Berita Terkini

Bandar Lampung, kpu.go.id – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah meresmikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Bandar Lampung yang dinamai “Rumah Demokrasi” di Kantor KPU Bandar Lampung, Jalan Pulau Sebesi Nomor 90, Kamis (2/6).Kegiatan yang digelar KPU Kota Bandar Lampung ini dimeriahkan dengan nuasa adat Lampung, dimana anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkyansyah dan Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Fauzi Heri mengenakan pakaian adat Lampung.Peresmian Rumah Demokrasi ini juga diisi dengan pantun berbahasa Lampung oleh jajaran sekretariat KPU Kota Bandar Lampung.Sekertaris KPU Kota Bandar Lampung, Jainuddin, mengawali sambutan dengan menjelaskan Rumah Demokrasi sebagai pusat pendidikan pemilih dan saran informasi bagi masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, dan partai politik. “Kami juga sengaja dalam implementasi Rumah Demokrasi diterapkan alkulturasi untuk membangun kearifan lokal dan kekinian. Maka dari itu kita berikan unsur adat budaya Lampung," ucapnya.Acara tersebut dihadiri pula oleh Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Yusuf Kohar. Ia bangga dengan KPU Bandar Lampung yang mampu merealisasikan Rumah Demokrasi. Menurutnya Rumah Demokrasi dapat menjadi wadah untuk mendapatkan informasi mengenai kepemiluan.“Kami merasa bangga dengan KPU Kota (Bandar Lampung). Harapan kami dari tahun ke tahun harus ada perbaikan lagi yang luar biasa," katanya saat peresmian Rumah Demokrasi.Yusuf juga berharap KPU Bandar Lampung tetap independen dan profesional dalam menyelengarakan kegiatan kepemiluan agar fungsi demokrasi bisa ditegakan. “Selain KPU ada juga parpol dan masyarakat yang menjalankan tugas dan fungsinya untuk berkontribusi menyukseskan pemilu. Mudah mudah ke depan Rumah Demokrasi bermanfaat bagi kita semua,” ujarnya.Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas peresmian Rumah Demokrasi tersebut. Lebih lanjut ia berharap keberadaan fasilitas tersebut bisa menjadi jembatan antara KPU dengan publik untuk penyebarluasan informasi kepemiluan.“Di sini rumah demokrasi, tapi intinya bagaimana KPU sebagai penyelenggara mampu menjembatani aktivitas yang dilakukan terkait kepemiliuan dengan masyarakat secara umum. Bagaimana pemilih bisa menyalurkan hak dan kewajibannya secara lebih baik. Kita berharap pemilih khususnya di Kota Bandar Lampung dan di Provinsi Lampung betul-betul menjadi pemilih yang cerdas” kata Ferry.Dalam peresmian rumah demokrasi atau rumah pintar pemilu dihadiri pula oleh Perwakilan Partai Politik di Kota Bandar Lampung, Muspida, Dinas Instansi, anggota KPU Kab/Kota seluruh Lampung serta para mahasiswa dari perguruan tinggi di Lampung. (dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 , Kamis (2/6) di Hotel Borobudur Jakarta dengan menghadirkan perwakilan 12 partai politik peserta pemilu, Bawaslu, para pakar dan pegiat Pemilu.Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik mengatakan walaupun evaluasi ini baru dilaksanakan enam bulan setelah pelaksanaan pilkada serentak 2015,  namun ia  berharap acara kali ini dapat dijadikan forum untuk mengumpulkan hasil evaluasi yang telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, terutama  partai politik, NGO (Non Government Organization) dan kementerian/lembaga terkait lainnya.Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay yang memberikan evaluasi terkait tahapan pencalonan memaparkan  5 permasalahan utama dalam proses pencalonan pilkada tahun 2015 lalu. Kesimpulan tersebut didapat dari hasil pelaksanaan FGD Februari lalu ditambah dengan analisa dari laporan FGD evaluasi yang dilaksanakan di 210 daerah penyelenggara pilkada serta hasil dari kuisioer yang disebar di 203 KPUD.Kelima permasalahan pencalonan tersebut adalah pencalonan yang dilakukan oleh mantan narapidana yang bebas bersyarat / menjalani masa percobaan, penundaan tahapan pendaftaran calon, Surat Keputusan pemberhentian dari instansi bagi calon yang berstatus anggota DPR/DPD/DPRD, PNS, TNI/Polri ataupun BUMN/BUMD, partai politik dengan kepengurusan ganda serta standariasi pemeriksaan kesehatan.Terhadap permasalahan calon yang berstatus narapidana dengan bebas bersyarat/menjalani masa percobaan, rekomendasi yang perlu dilakukan KPU adalah melakukan revisi terhadap Peraturan KPU dengan mengatur antara lain bagi calon dengan status terpidana dengan bebas bersyarat/dalam masa percobaan dinyatakan tidak memenuhi syarat; bagi calon terpidana yang bebas murni perlu melengkapi surat keterangan telah menjalani hukuman pidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas); mantan narapidana dengan bebas bersyarat perlu melengkapi dengan surat keterangan Balai Pemasyarakatan (Bapas).Terkait permasalahan penundaan tahapan pendaftaran calon yang disebabkan calon yang mendaftar kurang dari dua pasangan calon, rekomendasi yang dikeluarkan ialah menurunkan syarat pencalonan bagi calon dari partai politik ataupun perseorangan. Untuk calon perseorangan, basis jumlah minimal dukungan yang perlu dikumpulkan ialah berasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu sebelumnya, bukan dari jumlah penduduk (berdasarkan putusan MK Nomor 60/PUU-XII/2015) dan menurunkan presentasi dukungan untuk calon dari partai politik menjadi 15% kursi DPRD atau 20% suara sah Parpol.Untuk permasalahan Surat Keputusan Pemberhentian yang perlu dilengkapi oleh calon terdapat dua alternatif rekomendasi yang mengemuka, pertama ialah meniadakan persyaratan surat keputusan atau kedua surat keputusan pemberhentian tidak menjadi syarat pencalonan tetapi menjadi syarat pelantikan calon terpilih.Dalam permasalahan konflik kepengurusan partai politik, KPU diminta untuk memedomani salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan partai politik tingkat pusat dari Kemenkumham yang diperoleh sebelum masa pendaftaran calon.Sedangkan dalam hal standarisasi pemeriksaan kesehatan, KPU diminta menetapkan standar minimum pemeriksaan kesehatan atau meminta Ikatan Dokter Indonesia memberikan standar pemeriksaan kesehatan seperti yang dilakukan pada pemilihan presiden 2014 lalu (ftq/red FOTO KPU/rap/hupmas)

Semarang, kpu.go.id- Anggota KPU RI, Sigit Pamungkas menginginkan agar Rumah Joglo Pemilu dapat menjadi salah satu tujuan wisata demokrasi di Jawa Tengah. Hal itu dikatakannya saat meresmikan pusat pendidikan pemilih di kantor KPU Jawa Tengah, Jl. Veteran, Semarang, Rabu (1/6).“Sebelum datang ke sini (Rumah Joglo Pemilu –red) mereka tidak tertarik untuk memilih, tapi setelah datang ke sini mereka jadi lebih tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu dan ikut memilih. Ke depannya diharapkan Rumah Joglo Pemilu menjadi salah satu destinasi wisata bagi para mahasiswa, akademisi dan wisatawan asing,” kata Sigit Pamungkas.Peresmian Rumah Joglo Pemilu dilakukan pada 1 Juni, bertepatan dengan peringatan hari kelahiran Pancasila. Menurut Sigit, hal itu dilakukan untuk me-refresh tujuan dari pengamalan Pancasila, yang salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.“Salah satu bagian dari mengamalkan Pancasila adalah untuk mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu sangat tepat sekali acara peresmian ini dilaksanakan di hari lahirnya Pancasila, karena diharapkan Rumah Joglo Pemilu ini membantu mencerdaskan bangsa dalam hal demokrasi,” tutur anggota KPU termuda itu.Selain Rumah Joglo Pemilu di Jawa Tengah, pada tahun ini KPU juga meresmikan pusat pendidikan pemilih di beberapa KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dengan nama yang beragam, seperti Rumah Pintar Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan; Rumah Pintar Pemilu Bali di Denpasar, Bali; dan Rumah Demokrasi di Kota Bandar Lampung, Lampung. Beberapa daerah lain segera menyusul. KPU menargetkan tahun ini akan berdiri Rumah Pintar Pemilu di 19 KPU provinsi dan 18 KPU kabupaten/kota di seluruh Indonesia.Selain Sigit Pamungkas, peresmian itu juga disaksikan oleh Sekjen KPU RI, Sekda Jawa Tengah, Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Kapolda dan Danrem Jawa Tengah serta Ketua KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah.Harapan senada diungkapkan Sekda Jawa Tengah, Sri Puryono Karto Soedarmo. Rumah Joglo Pemilu, menurutnya, dapat menjadi sarana untuk mendapatkan ilmu mengenai kepemiluan, terutama bagi pemilih pemula.“Nah dengan RJP (Rumah Joglo Pemilu -red) ini para pemilih pemula bisa mendapatkan ilmu tentang demokrasi secara utuh. Nantinya mereka tidak mudah tergoda dengan bujuk rayu politik uang sehingga pemimpin yang dipilih memang yang terbaik,” tandasnya. (titik/lid. red/dd. FOTO KPU/dok/hupmas)

Jakarta, kpu.go.id – Memperingati Isra Mi’raj dan menyambut bulan suci Ramadhan 1437 Hijriah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui pengurus masjid Nuruttaqwa KPU menggelar pengajian keagamaan dengan tema hikmah Isra Mi’raj dalam menyambut Ramadhan dan meningkatkan produktivitas kinerja, Selasa (31/5).Ustadz Syahrul Syah yang hadir sebagai pembicara mengisahkan, peristiwa isra mi’raj yang dialami oleh rasulullah Muhammad SAW merupakan hadiah dari Allah SWT ketika nabi terakhir itu ditinggalkan oleh istri dan pamannya, serta penolakan yang acap kali diterimanya saat berdakwah.Karena penolakan secara verbal dan fisik yang kerap dialami oleh ayahnya, Fatimah merasa sedih dan ingin agar rasul meminta kepada Allah SWT agar memberikan balasan atas penolakan-penolakan tersebut.“Nabi angkat dua tangannya, ‘ya Allah mereka tidak tahu kalau aku ini rasulullah, maafkan mereka, sayangi mereka, ampuni mereka’. Nangis Fatimah mendengar doa itu. ‘Indah’ kata Fatimah. Allah terima doa itu. Allah nggak biarkan nabi sedih berkepanjangan, Allah hibur dengan meng-isra mi’raj-kan nabi,” kata Ustadz Syahrul Syah di masjid Nuruttaqwa KPU, Jakarta.Karena niat baik dan keikhlasan itulah, Allah SWT menaikkan (isra) derajat rasulullah Muhammad SAW. untuk itu Ustadz Syahrul Syah mengingatkan, sebagai muslim/muslimah perlu menjalankan tugas dan perannya dengan ikhlas dan mensyukuri nikmat Allah SWT.“Ini kisah, seekor ayam bercakap dengan anjing, dan monyet tentang guna untuk manusia. Ayam bilang ‘walaupun aku hewan, tapi aku bertelur, dagingku bisa dimakan, buluku bermanfaat.’ Alhamdulillah kata ayam. Anjing berkata, ‘aku tidak seberuntung kamu yam, aku najis, haram, tapi gue bisa jaga-in manusia dari penjahat,’ alhamdulillah kata anjing. Lalu monyet bilang, ‘mending kamu, aku pesek, hitam, jelek lagi, tapi aku bisa menghibur manusia, alhamdulillah.’ Mereka bersyukur, kemudian mereka bilang, ‘lebih baik jadi hewan tapi bersyukur, daripada manusia, agamanya Islam, tapi tidak bersyukur dengan sholat, berarti yang tidak sholat lebih rendah daripada kita,” tutur Ustadz Syahrul Syah.Menjelang bulan Ramadhan, Ustadz Syahrul Syah juga mengingatkan peserta untuk meminta maaf kepada orang tua, istri meminta maaf kepada suami dan suami meminta maaf kepada istri, dan meminta maaf kepada teman dan kolega yang sering kita jumpai.“Karena nabi suatu saat pernah mengamini tiga doa Jibril, pertama, jangan diterima puasa Ramadhan nya seorang istri yang belum meminta maaf kepada suami dan sebaliknya, kedua jangan diterima puasa Ramadhan nya seorang anak yang belum meminta maaf kepada orang tuanya, dan terakhir jangan diterima puasa Ramadhan nya teman yang belum meminta maaf kepada teman lainnya,” kata Ustadz Syahrul Syah. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Jakarta,kpu.go.id - Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal KPU nomor 98/SJ/I/2016 tanggal Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di KPU Provinisi/KIP Aceh dan surat Sekretaris Jenderal KPU nomor 411/SJ/IV/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Penunjukan Tenaga Admin Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) di KPU Provinsi/KIP Aceh, disampaikan sebagai berikut: klik disini

Jepara, kpu.go.id- Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Jepara pada 2017 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, Minggu (29/5) menggelar berbagai lomba kreatif. Ini menandai dimulainya seluruh proses tahapan penyelenggaraan Pilkada.Lomba yang menjaring pelibatan warga secara langsung itu dipusatkan di alun-alun Jepara. Berbagai lomba kreatif seperti jalan sehat, mural, maskot, jingle dan logo, meramaikan suasana alun-alun yang biasa digunakan oleh warga untuk berolah raga setiap Minggu pagi.Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik dan Komisioner Ida Budhiati, berkesempatan mengikuti jalan sehat dan memberikan piala serta hadiah kepada para pemenang lomba.Husni menilai, gelaran berbagai lomba kreatif itu sangat baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Jepara nanti."Upaya melibatkan warga dengan berbagai lomba kreatif seperti ini sangat baik untuk meningkatkan partisipasi. Pilkada harus bisa memberikan hiburan bagi masyarakat, sehingga penyelenggaraannya dirasakan sebagai bagian dari aktivitas warga," kata Husni dalam sambutannya.Ketua KPU periode 2012-2017 itu juga menyoroti kinerja penyelenggara Pilkada. Ia meminta agar KPU Jepara mampu menjaga integritasnya sepanjang proses Pilkada."Saya lihat banyak slogan yang telah dibuat KPU Jepara. Tapi yang paling penting adalah KPU nya harus terus menerus menjaga integritas. Kalau Pilkadanya mau berkualitas, KPU nya juga harus berintegritas. Masyarakat harus mengawal ini. Jangan ragu untuk menagih janji integritas KPU," lanjut Husni.Sebagai informasi, Pilkada Jepara pada 2017 akan diikuti sekitar 900 ribu pemilih. Pemkab Jepara, beberapa waktu lalu, melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah mengucurkan dana sebesar 25 milyar. (dd/red. FOTO KPU/dd/US/Hupmas)