Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan surat keputusan (SK) hasil penetapan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota kepada 34 KPU provinsi serta 20 partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.Sebelum proses penyerahan dilakukan, dapil dan alokasi kursi untuk DPRD kabupaten/kota sendiri telah melalui proses panjang. Mulai dari pengumpulan data kuantitatif tentang kependudukan serta peta digital yang diserahkan kepada masing-masing KPU kab/kota untuk di uji publikkan, pengusulan opsi dapil hasil uji publik kab/kota kepada KPU provinsi untuk diserahkan ke KPU RI, hingga dibawa ke DPR antara KPU, Bawaslu, Komisi II serta Pemerintah.“Sehingga didapatkanlah penataan dapil dan alokasi kursi yang kemudian dibagikan kepada parpol peserta pemilu 2019,” ujar Ketua KPU Arief Budiman saat membuka rapat Penyampaian Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Sosialisasi Rancangan Sistem Informasi Pencalonan Pada Pemilu 2019, di Kantor KPU Rabu (18/4/2018).Arief mengingatkan, setelah tahapan ini partai politik diminta untuk menyiapkan dan mengisi kandidat-kandidat calon legislatif yang akan berkompetisi didapil-dapil tersebut. Dia berharap agar parpol taat dengan waktu yang ada. “Jadi mohon nanti penyampaian kandidat dapat dilakukan tepat waktu,” kata Arief.Sebelumnya di awal sambutan, Arief juga telah menegaskan bahwa penyampaian SK hasil penetapan dapil kepada 34 KPU provinsi serta 20 partai politik peserta Pemilu 2019 telah sesuai dengan aturan tahapan pelaksanaan pemilu. Dia menekankan pentingnya disiplin waktu ini mengingat semua tahapan berjalan secara berhimpitan. “Dan tidak bisa kita tunda, lalu laksanakan tahapan lain,” jelas Arief. (hupmas kpu/dianR/Foto Arif/ed diR)

Senggigi, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Keuangan Tahapan Pemilu 2019. Rakernas diselenggarakan di Aruna Senggigi Resort Nusa Tenggara Barat (NTB) Senin-Jumat, 17 hingga 20 April 2018.Peserta yang ikut dalam kegiatan ini adalah perwakilan KPU provinsi sebanyak 5 orang, dimana masing-masing provinsi mengirimkan anggota KPU yang membidangi Divisi Keuangan, Sekretaris KPU Provinsi, Kepala Bagian, Subbagian serta Operator.Kepala Biro Keuangan KPU Nanang Supriatna dalam sambutannya menjelaskan tujuan diselenggarakannya kegiatan rakernas adalah untuk menyosialisasikan Keputusan KPU Nomor 302/PP.02-KPT/02/KPU/IV/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu untuk Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc dilingkungan KPU. Selain itu ajang rakernas juga untuk menginformasikan hal lain yang ada di bidang keuangan.Nanang berharap melalui rakernas ini dapat menyamakan persepsi terhadap pengertian dan pemahaman tentang proses pengelolaan keuangan Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc dan mengoordinasikan Penyelesaian Permasalahan Pertanggungjawaban Keuangan yang potensial dihadapi pada Pemilu 2019.Hasil dari rakernas ini sendiri diharapkan dapat segera diimplementasikan oleh KPU provinsi dan ditindaklanjuti oleh KPU kabupaten/kota pada wilayah masing-masing. “KPU kabupaten/kota dapat segera melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) terkait Pertanggungjawaban Anggaran Tahapan Pemilu ke Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc,” tutup Nanang. (hupmas kpu/dosen/FOTO dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berpesan kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) serta Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) untuk bekerja diawal waktu menuntaskan tugas pencocokkan dan penelitian (coklit) daftar pemilih Pemilu 2019.Kultur ini yang tengah ditumbuhkan dilingkungan penyelenggara pemilu, dan telah dilakukan pada kegiatan coklit serentak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. “Saya tegaskan, kita membangun kultur baru, budaya baru, kita memulai kerja diawal bukan akhirnya,” ucap Arief saat berbicara melalui video conference Selasa (17/4/2018).Arief sendiri bersama rombongan KPU tengah melakukan monitoring pelaksanaan coklit di Kinabalu sekaligus memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada PPLN dan pantarlih setempat.Menurut Arief, yang perlu diperhatikan juga dalam proses coklit adalah teliti saat melakukan pengecekan data pemilih. Selain itu menghitung waktu agar tidak melebihi batas yang ditentukan. “Kerja hati-hati, cermat, teliti dan tepat waktu,” tutur Arief.Lebih jauh, prinsip ini juga harus terus dipegang untuk proses tahapan pemilu lainnya. Seperti pada pendaftaran calon legislatif, DPD maupun presiden dan wakil presiden. “Juga dilaksanakan diawal waktu,” lanjutnya.Dia juga mengingatkan bahwa KPU menyediakan layanan yang memudahkan tidak hanya untuk penyelenggara tapi juga kepada pemilih maupun peserta. “Agar dapat ikut melakukan pengecekan,” tutup Arief. (hupmas kpu/dianR/Foto Ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Konferensi video (video conference) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Operational Room, Selasa (17/4/2018) diisi dialog dengan sembilan perwakilan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Substansi dialog lintas negara banyak melaporkan informasi terkini tahapan pemilu di luar negeri, baik pembentukan pantarlih maupun proses pencocokan dan penelitian (coklit).Dialog diawali dari PPLN di Kinabalu, Malaysia yang menginformasikan bahwa pelaksanaan coklit telah berlangsung di sebagian tempat dikantong-kantong pemukiman Warga Negara Indonesia (WNI) disana. Pelaksanaan coklit juga akan dilakukan di Kantor KJRI Kinabalu kepada para staf dan dimonitoring langsung Ketua KPU Arief Budiman yang tengah melakukan kunjungan ke kota tersebut. “Kita perkirakan pada pemilu kali ini potensi pemilih mencapai 100 ribu dan mereka yang akan dilakukan coklit,” kata Konjen KJRI Kinabalu Krishna Djaelani.Dialog berlanjut ke PPLN di Manila, Filipina, dimana coklit juga telah siap dilaksanakan dengan mendatangi WNI yang tinggal dinegara tersebut. Sebelumnya PPLN di Manila telah menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) dan melantik Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih). Pelaksanaan coklit di Manila dimonitoring  langsung Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi serta Sekjen KPU Arif Rahman Hakim.Hal yang sama juga dilaporkan PPLN di Seoul, Korea Selatan (Korsel) yang telah siap melaksanakan coklit kepada WNI yang tinggal dan bekerja didaerah itu. Menurut laporan yang disampaikan Anggota KPU Hasyim Asy’ari, mayoritas pemilih di Korsel bekerja dibidang manufakturing dan industri, sehingga perlu strategi yang tepat untuk efektif melakukan coklit. “Potensi pemilih disini 41 ribu, namun kami di KBRI dimudahkan karena WNI di Korsel aktif dan sadar sebagai pemilih,” tutur Dubes Indonesia untuk Korsel Umar Hadi.Laporan juga disampaikan PPLN di Kuala Lumpur, Malaysia yang menginformasikan pemilih di wilayah kerja KBRI Kuala Lumpur (meliputi Kuala Lumpur, Selangor, Kelantan, Perak, Kelantan dan Trengganu) mencapai 203.216 orang. Saat ini proses coklit oleh pantarlih juga masih berlangsung dan pada 11-13 Mei 2018 PPLN Kuala Lumpur akan menyelenggarakan bimtek dengan tujuh perwakilan KJRI lainnya.Dari New York, PPLN di KJRI setempat juga melaporkan coklit yang akan berlangsung hingga Mei mendatang. Konsul Jenderal RI di New York Abdul Kadir Jailani mengatakan data sementara pemilih ditempat kerjanya mencapai 21.523 orang. “Saat ini kami lakukan coklit dengan bimbingan ketua PPLN,” imbuhnya.Sementara itu dari Sydney, Konsul Jenderal RI Heru Tjondro menerangkan bahwa data pemilih di wilayah kerjanya mencapai 21.081. Terdiri dari New South Wales 18.666 orang, Queensland 1189 orang serta di South Australia 1.226 orang. PPLN menurut dia juga telah menyosialisasikan tahapan ini dengan mengumumkannya melalui media sosial (medsos), website maupun facebook. “Bahkan saat ini pun kami juga sudah mengetahui masyarakat menyaksikan live (video conference) berdasarkan dari tautan yang kami berikan,” jelas Heru.Dari Den Haag, Belanda, disampaikan juga kesiapan coklit bagi WNI yang tinggal disana. Fasilitas juga diberikan kepada PPLN berupa kantor sekretariat agar proses coklit berjalan lancar. Sementara untuk PPLN di Pretoria, Afrika Selatan, pantarlih telah dilantik pada 9 April 2018 sebanyak 21 orang, dengan jumlah pemilih 2014 mencapai 184 orang dan diperkirakan berkurang menjadi 132 orang dikarenakan ada mutase, masih balita dan anak-anak.Laporan terakhir disampaikan PPLN di Riyadh, Arab Saudi yang telah melantik pantarlih sebanyak 14 orang pada 14 April 2018 lalu. PPLN setempat menyediakan aplikasi berbasis android untuk memudahkan WNI disana mengecek dan mendaftar secara mandiri hak pilihnya untuk Pemilu 2019 mendatang. (hupmas kpu/dianR/Foto Ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar video conference dengan sembilan perwakilan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk melihat kesiapan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) pemilih untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pelaksanaan video conferencedilakukan di Operational Room KPU, Selasa (17/4/2018).Kesembilan perwakilan PPLN yang dipantau meliputi Kinabalu, Kuala Lumpur (Malaysia), Manila (Filipina), Seoul (Korea Selatan), Sydney (Australia), Den Haag (Belanda), Pretoria (Afrika Selatan), Riyadh (Arab Saudi) serta New York (Amerika Serikat).Pada kesempatan itu, KPU di Jakarta yang dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Wahyu Setiawan didampingi Angggota KPU Viryan serta Ketua Kelompok Kerja (Pokja) PPLN Wajid Fauzi juga berkesempatan berbincang langsung dengan perwakilan PPLN dinegara-negara tersebut untuk mendapat informasi teraktual terkait pelaksanaan tahapan coklit di luar negeri. Pengecekan diawali dari perwakilan PPLN di Kinabalu, dilanjutkan dengan Manila, Seoul, Kuala Lumpur, New York, Sydney, Den Haag, Pretoria serta Riyadh. “Ini bagian dari upaya KPU menjamin hak politik warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, baik didalam maupun luar negeri,” jelas Wahyu di acara video conference.Hal senada disampaikan Wajid, yang berharap dengan video conference dapat memetakan hambatan maupun kesulitan yang dihadapi PPLN saat melakukan coklit. Dengan kordinasi yang baik dia juga berharap data pemilih luar negeri bisa semakin baik dan berkorelasi dengan upaya meningkatkan partisipasi pemilih diluar negeri. “Kita berharap dengan pendataan yang baik, kita dapat partisipasi yang lebih besar dibanding pemilu sebelumnya,” tutur Wajid.Sebagaimana diketahui coklit untuk Pemilu 2019 mulai dilaksanakan serentak hari ini hingga 17 Mei 2018 mendatang. Baik dalam maupun luar negeri, pantarlih akan memutakhirkan data masyarakat yang telah masuk kategori pemilih. Khusus untuk pemilih diluar negeri, diperkirakan ada 2 juta WNI yang mempunyai hak suara di 17 April 2019. Mereka tersebar di 130 negara didunia dengan mayoritas berada di Malaysia serta negara Timur Tengah. (hupmas kpu/dian R/Foto Ieam/ed diR)

Pers Rilis KPU RIGERAKAN COKLIT SERENTAK PEMILU 2019(Dalam dan Luar Negeri)Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2019 secara serentak pada tanggal 17 April hingga 17 Mei 2018, baik bagi pemilih di dalam negeri maupun di luar negeri. Gerakan Coklit Serentak yang akan dilakukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk dalam negeri akan dilaksanakan di 133 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. 133 kabupaten/kota tersebut berada di 17 provinsi diluar 17 provinsi yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Diantara 17 provinsi tersebut termasuk DKI Jakarta, DIY, dan Papua Barat yang tidak melaksanakan Pilkada. Sesuai Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilu, menyatakan daerah yang tengah mengadakan Pilkada 2018 tidak dilakukan coklit. Gerakan Coklit Serentak dalam negeri tersebut akan dilaksanakan oleh pantarlih sebanyak 141.626 orang untuk mencoklit 141.626 TPS di 18.856 Desa/Kelurahan, 1.637 Kecamatan di 133 kabupaten/kota. Jumlah anggota PPS sebanyak 56.568 orang dan anggota PPK sebanyak 4.911 orang. Dari 133 kabupaten/kota tersebut, jumlah Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sebanyak 32.693.688 pemilih dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir sebanyak 30.683.686 pemilih. Berdasarkan data DP4 tersebut, jumlah pemilih pemula sebanyak 1.953.799 pemilih. Untuk pelaksanaan coklit dalam negeri ini juga akan digelar Apel Coklit Serentak di seluruh Indonesia pada pukul 08.00 WIB, 09.00 WITA, dan 10.00 WIT. Komisioner KPU di 133 kabupaten/kota tersebut juga akan disebar untuk mendampingi pantarlih dalam melaksanakan coklit serentak. Sementara itu, coklit serentak yang juga dilaksanakan di luar negeri pada 130 kantor perwakilan RI dengan data DP4LN sebanyak 2.049.708 pemilih, sedangkan data DPTLN PPWP pada Pemilu 2014 sebanyak 2.038.711 pemilih (total jumlah pemilih melalui TPS, Pos, dan Drop). Jumlah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) pada Pemilu 2019 sebanyak 536 orang. Coklit serentak di luar negeri itu akan dilaksanakan oleh 1.200 pantarlih, dengan perincian 598 pantarlih TPS, 463 pantarlih Kotak Suara Keliling (KSK), dan 139 pantarlih Pos. KPU akan memantau langsung pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak di luar negeri dengan melakukan Video Conference (Vicon) dengan kantor perwakilan RI di luar negeri. Vicon ini akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB dari ruang Operation Room (Oproom) kantor KPU RI dengan Perwakilan RI di Kota Kinabalu, Manila, Seoul, Kuala Lumpur, Sydney, New York, Den Haag, Pretoria, dan Riyadh. Bersamaan dengan kegiatan ini, pada tanggal 13 – 19 April 2018 juga akan dilaksanakan penetapan DPT bagi 381 daerah yang melaksanakan Pilkada 2018. Jakarta, 16 April 2018Humas KPU RI