Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id,– Pagi ini, Selasa (7/4), suasana di Halaman Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, tidak seperti biasanya. Seluruh Komisioner KPU, pejabat dan staf pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU bertumpah ruah untuk memilih “calon gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati”.Walaupun di bawah sengatan matahari dan berpeluh keringat, tidak menurunkan antusiasme “masyarakat KPU” untuk memilih calon pemimpinnya. Mulai pagi pukul 07.00 waktu “TPS 002”, terlihat panjangnya antrian para pemilih yang mengular sampai dengan 100 meter menunggu giliran mereka dalam menggunakan hak suaranya.Ya, seiring dengan akan diseleggarakannya tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015, KPU RI menggelar simulasi pemungutan dan pengitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).“KPU sekarang dalam proses finalisasi 10 PKPU (Peraturan KPU) tentang Pilkada yang akan pertama kali dilaksanakan serentak pada bulan Desember 2015 ini. Khusus kegiatan kali ini, kami melakukan simlulasi atas draft peraturan terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara yang telah kami buat, apakah telah bisa dioperasionalkan atau belum,” ungkap Ketua KPU RI Husni Kamil Manik.Dalam simulasi ini, lanjut Husni, tidak ada perbedaan yang mencolok antara pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu sebelumnya dengan pilkada yang nanti akan dilaksanakan. “Dari semua tahapan kegiatan pemungutan suara hampir sama saja, hanya ada beberapa hal yang ingin kami lihat. Apakah pelayanan terhadap pemilih yang berjumlah 800 pemilih dalam 1 TPS dapat dilakukan secara optimal atau tidak,” ujar Husni.“Selain itu, kotak suara maupun fasilitas lain seperti tinta apakah cukup 1 atau 2 botol saja. Ini juga yang ingin kami lihat,” sambung Husni yang juga ikut menjadi pemilih.Proses administrasi hasil penghitungan suara di TPS juga mendapat perhatian dari KPU, karena pada pilkada sebelumnya ada masukan terkait pengisian formulir yang harus diisi oleh petugas Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) untuk dapat lebih disederhanakan.“Kami juga ingin melihat proses pengadministrasian terhadap hasil penghitungan suara nanti, karena ada keluhan dalam praktik pilkada sebelumnya masih terlalu rumit. Apakah masih ada yang ingin disederhanakan atau disempurnakan. Semua ini masih dalam catatan simulasi,” kata Husni.Hal yang sama juga dikatakan oleh Komisioner KPU lainnya Hadar Navis Gumay, menurutnya, tujuan simulasi ini sangatlah penting, karena dengan simulasi ini diharapkan PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dapat diaplikasikan di lapangan.“Dengan simulasi ini kami berharap dapat mengetahui apakah proses yang disusun dalam rancangan PKPU itu sudah tepat. Selain sesuai dengan ketentuan UU, PKPU ini juga memang bisa dipraktikan,” Pungkas Hadar. (ook/red. FOTO KPU/OOK/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menerima surat ketetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penundaan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang pendaftaran komposisi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Senin (6/4).Surat tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Idrus Marham. Dengan adanya surat tersebut ia menjelaskan bahwa kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol tidak bisa lagi mengambil langkah-langkah keorganisasian.“Dengan adanya penundaan itu, berarti pihak Ancol tak bisa lagi memperataskan DPP Partai Golkar dan seluruh aparatnya sampai dibawah. Bilamana masih mengambil langkah-langkah organisatoris maka berarti mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum,” ujar Idrus.Dengan adanya perkembangan tersebut, Husni menjamin bahwa KPU akan tetap bersikap netral.“Kami tetap pada porsi yang tidak memihak, netral atas dinamika yang terjadi,” tutur Husni diruang kerjanya, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat.Ia berharap, persoalan kepengurusan seluruh partai politik dapat diselesaikan secara internal. “Kami selalu berharap semua masalah partai politik diselesaikan secara internal sebelum tahapan (tahapan pemilihan) dimulai. Jangan sampai nanti ada partai politik yang tidak bisa mengajukan calon kepala daerahnya hanya karena konflik internal, ini penting sekali,” lanjutnya. (ris/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)

Pekanbaru, kpu.go.id- Duka mendalam dirasakan oleh keluarga besar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau, Jumat (3/4). Sekitar pukul 12.30 WIB selepas adzan Jumat berkumandang, Sekretaris KPU Riau, H. Syahrizal (52 th) menghembuskan napas terakhirnya di RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru.Sepekan sebelumnya, Kamis, (26/3) Almarhum sempat dilarikan ke RS Awal Bros, Pekanbaru kemudian dipindahkan ke RS Arifin Ahmad, Pekanbaru.Menurut keterangan keluarga, Almarhum belakangan diketahui menderita kanker paru-paru setelah melakukan medical check-up di Jakarta beberapa bulan yang lalu.Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak. Dua diantaranya saat ini sedang menempuh pendidikan di IPDN Jati Nangor, Jawa Barat. Sedang si bungsu masih duduk di bangku SLTA di Pekanbaru.Terakhir kali Almarhum mengikuti kegiatan KPU RI saat Rakornas evaluasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Orientasi tugas di Batam, Januari lalu. Sejak itu kondisi kesehatannya menurun. Pertemuan berikutnya di Jakarta selalu diwakilkan oleh Kepala Bagian, namun Ia tetap rutin ke kantor memimpin rapat-rapat kesekretariatan.Setelah ijin berobat ke Jakarta, diketahui kemudian Ia masuk ICU RS Awal Bros Pekanbaru. “Saat dirawat, Senin (31/3) beliau masih sempat meneken berkas-berkas,” ujar Ketua KPU Riau, H. Nurhamin, bersama para anggota, Hj. Sri Rukmini, Ilham. M Yasir, dan H. Abdul Hamid di rumah duka.Menurut Nurhamin, keluarga besar KPU Riau sangat kehilangan sosok sekretaris yang menjadi bagian penting dalam perjalanan KPU Riau sebagai lembaga penyelenggara pemilu. “Dia selalu membimbing kami dalam membuat laporan perencanaan anggaran yang benar. Beliau juga sering mengajak berkonsultasi dengan BPK dan BPKP Provinsi Riau,” Kenang Nurhamin yang sudah akrab dengan Almarhum sejak Ia menjadi Anggota KPU Kampar.Terhadap berpulangnya Almarhum yang dikebumikan Tanggal 4 April 2015 lalu, segenap keluarga besar KPU mengucapkan bela sungkawa yang mendalam, semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah nya, dan Beliau diberi tempat terbaik di sisi-Nya, aamiin. (Ilham Yasir/red. FOTO KPU)

Jakarta, kpu.go.id- Memasuki hari ketiga pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membahas tentang pencalonan, Kamis (2/4).Mengawali rapat, Anggota KPU RI, Hadar Nafis Gumay, menyampaikan beberapa gagasan dan isu strategis yang perlu diangkat dalam rancangan PKPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.Terkait dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, tentang persyaratan pencalonan, bahwa yang bisa mengusulkan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat perolehan kursi dan perolehan suara.“Partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) kursi di DPRD atau 25 % (dua puluh lima persen) akumulasi perolehan suara sah dari pemilu anggota DPRD setempat,” ungkap Hadar di ruang rapat Komisi II, DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan.Dalam draft PKPU tentang pencalonan yang diajukan KPU, mengatur agar saat pendaftaran pasangan calon, partai politik menyertakan surat keputusan tentang persetujuan pasangan calon dari pengurus partainya di tingkat pusat (DPP).“Surat persetujuan merupakan persyaratan dari pencalonan, jadi pada saat partai-partai politik menyampaikan, mengusulkan, dan mendaftarkan pasangan calon, maka surat keputusan dari pengurus tingkat pusat harus juga diikutkan atau disampaikan,” imbuhnya.Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria menutup rapat konsultasi tepat pukul 17.05 WIB. Sesuai kesepakatan bersama, rapat akan dilanjutkan pekan depan (Selasa, 7/4) dengan pembahasan PKPU terkait Tata Kerja KPU dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id-  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menggelar rapat pendalaman regulasi terkait Peraturan KPU (PKPU) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2015, Rabu (1/4).Menurut Komisioner KPU RI, Ida Budhiati, KPU daerah akan memulai tahapan pilkada dengan membentuk badan penyelenggara adhoc pada tanggal 19 April 2015 hingga tanggal 18 Mei 2019.“Dalam jadwal, pembentukan PPK, PPS badan penyelenggara adhoc itu dilaksanakan pada tanggal 19 April sampai dengan tanggal 18 Mei Tahun 2015,” tuturnya dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Hal tersebut dijadwalkan oleh KPU untuk memenuhi harapan terselenggaranya pemilihan yang berjalan lebih baik, lebih akurat, lebih tertib administrasi, dan meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu.“Kami diwanti-wanti agar penyelenggara lebih baik dalam mengelola tahapan pemilu. Lebih akurat, lebih tertib administrasi, dan meningkatkan kerja profesionalisme. Memperhatikan hal itu, pembentukan badan penyelenggara adhoc kami upayakan sudah selesai satu bulan sebelum PPK dan PPS melaksanakan tugasnya," lanjut Ida.Dengan membentuk lembaga adhoc lebih awal, diharapkan KPU Kabupaten/Kota memiliki waktu yang cukup untuk memberikan bimbingan teknis yang memadai kepada PPK dan PPS.“Sehingga ada waktu bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan bimtek. Kemudian juga ada waktu bagi PPK, PPS untuk melakukan konsolidasi untuk pembentukan sekretariat,” ujar Ida.Atas keterbatasan waktu tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman mengatakan, Komisi II DPR RI menargetkan pembahasan PKPU terkait penyelenggaraan pilkada dapat rampung sebelum tanggal 10 April 2015."Sebelum tanggal 10 April 2015 kami selesaikan. (pembahasan rancangan PKPU pilkada) Sehingga mulai besok dimulai pembahasan nya termasuk ketentuan Bawaslu," tuturnya. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah berikan materi singkat terkait sistem demokrasi dan pemilihan umum (pemilu) Indonesia di hadapan 14 mahasiswa/i Universitas Bakrie, Jakarta, Rabu (1/4).Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung KPU tersebut bertujuan untuk memperdalam materi mata kuliah yang sedang dijalani oleh para pelajar, juga untuk mendapatkan perspektif praktis dari penyelenggara pemilu secara langsung.Hal ini diungkapkan oleh dosen Universitas Bakrie, M. Tri Andika yang saat itu mendampingi para pelajar, “kegiatan ini merupakan bagian dari field visit, yaitu kegiatan dimana mahasiswa mendapatkan pembelajaran langsung dari para tokoh maupun praktisi, selain itu terkait juga dengan mata kuliah yang sedang diambil (mahasiswa/i) yakni mengenai sistem Pemilihan Umum di Indonesia,” ungkapnya.Melalui paparan singkatnya mengenai Demokrasi, Pemilu dan Sistem Politik, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menekankan bahwa prinsip terpenting dalam demokrasi adalah partisipasi publik, ia mencontohkan bahwa kedatangan mahasiswa/i saat ini merupakan salah satu contoh partisipasi publik.Kegiatan yang dikemas dalam bentuk diskusi tersebut, memunculkan tanggapan beragam dari para peserta, salah satunya mengenai sistem punishment dan reward atas agregasi yang dilakukan oleh partai politik.Menanggapi pertanyaan tersebut, Ferry menjelaskan bahwa fungsi rekrutmen kader dilakukan  oleh partai politik, sehingga pembinaan dan pendidikan politik bagi calon-calon pemimpin tersebut sepenuhnya dilakukan oleh partai politik.  Ferry menyarankan, kegiatan tersebut dapat mengikutsertakan para pemerhati pemilu dan perguruan tinggi, sehingga proses kaderisasi dan pendidikan politik dapat lebih berkualitas dan transparan.“Salah satu lembaga yang perlu menjadi perhatian kita adalah partai politik, karena partai politik memiliki fungsi rekrutmen politik, sehingga proses pembinaan, pendewasaan dan aktivitas yang ada di partai politik ada didalamnya, dan disini diharapkan tidak lepas dari partisipasi teman-teman kampus,” harap Ferry.Menutup kegiatan tersebut, Ferry berpesan kepada para pelajar yang memiliki concern tentang demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia untuk dapat berpartisipasi aktif sebagai pelaku sejarah bukan hanya sebagai penonton sejarah. (dam/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)