Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pasca uji publik Peraturan KPU (PKPU) tentang Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitan dan Verifikasi Perseorangan Calon Peserta Pemilu dan Pencalonan Anggota DPD RI dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2019 di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Rabu (21/3/2018).Hadir mewakili KPU, Komisioner Viryan bersama Kepala Biro Perencanaan dan Data, Sumariyandono, beserta jajaran sekretariat jenderal KPU RI. Dalam paparannya Viryan menyampaikan bahwa masukan dalam RDP sangat diperlukan sebelum peraturan berlaku. Selain itu dia juga mengatakan ada dua hal terkait sistem informasi calon perseorangan yang perlu diketahui antara lain proses pembuatan sistem informasi yang terbuka dan akuntable serta memenuhi proses pengawasan oleh publik. “Ada dua sistem informasi peruntukan pencalonan DPD. pertama Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) yaitu pemenuhan persyaratan dari dukungan pemilih, Kedua Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yaitu Pendaftaran pencalonan,” ungkap ViryanSementara itu Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam menyatakan keberatannya terkait dukungan sepuluh persen hingga desa, pemalsuan dokumen harus dibedakan antara dokumen ganda dengan dokumen yang sengaja digandakan dan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang memberatkan calon yang belum pernah mencalonkan dan tidak memiliki akses teknologi. (hupmas kpu rul/FOTO rdk/ed diR)

Kendari, kpu.go.id - Setelah sukses menggelar bimbingan teknis (bimtek) Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) gelombang pertama di Palembang beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar SIPPP gelombang dua di Hotel Clarion, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (20/3/2018). Sama seperti acara yang digelar sebelumnya, kegiatan kali ini juga menghadirkan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota/KIP Aceh Divisi Hukum serta operator SIPPP. Dalam sambutannya, Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari mengingatkan kepada seluruh peserta, khususnya operator untuk memerhatikan proses input data di SIPPP. Menurut dia para operator perlu jeli dalam bekerja seperti mengecek kembali data yang akan diinput. “Sebelum anda meng-enter memasukan data, tolong dikonfirmasi dulu, diverifikasi dulu kepada yang punya otoritas, sehingga apa yang di-enter itu sudah benar,” ujar Hasyim semalam. Selain itu, Dosen Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) itu juga menjelaskan tenang sanksi administratif dukungan ganda, prinsip dasar penyerahan dukungan perseorangan calon peserta pemilu serta ruang lingkup SIPPP. Dia berharap kepada peserta agar mengikuti seluruh proses bimtek SIPPP dengan baik, mengingat dihari kedua akan diberikan pembekalan lebih detail, perkelas serta simulasi penggunaan SIPPP. "Divisi hukum, (itu) selimut KPU,” tambah Hasyim. Hadir dalam pembukaan bimtek SIPPP Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Hidayatullah beserta jajaran serta Kepala Biro Hukum KPU RI, Sigit Joyowardono. (hupmas kpu bili/FOTO ieam/ed diR)

New York, kpu.go.id - Sebanyak tujuh orang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) New York resmi dilantik Selasa (20/3/2018) lalu. Pelantikan dilakukan di Kantor KJRI New York dan dipimpin langsung Konsul Jenderal RI New York Abdul Kadir Jailani.Dalam penyampaiannya, Kadir mengucapkan selamat dan syukur kepada para PPLN yang telah dilantik. Dia mengharapkan kerjasama yang serasi serta pelayanan yang utama dari PPLN khususnya komitmen dan integritas yang utuh dalam menjalankan tugas yang telahdiamanatkan. “Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di wilayah kerja KJRI New York,” ujar Kadir.Pelantikan dan pengambilan sumpah serta janji ini sendiri adalah tindak lanjut dari diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Republik Indonesia Nomor: 198/PP.05-Kpt/01/KPU/III/2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia PemilihanLuar Negeri dan Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia New York 2018.Ketujuh PPLN yang dilantik tersebut antara lain Ketua merangkap Anggota Kinibowo Indriyo Sukmono, Anggota Daisy Loho, Debora Simanjuntak, Boy Avianto, Pandou Amanda Joushan Lubis, Azhari Norman, serta Ginda Bastari.Ketujuh orang tersebut diharapkan dapat menyerap serta mewakili berbagai unsur masyarakat yang terdapat di wilayah kerja KJRI New York. Dan diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 yang profesional, transparan, akuntabel serta berintegritas.Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan dengan pendampingan tiga orang rohaniawan dari agama Islam, Katholik serta Kristen. Pada saat dilantik, ketujuh orang PPLN New York juga menandatangani berita acara pengambilan sumpah dan janji.Selanjutnya, guna membantu pelaksanaan tugas PPLN New York juga telah dibentuk Sekretariat PPLN New York yang terdiri dari tiga orang antara lain Irwan Datulangi (Sekretaris), Yasita Leni (Pelaksana) serta Muhammad Rifkiansyah (Pelaksana). (ppln new york/ed diR)

Bogor, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan mampu meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama ini lembaga dengan keterbukaan informasi terbaik, baru mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tiap tahun.Untuk meraih target tersebut, Kepala Biro Logistik KPU RI Purwoto menekankan perlunya semua pihak di KPU bekerja keras. Salah satu yang disoroti agar lebih diperhatikan adalah pengadaan baran dan jasa yang tidak lagi menjadi beban tetapi perlu untuk diperbaiki dengan pelatihan-pelatihan. “Apalagi menghadapi pengadaan logistik Pemilu 2019, KPU perlu melakukan pelatihan, khususnya bagi operator dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” tutur Purwoto saat membuka acara Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Berbasis E-Procurement Logistik Pemilu 2019, di Bogor Jawa Barat Selasa (20/3/2018). Purwoto juga mengingatkan, bahwa semua permasalahan terkait logistik Pemilu 2019 yang menangani adalah operator, untuk itu semua yang memegang posisi ini harus mampu memahami kebijakan logistik. “Setiap tahun operator bisa berganti, karena itu setiap tahun KPU juga akan melakukan pelatihan-pelatihan,” lanjut Purwoto. Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sarana Prasarana Pemilu Biro Logistik KPU RI Rahim Noor menambahkan, salah satu bentuk pelatihan yang akan diberikan dalam bentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah Versi 4 kepada seluruh admin agency agar pengadaan barang/jasa bisa sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Harapannya menurut dia agar seluruh admin agency memfasilitasi PA, KPA, ULP, PPK, dan Pejabat Pengadaan. “Serta ada transfer knowledge di masing-masing satker,” tambah Rahim.Lebih jauh Rahim meminta agar seluruh admin agency di KPU Provinsi telah memiliki kata sandi (password). Terlebih karena kedepan pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan melalui mekanisme e-katalog. (Arf/red. Foto Anggri/Humas KPU/ed diR)

KJRI Cape Town Lantik PPLN 2019 Cape Town, kpu.go.id - Pelantikan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) juga diselenggarakan Konsul Jenderal RI (KJRI) Cape Town Afrika Selatan Selasa (20/3/2018). Sebanyak enam orang PPLN serta Sekretariat diambil sumpahnya langsung oleh Konsul Jenderal RI di Cape Town, Krishna A Poetranto sekaligus menandatangani pakta integritas. Dalam sambutannya, Khrisna menyampaikan selamat kepada PPLN yang telah dilantik. Dia menjelaskan bahwa pelantikan didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bernomor 178/PP.05-Kpt/01/KPU/III/2018, tertanggal 6 Maret 2018. Dia berharap para penyelenggara dapat bekerja bersih dan penuh integritas dalam menjalankan tugas yang telah diamanatkan. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung khidmat dan tertib, serta dihadiri seluruh home staff, lokal staff, serta rohaniawan Islam dan Kristen. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat, foto bersama serta dilanjutkan dengan ramah tamah. Berikut nama-nama anggota dan sekretariat PPLN Cape Town: Ketua merangkap anggota Sri Wasanawati Ismail Anggota Maryuni Davids, Penjalin Sega Adiarsi, Sekretaris, Gadis Ranty, Pelaksana Muhammad Nur Alamsyah dan Liana Venter. (ppln cape town/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Tim seleksi (timsel) gelombang III resmi dilantik di Jakarta, Selasa (20/3/2018). Sebanyak 137 anggota timsel bertugas untuk menyeleksi dan menghasilkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berintegritas dan kompetibel dibidangnya. Guna mencapai tujuan itu, usai dilantik timsel yang dibentuk untuk menyeleksi anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota ini kemudian mendapat pembekalan. Melalui pembekalan ini diharapkan timsel memiliki pemahaman yang komprehensif tentang tugas,wewenang, tata kerja dan kode etik penyelenggara pemilu. Ketua KPU Arief Budiman dalam pengarahannya meminta agar timsel memahami tugas dan tujuan dari jabatan yang dimilikinya saat ini. Timsel menurut dia juga perlu memahami regulasi, panduan dan tahapan proses rekrutmen anggota KPU agar dapat mencari kriteria calon anggota KPU yang berkualitas, kredibel, berintegritas. Menurut Arief, KPU dalam merekrut ketua dan anggota KPU, berpegang pada prinsip mencari orang yang mempunyai integritas. Sangat perly menurut dia untu juga melihat track record seseorang. Terdengar sepele, namun menurut dia penting untuk melihat apakah yang bersangkutan pernah terlibat dalam aktivitas politik yang dapat meragukan integritasnya. “Menjadi tim sukses pasangan calon tidak, pernah mencalon tidak, karena itu salah satu ukuran integritas,” ujar Arief. Selain itu timsel menurut Arief juga perlu melihat profesionalitas seseorang, bisa dilihat dari bagaimana calon anggota KPU nanti memiliki pengalaman kepemiluan, mampu bekerjasama dan siap menjadi pemimpin. “Menjadi teamwork yang bagus dan mereka bisa bekerjasama. Jadi mencari orang yang beritegritas, profesional, bekerja transparan dan bisa bekerja dengan teamwork itu penting,” tambah Arief. Sementara itu anggota KPU Ilham Saputra dalam pengarahannya berpesan agar timsel mencari calon anggota KPU yang mampu bekerja dibawah tekanan. Ini menurut dia bertujuan agar orang yang terpilih nanti tidak mudah untuk berubah pikirannya ketika berada dalam posisi tertekan. Sebelumnya Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Lucky Firnandy Majanto menjelaskan dasar pelantikan timsel, sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pembekalan tim seleksi calon anggota KPU Provinsi dan calon KPU Kabupaten/Kota yang diselenggarakan juga sebagai respon dari berakhirnya masa jabatan sejumlah anggota KPU pada Juli 2018. (dosen/jms red/FOTO dosen/Hupmas KPU/ed diR)