Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Mahkamah Konstitusi (MK) jadi satu-satunya lembaga yang akan memproses pengajuan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak tergugat pun diingatkan untuk menyegarkan kembali tata cara bersidang di MK dan mengetahui apa saja berkas yang harus disiapkan dalam mengikuti prosesnya nanti.    Hal tersebut disampaikan Panitera MK, Muhidin saat hadir sebagai narasumber kegiatan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) PHPU 2019, Sabtu (23/3/2019) pagi. Di kesempatan itu, pria berkacamata juga meminta jajaran KPU untuk rapi dan teliti dalam bekerja. Semua tahapan pemilu menurut dia harus didasarkan pada aturan perundang-undangan. "Contohnya untuk renvoi, coretan tidak apa asal diparaf. Dan apabila prosesnya sudah sesuai prosedur dan (hasil) perbaikan itu sudah diserahkan kepada para pihak maka dapat dijelaskan kepada majelis," kata Muhidin.   Muhidin pada kesempatan tersebut mengingatkan bahwa objek PHPU legislatif nantinya adalah hasil rekapitulasi nasional yang penetapannya baru dilakukan pada 22 Mei 2019. Meski demikian bagi jajaran KPU tingkat kab/kota sudah bisa mulai mengindentifikasikan hasil rekapitulasi di daerahnya masing-masing untuk disiapkan apabila ada yang menyengketakan. "Jadi setelah rekap nasional ditetapkan bisa langsung diajukan," tambah Muhidin.     Pada kesempatan selanjutnya perwakilan dari MK lainnya juga menginformasikan bahwa masyarakat dapat memantau proses pengajuan sengketa melalui laman MK.    Melalui layanan click MK masyarakat dapat mengetahui permohonan yang disampaikan berikut dokumennya. (hupmas kpu ri dianR/foto: james/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman melantik lima Anggota KPU Kabupaten Tabalong (Kalimantan Selatan) 2019-2024 di Ruang Sidang Utama Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (22/3/2019). Pelantikan didasarkan Keputusan KPU nomor 745/PP.-Kpt/05/KPU/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.    Arief dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada jajaran yang baru dilantik seraya mengingatkan bahwa menyelenggarakan pemilu butuh konsentrasi, kejujuran dan kerjasama.   Oleh karena itu anggota KPU menurut dia juga harus menjaga integritas dan soliditas selain juga dituntut bekerja transparan dan penuh semangat. "Publik harus dapat mengakses dan kerjakan saja sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada, ujar Arief.   Arief di kesempatan itu juga mengingatkan bahwa lembaga yang dipimpinnya ini unik segala kebijakan diputuskan secara bersama-sama dan diputuskan dalam satu rapat pleno yang jumlah pesertanya harus kuorum. "Tidak bisa kebijakannya jalan kalau tidak diputuskan dalam rapat pleno, tidak bisa plenonya jalan kalau tidak kourum, kourum itu dibutuhkan soliditas diantara anggota," pesan Arief.    Hadir dalam pelantikan tersebut anggota KPU Evi Novida Ginting, Ilham Saputra, Viryan, Ketua KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Provinsi dan Kabupaten Kalimantan Selatan serta jajaran Sekretariat Jenderal KPU, Kepala Biro dan Wakil Kepala Biro SDM.     Adapun nama-nama anggota yang dilantik sebagai berikut : 1.  Murjani, S.Pd., M.I.Kom 2.  Ardiansyah, S.H.I 3.  Muhammad Sunaryo, S.Sos.M.IP 4.  Cicik Agus Sulistiani, S.T 5.  MuhammadHusain, S.Pd.SD (hupmas kpu ri dosen/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Selain paham aturan kelembagaan, peserta Orientasi Tugas Gelombang III juga dituntut paham sistem kerja penyelenggara pemilu lainnya seperti Bawaslu dan DKPP.   Untuk itu, melalui pemberian materi hari kedua ini Anggota DKPP, Muhammad dan Ketua Bawaslu, Abhan diundang sebagai pemateri.   Dimulai dari Muhammad, materi berkaitan dengan kode etik penyelenggara pemilu disampaikan kepada 180 Anggota dan Sekertaris KPU Kabupaten/Kota. Dengan gaya penyampaian lugas sekaligus menyentil, Muhammad meminta kepada peserta untuk berhati-hati dalam menjaga sikap dan perilaku. "Jaga itu kehormatan dengan bekerja dengan baik," kata Muhammad.   Sementara itu, Ketua Bawaslu, Abhan menyampaikan perspektif penyelenggara pemilu dari sisi pengawasan. Mulai dari tugas dan wewenang Bawaslu sampai putusan pelanggaran administrasi dipaparkan pada kesempatan itu.   Tidak cukup dari perspektif kelembagaan lain sesama penyelenggara, kegiatan Orientasi Tugas juga mengajak peserta paham perspektif kelembagaan KPU dari periode-periode sebelumnya.   Mengundang mantan Komisioner KPU RI periode 2002-2007, Valina Singka Subekti serta mantan Komisioner KPU RI periode 2012-2017, Ida Budhiati. Keduanya menyampaikan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat kepada lembaga serta berbagai tantangan yang dihadapi penyelenggara pemilu.   "Sebetulnya penyelenggara pemilu itu seperti bisnis kepercayaan, kalau prosesnya dipercaya maka hasilnya akan dipercaya sehingga tidak ada persoalan mengenai hasil akhir," kata Valina   "Saya mengikuti bagaimana perubahan desain kelembagaan dari waktu ke waktu, itu juga memengaruhi bagaimana bekerjanya penyelenggara pemilu, pemilu tahun 2004 tentu punya tantangan dengan penyelenggara pemilu kali ini," sambung Ida. (hupmas kpu ri bil/foto: arf/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Di sesi pembekalan pembukaan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)  DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kab/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden diisi dengan pemaparan Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari.  Pria yang mengkoordinatori divisi hukum meminta jajarannya untuk menyiapkan diri menghadapi potensi perselisihan hasil pemilu yang sangat besar kemungkinannya terjadi pasca 17 April 2019. "Usai pemilu pasti akan ada pihak yang tidak puas. Kursi presiden hanya satu, wapres satu, DPR 575, maka kita harus mempersiapkan diri menghadapi pihak yang kecewa. Kalau tidak kita akan kerepotan," ujar Hasyim dihadapan peserta rakor yang membawahi divisi hukum di 11 provinsi, 171 kab/kota, Jumat (22/3/2019).   KPU RI sendiri menurut Hasyim telah mengindentifikasi sejumlah potensi munculnya PHPU. Beberapa di antaranya seperti untuk pencalonan, calon yang dibatalkan karena pidana berkekuatan hukum tetap besar kemungkinannya mengajukan sengketa.    Untuk proses daftar pemilih menurut Hasyim juga potensi memunculkan potensi sengketa terutama karena kini memilih diwajibkan memiliki KTP-el, sementara masih belum semua orang memilikinya.    Sementara terkait pemungutan dan penghitungan suara, besar kemungkinan prosesnya nanti akan digugat karena banyak hal, bisa jadi prosesnya yang dianggap tidak cermat, tidak transparan, atau di anggap manipulatif. Oleh karena itu dia meminta jajaranya rapi dalam hal pendokumentasian. "Semua proses kita harus menyiapkan berita acara, karena memori kita terbatas," tambah Hasyim.   Melihat beberapa potensi sengketa yang muncul di kemudian hari tersebut, Hasyim pun meminta jajarannya kembali membuka peraturan perundang-undangan agar dapat memahami dan menguasai aturan yang berlaku.    Turut hadir dalam sesi pemaparan, Ketua KPU RI Arief Budiman, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik, Viryan, Ilham Saputra,  perwakilan 11 KPU provinsi dan 171 kab/kota yang membidangi divisi hukum. (hupmas kpu ri dianR/foto: james/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) muncul salah satunya karena adanya ketidaksamaan persepsi penyelenggara dan peserta pemilu terkait regulasi. Oleh karena itu sedari dini baik penyelenggara dan peserta pemilu perlu meningkatkan kembali pengetahuannya atas isi dari aturan kepemiluan yang digunakan pada Pemilu 2019 ini.    "Karena pemahaman regulasi tidak sama maka muncul lah sengketa. Kalau peserta pemilu paham aturan, penyelenggara paham tidak akan ada sengketa," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman saat membuka kegiatan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Penyelesaian Sengketa PHPU Pemilu 2019 di Jakarta Jumat (22/3/2019).   Menurut Arief perlu juga regulasi mengenai aturan kepemiluan ini disosialisasikan secara masif kembali kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu. Agar tercapai kesamaan pemahanan regulasi. "Makanya menyosialisasikan regulasi yang keluar itu penting," lanjut Arief.   Dan konsolnas juga menurut Arief adalah upaya agar pemahaman jajaran penyelenggara menjadi lebih baik dan sebagai bekal dalam menghadapi potensi sengketa pemilu nanti. "Tiga hari kedepan penting dalam perjalanan pemilu kita, karena anda salah satu faktor kesuksesan pemilu kita. Anda kerja sepanjang tahun, kerja keras tapi dipersoalkan maka harus dapat membuktikan kerja anda benar sesuak aturan," tambah Arief.     Sementara itu Kepala Biro Hukum Setjen KPU RI Sigit Joyowardono mengatakan bahwa tujuan konsolnas adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi sengketa setelah KPU menetapkan hasil. Kegiatan ini juga untuk mengoordinasikan peran yang dimiliki KPU RI, prov, kab/kota khususnya menghadapi persoalan sengketa.     "Kedua maksud kegiatan ini mengelola menyusun seperti apa langkah antisipasi kita terhadap sengketa untuk mencapai satu pemahaman yang sama dalam mengelola sengketa. Seperti apa SOP ketika kita menghadapi persoalan sengketa ini," tutur Sigit.    Sigit juga melaporkan bahwa jumlah peserta untuk gelombang kedua sebanyak 364 orang, mereka para komisioner dan kasubag yang berasal dari 11 provinsi 171 kab/kota. (hupmas kpu ri dianR/foto: james/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id - Raut bahagia terpancar dari wajah Sugeng Wastomo, pemuda asal Gunung Kidul yang berhasil menuntaskan niatnya berjalan kaki 600 Km (Gunung Kidul-Jakarta). Upayanya untuk sampai Ibukota, (lebih tepatnya Kantor KPU RI) sekaligus membawa misi mengajak masyarakat menyukseskan pemilu damai dengan menjunjung persatuan dan kesatuan.    Tiba di Kantor KPU, Sugeng pun disambut Anggota KPU RI Wahyu Setiawan. Pria asal Banjarnegara mengaku salut dan bangga dengan perjuangan yang ditunjukkan Sugeng tersebut. "Saya berharap mas Sugeng menjadi inspirasi bagi kita semua khususnya pemuda untuk memberikan sumbangsihnya bagi bangsa dan negara," kata Wahyu saat menyambut di Media Center KPU RI, Jakarta, Jumat (22/3/2019) malam.    Wahyu pun menitipkan harapan kepada Sugeng agar selalu bersemangat dalam menegakkan demokrasi positif di Indonesia. Kedepan dia meminta agar Sugeng tidak berhenti untuk menyadarkan masyarakat pentingnya persatuan dan kesatuan. "Mudah-mudahan setelah ini tidak berhenti menjadi duta pemilu damai untuk Indonesia, khususnya Gunung Kidul," tambah Wahyu.      Sementara itu Sugeng yang juga aktif di Ormas Pemuda Pancasila (PP) mengaku senang bisa tiba di Ibukota dengan selamat. Apalagi sesampainya di Jakarta dirinya juga mendapat sambutan dan kawalan dari rekan-rekannya di Pemuda Pancasila untuk kemudian menuju Kantor KPU RI.    Sugeng pun berharap upayanya ini bisa berdampak pada pemilu di Indonesia yang akan berlangsung tidak kurang dari satu bulan lagi.    Lebih jauh, Sugeng pun memanfaatkan pertemuannya dengan Anggota KPU RI Wahyu Setiawan untuk meminta tandatangan, sebagai bukti dirinya telah tiba di Jakarta setelah berjalan 16 hari dari Gunung Kidul. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)