Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Rabu (25/7/2018) sore, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima audiensi Korps HMI-Wati (Kohati) di Ruang Operational Room, Gedung KPU, Menteng, Jakarta. Rombongan Kohati yang dipimpin Siti Fatimah menyampaikan keprihatinannya terkait kurangnya keterwakilan perempuan dilembaga legislatif, sementara di Pilkada 2018 lalu tingkat partisipasi pemilih perempuan terbilang tinggi di beberapa daerah.“Untuk itu, Kohati menyampaikan kesiapannya bersinergi dengan lembaga penyelenggara pemilu untuk mengatasi isu tersebut, baik melalui program sosialisasi maupun pendidikan pemilih,” ujar Fatimah.Sementara itu KPU yang diwakili Komisioner Evi Novida Ginting serta Viryan menyambut baik dukungan Kohati dalam upayanya meningkatkan partisipasi perempuan didalam pemilu maupun pemilihan. KPU sendiri didalam peraturannya (PKPU) berusaha sejak awal untuk meningkatkan partisipasi perempuan baik sebagai pemilih maupun peserta/calon. “Saat verifikasi pendaftaran dan verifikasi parpol kita berusaha, di undang-undang mewajibkan 30 persen keterwakilan perempuan di DPP tapi tidak wajib di provinsi, kabupaten/kota. Nah kita berusaha supaya ini berlaku juga di provinsi dan kabupaten/kota agar saat ini parpol tidak perlu lagi kesulitan cari kader perempuan, jadi benang merah antar yang diatur diawal dan dihadapi parpol sudah kita atur,” ucap Evi.Kendati demikian, Evi mengakui jalan yang harus dilalui lembaganya tidak selalu mulus. Untuk itu, dukungan dari organisasi masyarakat seperti Kohati sangat penting dalam mendukung program kerja penyelenggara pemilu.Evi juga menyarankan, agar kerjasama elemen masyarakat bias dilakukan bisa melalui berbagai cara, salah satunya dengan menggelar diskusi publik bertema partisipasi perempuan dalam pemilu. “Kami tentu menyambut baik. Kita disini ada media center, jadi bisa saja Kohati meminta kepada kita membuat diskusi tentang beberapa topik khususnya perempuan. Selama ini itu (diskusi) selalu berlangsung di KPU, nah kenapa tidak Kohati bisa memanfaatkan itu juga,” pungkasnya. (hupmas kpu bil/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman selalu berupaya membangun semangat kerja jajarannya demi kemajuan pemilu dan demokrasi di Indonesia.Hal itu pula yang nampak saat pria asal Jawa Timur itu melantik Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat di Jakarta, Selasa (24/7/2018). Dalam sambutannya, dia mengingatkan kepada 40 anggota yang baru saja dilantik bahwa mereka adalah orang-orang terpilih.“Pertama, saya ingin ucapkan selamat kepada anda semua, anda adalah orang-orang terpilih diantara orang pandai, orang cerdas, orang berintegritas di Papua Barat. Maka anda harus buktikan bahwa di antara mereka anda lah yang terbaik,” ujar Arief.Mantan Ketua KPU Jawa Timur itu juga mengingatkan tiga nilai penting yang harus selalu dijaga oleh penyelenggara pemilu, yakni transparansi, integritas, dan soliditas. Integritas tidak cukup dengan terbuka saja, melainkan berani berkata yang benar itu benar dan yang salah itu salah. “Jangan pernah anda berpihak kepada salah satu peserta pemilu,” tegas Alumni Universitas Airlangga itu.Terakhir, Arief juga menitipkan pesan kepada keluarga dari anggota dilantik, agar mereka mulai memahami cara dan waktu kerja anggota keluarganya yang tidak menentu.Sebagai informasi anggota KPU yang dilantik berasal dari 13 kabupaten/kota antara lain Kab Manokwari, Kab Manokwari Selatan, Kab Pegunungan Arfak, Kab Teluk Wondama, Kab Teluk Bintuni, Kab Kaimana, Kab Raja Ampat, Kab Sorong, Kab Sorong Selatan, Kota Sorong, Kab Tambraw, Kab Fakfak, dan Kab Maybrat. (hupmas kpu Bil/foto: Dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama penghubung (liaison officer/LO) partai politik mulai menyinkronisasi daftar pencalonan anggota legislatif tingkat DPR untuk Pemilu 2019. Sinkronisasi untuk menyocokkan data hardkopi bakal calon legislatif (bacaleg) yang telah diajukan dan diperiksa dengan data yang telah diinput dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon).Proses sinkronisasi sendiri mulai dilakukan pasca terakhir kali data pencalonan anggota legislatif (legislatif) selesai diperiksa Sabtu (21/7) lalu. Proses ini beriringan dengan masa perbaikan berkas bacaleg yang telah dimulai 22 Juli dan berakhir 31 Juli 2018.Dengan proses sinkronisasi ini diharapkan kualitas data didalam Silon akan menjadi lebih baik dan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk bisa melihat, mengecek data dan latar belakang calon-calon anggota legislatif yang akan bersaing di Pemilu 2019 nanti. (hupmas kpu info/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Enam anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Kabupaten Takalar serta Kabupaten Kepulauan Selayar (Sulawesi Selatan) resmi dilantik di Jakarta, Jumat (20/7/2018).Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 923/PP. 06-Kpt/05/KPU /VII/2018 serta Keputusan KPU Nomor 925/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018, dipimpin langsung Ketua KPU Arief Budiman, didampingi Wahyu Setiawan serta Evi Novida Ginting.Keenam anggota KPU yang dilantik tiga untuk Kabupaten Takalar Muhammad Darwis, Basrinuddin, Bakhrawi Zakaria. Sedangkan tiga lainnya untuk Kep Selayar Andi Nastuti, Sukardi serta Nandar Jamaluddin. Sama seperti pada pelantikan KPU sebelumnya, Arief berpesan agar anggota yang baru dilantik untuk mengedepankan tiga hal dalam bertugas. Pertama transparan, kedua menjaga integritas dan ketiga menjaga soliditas.Dalam pengarahannya, Arief mengingatkan bahwa saat ini tahapan pemilihan umum (pemilu) 2019 tengah berjalan ketat. Oleh karena itu dia menginginkan agar anggota yang baru dilantik untuk cepat beradaptasi dan bisa segera menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing.Lebih dari itu, Arief juga mengingatkan, jabatan anggota KPU bukanlah sebuah amanah yang kecil. Dari jabatan ini dapat berpengaruh pada jalannya demokrasi serta menentukan kualitas didalamnya. “Menjaga Indonesia tetap utuh itu salah satunya dengan menjalankan pemilu dengan baik,” pungkasnya. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id –Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) yang berkualitas dan berintegritas. Salah satu terobosan KPU dalam pelaksanaan Pemilu 2019 adalah aturan yang melarang mantan narapidana korupsi, kekerasan seksual terhadap anak serta bandar narkotika mencalonkan diri di pemilu legislatif (pileg).Meski sempat mendapat penolakan dari beberapa pihak, KPU tetap bergeming, berkomitmen untuk memberikan ruang bagi calon-calon yang berkualitas dan tidak memiliki latar belakang yang bermasalah. “Kami berharap klausul ini titik awal berdemokrasi yang baik,” kata Komisioner KPU Viryan saat hadir sebagai pembicara National Anti Fraud Confrence (NAFC) yang diselenggarakan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) di Bandung Kamis (19/7/2018).Komitmen sama disampaikan Komisaris Utama Reasuransi Indonesia Utama Ali Maskur Musa. Pria mantan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong agar proses pemilu dapat terus dijalankan dengan integritas bersama. Kalaupun faktanya hari ini integritas pemilu tercoreng, itu dikarenakan ulah pihak yang masih mengedepankan cara kotor salah satunya politik uang atau mahar politik. “Pembiaran terhadap mahar politik juga sama dengan mentolerir adanya abuse of power. Dan hari ini sistem politik kita menunjukkan oligarki politik,” kata Ali.Hal senada disampaikan politisi Syahrul Yasin Limpo. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) menyesalkan masih adanya mahar politik yang disebutnya akan menjadi jalan kehancuran bangsa. Dia juga berharap munculnya para negarawan yang mampu memperbaiki kondisi saat ini. “Kalau dibiarkan mahar politik ini maka tata kelola negara akan menjadi persoalan, hanya akan terpilih orang-orang kebetulan, boneka para juragan,” tutur Syahrul.Dalam paparan yang lain, Pakar Otonomi Daerah Djohermasyah Djohan lebih menitikberatkan pada politik identitas dalam pelaksanaan pilkada. Dia juga menyampaikan ada tiga hal yang bisa menjadi patokan pilkada telah berjalan baik, pertama sistem pemilihan sesuai filosofi pancasila, UUD 1945 dan keberagaman daerah, kedua electoral process dan ketiga hasil pilkada memunculkan pemimpin berintegritas dan berkompeten. (kpu ri oky/foto: oky/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Tiga Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sawahlunto resmi dilantik Kamis (19/7/2018). Ketiganya antara lain Fadlan Armey, Jasmadi serta Rika Arnelia dilantik berdasarkan Surat Keputusan Nomor 927/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018. Pelantikan dipimpin langsung Ketua KPU Arief Budiman, Anggota Evi Novida Ginting, Pramono Ubaid Tanthowi serta Wahyu Setiawan.Dalam sambutannya, Arief berpesan agar anggota KPU Sawahlunto yang baru dilantik bekerja transparan, mengedepankan kerjasama (team work) serta bekerja dengan pemahaman yang baik terkait kepemiluan. “Ketiga hal itu yang kami pesankan kepada tim seleksi (timsel) ketika kami amanatkan untuk mencari anggota KPU,” ujar Arief di Jakarta (19/7/2018).Arief juga mengingatkan bahwa jumlah anggota KPU kab/kota saat ini diatur sebanyak tiga. Oleh karena itu kekompakan sangat pentung untuk kelancaran jalannya organisasi. “Kalau satu saja sakit maka keputusan, pleno tidak akan tercapai. Maka harus saling menjaga satu sama lain,” ucap Arief.Arief juga berpesan agar antara komisioner dengan kesekretariatan bekerja saling melengkapi. Dia mengingatkan agar keduanya tidak saling mendahului kewenangan satu dengan lain. “Dua-duanya punya kewenangan, tugas sendiri-sendiri tapi bisa kerjasama,” tutur Arief.Lain itu, Arief menyampaikan bahwa ucapan selamat yang akan didapat oleh para komisioner Sawahlunto saat ini akan bernilai lebih ketika hingga lima tahun mendatang sukses menjalankan tugas dengan baik. “Apabila ditengah perjalanan buat masalah maka ucapan selamat tidak akan datang,” tutup Arief. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)