Berita Terkini

Belitung, kpu.go.id - Banyak faktor yang menentukan sukses tidaknya proses rekapitulasi suara Pemilu 2019 nanti dapat berjalan aman dan lancar. Salah satu yang perlu untuk dipersiapkan dan dijaga adalah sinergitas antar penyelenggara pemilu.Menurut Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan, sinergitas menjadi salah satu faktor penting suksesnya pesta demokrasi lima tahunan mendatang. Khususnya saat tahapan rekapitulasi. “Melalui bimtek ini, bukan hanya kita memastikan pemahaman utuh dan baik tapi bagaimana kita sampaikan kepada mitra kita yaitu rekan kita Bawaslu melalui Panwas sampai di tingkat bawah,” ujar Viryan saat memberikan materi Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Tahapan Hasil Pemili dan Sosialisasi Situng Pemilu 2019 di Belitung, Selasa (23/10/2018).Cara menjaga sinergitas menurut Alumni Universitas Tanjungpura itu adalah dengan bertemu dan berbincang sesama penyelenggara sebelum hari H pelaksanaan rekapitulasi. Langkah ini dapat meminimalisir kesalahpahaman yang mungkin bisa terjadi saat hari penghitungan tiba. “Bahasa sederhananya technikal meeting, itu penting. Misal salah satunya sampaikan tidak memakai atribut parpol, setiap saksi hanya dapat menjadi saksi satu orang peserta pemilu,” jelas.Terlepas dari itu, Viryan berharap kepada jajaran KPU di 34 Provinsi dapat menggelar rekapitulasi nasional dengan baik tanpa perlu adanya kesalahan atau kekeliruan. (hupmas kpu Bil/foto Arf/ed diR)

Belitung, kpu.go.id - Penegasan disampaikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra saat mengisi diskusi panel Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) serta Hasil Pemilu dan Sosialisasi Situng Pemilu 2019.Ilham meminta kepada jajarannya di seluruh daerah untuk teliti memerhatikan prosedur tahapan tungsura. Hal ini penting, mengingat di penyelenggara sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) kerap memutus persoalan prosedural sebagai pertimbangan sengketa di lapangan."Kemarin walaupun tidak ada permasalahan dalam penghitungannya tapi kemudian ditegaskan oleh MK karena tidak sesuai prosedur ditulisnya C1 plano di kardus misalnya, walaupun itu disepakati, tapi MK menganggap prosedural itu penting. Sehingga penting teman-teman sampaikan harus mengisi di C1 hologram,” papar Ilham di Belitung, Selasa (23/10/2018).Ilham juga meminta agar sebelum hari pemungutan suara persoalan seperti ketersediaan logistik pemilu perlu diperhatikan. Selain itu, kapasitas KPPS menjadi penting, sebab kurangnya kemampuan KPPS dalam pelaksanaan pungut hitung membuat munculnya permasalahan di TPS.“Perlu diperhatikan KPPS 6 kadang-kadang terjadi salah memasukan surat suara dalam kotak. Kemarin ada wacana di Komisi II DPR kalau salah dianggap tidak sah maka berapa banyak suara yang tidak sah, ini perlu diperhatikan,”pungkas Alumni Universitas Indonesia itu. (hupmas kpu Bil/foto: Arf/ed diR)

Belitung, kpu.go.id - Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) di Belitung Senin (22/10/2018) juga mengupas sejumlah persoalan yang kerap muncul pra, saat dan pasca tungsura berlangsung. Jajaran penyelenggara pun diminta untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang bisa saja terjadi itu.Seperti yang disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, berbagai persoalan pada tahap tungsura yang dia ungkapkan antara lain distribusi undangan memilih (form C6), kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), kesiapan/kapasitas Tempat Pemungutan Suara (TPS), politik uang hingga intimidasi kepada pemilih. “Ini sering terjadi, keamanan salinan form C1 juga,” kata Rahmat.Dalam konteks lainnya, Ketua DKPP Harjono mengingatkan potensi pelanggaran etik penyelenggara pemilu selama proses tungsura. Di sejumlah proses pemilihan terdapat laporan dugaan pelanggaran akibat penyelenggara pemilu yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. "Tahun 2018 DKPP memeriksa 265 pengaduan, 181 sudah diputus, sisa 84. Dari jumlah itu yang terlibat diadukan ada 744 orang,” ungkap Harjono.Sementara itu, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Ariani Soekanwo memintaagar penyelenggara pemilu tetap memerhatikan aksesibilitas pemilih bagi penyandang disabilitas saat memberikan hak suaranya di 17 April 2019 nanti. Kemudahan itu seperti TPS yang mudah untuk dijangkau, layanan informasi audio dan visual yang memudahkan bagi penyandang disabilitas memahaminya. “Seperti slogan KPU Melayani maka sarana dan prasarana juga harus disediakan KPU,” pungkas dia. (hupmas kpu Bil/foto: APS/ed diR)

Belitung, kpu.go.id - Bicara mengenai pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) pada penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari bahasan data pemilih. Tungsura terselenggara setelah sebelumnya pemilih terdaftar, dikelompokkan dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan disiapkan surat suara sesuai dengan kebutuhan.Hal ini yang menjadi salah satu bahasan dalam diskusi panel Bimbingan Teknis (Bimtek) Tungsura, yang digelar Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Belitung Senin (22/10/2018). Persoalan pemenuhan daftar pemilih disampaikan Dirjen PAS Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami yang menekankan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) pada pemilu nanti.Menurut perempuan yang baru menjabat sebagai Dirjen PAS sejak 4 Mei 2018 itu, seperti di Pemilihan Legislatif (Pileg) permasalahan yang kerap muncul adalah antara wilayah hukum napi dengan wilayah domisili. “Ini jadi masalah. Tapi kalau pilpres mestinya mereka ini dapat kesempatan yang sama,” kata dia.Permasalahan lainnya, menurut Sri rata-rata napi saat ini tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el),sementara mereka memiliki hak pilih. “Ini juga butuh solusi, kalau (jumlahnya) 250 ribuan sekian tahanan bisa berpengaruh,” tambah Sri.Merespon hal ini, Kasubdit Pengolahan Dukcapil Kemendagri, Erikson P Manihuruk menegaskan konsentrasi lembaganya untuk menyinkronisasi data pemilih dengan data kependudukan. Menurut dia berdasarkan Pasal 218 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Dukcapil dan KPU dituntut dapat melakukan sinkronisasi data berdasarkan dua sistem yakni Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).“Permasalahan DPT ini sebenarnya proses sinkronisasi, harusnya masalah itu tidak perlu keluar karena proses masih berjalan. Saya yakin ini bisa diselesaikan. Sidalih harus sinkron dengan SIAK, kami dari pemerintah selalu siap membantu,” tandas Erik (hupmas kpu Bil/foto APS/ed diR)

Belitung, kpu.go.id - Meski tahapan rekapitulasi pemunggutan dan penghitungan suara (tungsura) Pemilu 2019 baru akan berlangsung beberapa waktu kedepan namun persiapan dan kesiapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajaran terus dilakukan.Persiapan salah satunya dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tungsura serta Penetapan Hasil Pemilu dan Sosialisasi Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Pemilu 2019 di Belitung Senin (22/10/2018). Kegiatan yang berlangsung hingga dua hari kedepan juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi serta mencermati draft rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tentang tungsura di pemilu yang akan berlangsung serentak tersebut. "Ini hari pertama Divisi Teknis berkonsentrasi pada persoalan yang dibilang jantungnya pemilu yaitu pemungutan dan penghitungan suara. Memang betul masih lama, tapi penting bagi kita melakukan evaluasi, melakukan pencermatan terhadap rancangan PKPU yang sedang kita siapkan," ujar Komisioner KPU, Ilham Saputra di salah satu hotel di Belitung.Pada sambutannya, Ilham juga berharap bimtek tungsura dapat meningkatkan kapasitas jajarannya hingga tingkat terbawah. Apalagi pada kegiatan ini peserta yang dikumpulkan berasal dari pejabat divisi teknis KPU di 34 Provinsi."Kita sudah buktikan bahwa KPU lembaga yang mampu menyelenggarakan pemilihan serentak 2018 dengan sukses. Dibanding pemilihan sebelumnya kami lebih sering menerima ucapan selamat, karena pemilihan serentak sukses," ungkap mantan Komisioner KIP Aceh itu.Dikesempatan lain, Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU, Nur Syarifah (Inung) kembali mengenalkan Situng sebagai bagian dari upaya KPU memberikan kemudahan bagi penyelenggara peserta dan masyarakat mengetahui hasil pemilu dengan cepat, tepat dan transparan. Menurut dia tiga hal ini yang dapat semakin mengokohkan kepercayaan terhadap proses pemilu dan hasil yang akan diperoleh nanti. "Situng merupakan salah satu inti dimana transparansi dan akuntabilitas kita, harapannya pemilu 2019 kita makin mengokohkan KPU sebagai penyelenggara yang berintegritas dan berkualitas," tutur Inung.Kegiatan bimtek turut ini dihadiri Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung, Davitri,  Perwakilan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung serta Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Haryoso. (hupmas kpu bil/foto: arf/ed diR)

Yogyakarta, kpu.go.id - Pemilih pemula, pemilih muda atau milenial menjadi target potensial bagi peserta pemilu pada 2019 nanti. Jumlahnya yang di 2019 diperkirakan mencapai 23,77 persen (menurut data BPS) dari keseluruhan pemilih perlu mengimbangi diri dengan pengetahuan yang cukup, kritis dan bertanggungjawab.  Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman pemilih milenial cerdas membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang kepemiluann. Mereka mampu memilah informasi yang bermanfaat untuk dirinya baik tentang calon maupun partai politik yang akan dipilihnya nanti. Arief yang berbicara sebagai keynote speech pada kegiatan "Seminar kepemiluan "Pemilu di Era Digital: Peluang dan Tantangannya" di Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menambahkan bahwa pemilih milenial juga harus menjadi pemilih kritis. Sikap kritis dapat diwujudkan dengan memastikan hak pilihnya terlindungi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menggunakannya nanti di 17 April 2019. "Dan yang ketiga bertanggungjawab. Setelah terdaftar dan datang ke TPS 17 April 2019 harus juga digunakan untuk memilih yang benar, jangan sampai hak tersebut sia-sia," tambah Arief. Lain daripada itu Arief berpesan kepada peserta seminar yang didominasi mahasiswa dan mahasiswi itu agar menjadi pemilih milenial yang tidak menjadi penyebar hoax, isu SARA serta pelaku politik uang.Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto berharap mahasiswanya sebagai bagian dari pemilih milenial dapat menggunakan hak suaranya di pemilu nanti dengan baik dan bertanggungjawab. Menurut dia, berpolitik adalah suatu kewajiban, menuntut ilmu di Fisip tentu mengarahkan generasi muda untuk cakap dan mau terjun dipolitik.  "Kalau tidak mau berpolitik bahaya nanti yang terlibat justru orang-orang yang tidak berkualitas," kata Erwan. Oleh karena itu Erwan secara terang-terangan mengaku tidak sepakat dengan batasan berpolitik dikampus yang ramai dibicarakan saat ini. Karena menurut dia dari kampus lah generasi muda dilatih untuk berpolitik santun. "Keterlibatan aktif perlu didorong, ada anggapan mahasiwa tidak boleh ngomong politik tentu tidak benar," kata Erwan. Selain mendengar keynote speech dari Ketua KPU RI Arief Budiman serta Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto, acara berlanjut dengan diskusi oleh dua timses capres-cawapres 01 Direktur Perencanaan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima serta timses capres-cawapres 02 Kordinator Jubir Tim Kampanye Nasional Dahnil Anzar Simanjuntak. (hupmas kpu dianR/foto: James/ed diR)