikhawatirkan pada saat pemilu selesai, kita dianggap curang dengan alat tersebut,” ujar Husni yang didampingi jajaran Anggota KPU RI lainnya.Husni juga mencontohkan, pada penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu, KPU telah menyediakan alat publikasi yang menampilkan hasil penghitungan suara dengan basis Formulir C1. Hasilnya, untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, publikasi tersebut dapat menampilkan 85 persen hasil penghitungan suara, sedangkan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat mendekati 99 persen. Meskipun publikasi tersebut dapat dilihat dengan jelas, namun masih saja ada yang tidak percaya dengan hal tersebut.“Kalangan elit masih sulit untuk bisa percaya penggunaan alat memilih elektronik atau e-voting dalam pemilu, apalagi masyarakat, meskipun masyarakat sekarang lebih cerdas, tetapi belum tentu mereka juga mempercayainya. Kalau kita sudah pakai teknologi informasi dalam pemilu, semua pihak seharusnya siap untuk menerima hasil dari teknologi ini,” jelas Husni.Sementara itu Deputi Kepala BPPT Hammam Riza yang memimpin rombongan BPPT mengungkapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 yang merupakan pengesahan dari PERPPU Nomor 1 Tahun 2014, dinyatakan bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. Terkait dengan hal tersebut, BPPT memandang ada dua hal yang perlu ditindaklanjuti, pertama, tata cara pemberian suara elektronik atau e-voting, kedua, kebutuhan dan pengawasan dalam penghitungan suara.“Tata cara pemberian suara elektronik tersebut efisien dan memudahkan pemilih dalam pemungutan suara, tetapi perlu juga diatur dalam Peraturan KPU. Peraturan tersebut harus melalui uji petik dan bisa dilakukan dalam penyelenggaraan pilkada. BPPT juga telah melakukan uji petik penggunaan teknologi informasi dalam e-counting dan e-rekapitulasi di Pekalongan,” papar Hammam Riza.Uji petik di Pekalongan menggunakan Unstructured Supplementary Service Data (USSD) untuk e-rekapitulasi dan Digital Mark Reader (DMR) untuk e-counting. Sebanyak 564 TPS dilakukan pengujian teknologi tersebut pada saat Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Hasil e-counting dan e-rekapitulasi tersebut hasilnya bisa langsung dikirim ke data centre dan ditayangkan dalam bentuk grafik-grafik, serta ditayangkan di website BPPT.Direktur PTIK Hary Budiarto yang memaparkan konsep pengembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu, mengungkapkan e-voting lebih efisien, nyaman, aman, dan berkualitas. Dalam pemutakhiran data pemilih, syarat utamanya warga masyarakat harus mempunyai KTP elektronik atau e-KTP, sehingga dapat terbaca oleh card reader. Kemudian dalam teknologi pemungutan suara, BPPT juga telah mempraktekkan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.“Sebetulnya masyarakat di bawah itu tidak ada masalah dengan e-voting, buktinya masyarakat di daerah terpencil pun mampu menggunakannya, sehingga mungkin hanya elit politik saja yang masih mempermasalahkannya. Untuk pemilu serentak, tentu saja kita perlu industri untuk memproduksi alat tersebut, untuk keamanan informasi, BPPT juga telah mempersiapkan SOP keamanan informasi, dan audit sistem informasi,” papar Hary Budiarto. (arf/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Untuk menyempurnakan desain komunikasi publik penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Australian Electoral Commision (AEC) mengadakan acara knowledge exchange untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman mengenai desain komunikasi publik dalam dalam penyelenggaraan pemilu dikedua negara tersebut, Selasa (10/2).  Acara yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Jakarta itu dihadiri oleh KPU Provinsi Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bengkulu, Kalimantan Selatan, Jambi dan Kalimantan Tengah.Tiga dari sebelas KPU Provinsi yang hadir merupakan nominator KPU Award untuk kategori kreasi dan sosialisasi partisipasi pemilu atau kategori Iklan Layanan Masyarakat (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali dan Provinsi (NTB).Ketiga KPU Provinsi tersebut menyampaikan program sosialisasi kepada perwakilan AEC, Pieta Mamo. Berbeda dengan AEC yang melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara rutin tiap tahun, kegiatan sosialisasi KPU hanya berlangsung pada tahun-tahun pemilihan.Untuk itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik berharap, perwakilan KPU Provinsi dapat memanfaatkan forum tersebut untuk bertukar pengalaman dan menambah wawasan terhadap penyelenggaraan pemilu luar negeri. “Saat ini pelibatan KPU Provinsi sebagai delegasi-delegasi internasional mulai dilakukan, sehingga kesempatan ini agar dapat dimaksimalkan dengan bertanya sehingga dapat menambah wawasan internasional,” tutur Husni membuka acara.Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menambahkan, karena keterbatasan waktu dalam melakukan sosialisasi, KPU perlu melakukan komunikasi publik secara efisien. “Yang pasti adalah bagaimana kreatifitas kita melakukan komunikasi dengan publik. Bagaimana kita mentransformasi informasi, saya pikir bali, yogja, dan NTB punya kreatifitas yang luar biasa dalam komunikasi KPU dengan publik walaupun terkendala dengan anggaran,” lanjutnya. Untuk dapat menyampaikan informasi secara efisien, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto berpendapat bahwa, KPU perlu menyampaikan empat hal utama dalam penyelenggaraan pemilu.“Komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan, prosesnya bisa searah atau dua arah. Yang perlu menjadi sasaran adalah pemilih, partai politik, calon, pemantau, masyarakat. Yang perlu disampaikan 4 hal, aktor pemilu, ada penyelenggara pemilu, pemilih, parpol peserta pemilu, pemantau (masyarakat), sistem pemilihan, manajemen pelaksanaan, dan penegakan hukum, ini yang disampaikan. Kontennya,” ujar Didik.Dalam menyampaikan keempat konten tersebut, menurut Didik, KPU perlu memanfaatkan media secara efektif dan efisien sesuai dengan kelebihan masing-masing media yang hendak digunakan.“Bagaimana pesan itu agar sampai kepada masyarakat. Agar pesan bisa sampai, bisa menggunakan empat jenis media massa, bisa media cetak, radio, tv, online. Selain itu ada pola komunikasi tradisional yang menonjolkan unsur tradisional, kirab atau ketoprak. Makanya kita harus pintar-pintar memanfaatkan kekuatan media," ujar dia. (ajg/ris/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)