Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Tindakan tegas diambil Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas penyebaran berita bohong (hoaks) yang menyebut 7 kontainer berisi surat suara tercoblos di Tanjung Priok, dengan melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (3/1/2019).Pelaporan dipimpin langsung Ketua KPU RI Arief Budiman didampingi Anggota Ilham Saputra, Viryan serta turut hadir Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar.Sikap tegas ini diambil tidak lain untuk menjaga suasana pemilu tetap kondusif dan bebas dari berita bohong. Terlebih dalam beberapa bulan kedepan, pemilih akan memberikan haknya di hari pemungutan suara. “Agar pelaku penyebar hoaks bisa segera ditangkap. Dengan harapan pemilu kita sampai nanti penetapan hasil pemilu bisa berlangsung luber dan jurdil, tidak ada gangguan bisa mengganggu ketenangan masyarakat, supaya pemilu tetap lancar aman dan damai,” ujar Arief di Gedung Bareskrim Mabes Polri.Dalam kesempatan itu Arief juga menyarankan agar pihak-pihak yang ingin memberikan masukan, kritik dan saran kepada lembaganya dilakukan dengan cara-cara yang benar. Dia memastikan, KPU sangat terbuka dengan tiga hal tersebut untuk mendukung pemilu yang berkualitas. “KPU sangat membuka diri untuk menerima masukan kritikan termasuk juga mengingatkan KPU. Jadi kalau mau mengingatkan KPU jangan  melalui media sosial yang terbuka, terkesan seolah ini tidak jelas mau ditujukan kepada siapa. Jadi siapapun mau mengingatkan kami sangat terbuka dan merespon itu,” tambah Arief.Fritz Edward Siregar dalam kesempatan itu menambahkan, lembaganya sangat mendukung langkah KPU melaporkan penyebaran berita bohong ini ke Bareskrim Polri. Bagi dia, sudah menjadi tanggungjawab bersama menjaga dan menyukseskan proses pemilu yang damai dan sesuai aturan perundangan. “UU telah mengatur secara tegas setiap pelaku yang menyebarkan isu atau hal yang mengganggu Pemilu 2019. Kami mendukung apa yang dilakukan KPU dan kami berharap kepolisian menindaklanjuti secara tuntas agar pihak-pihak yang menyebarkan isu tidak benar agar diproses secara hukum,” tambah Fritz.Sementara itu Kabareskrim Arief Sulistyanto memastikan pihaknya serius untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus penyebaran berita bohong 7 kontainer berisi surat suara tercoblos ini hingga tuntas. Kepolisian juga telah berkordinasi dengan sejumlah pihak, seperti Bea Cukai untuk memastikan tidak adanya 7 kontainer yang dicurigai tersebut. “Saya sudah kontak pak Dirjen Bea Cukai dan petugas yang melakukan pemeriksaan di Tanjung Priok untuk memberikan kesaksian bahwa tidak ada 7 kontainer itu berisikan dalam kabar bohong itu,” kata Arief.Meski demikian Arief belum bisa menyebut siapa pelaku penyebaran berita bohong ini. Menurut dia petugas saat ini masih berupaya mengumpulkan bukti dan fakta untuk memperkuat pelaporan tersebut. “Jadi yang KPU laporkan ini kejadian dan tugas polisi lah mencari tahu siapa pelakunya berdasarkan alat bukti. Jadi tidak boleh sembarang menuduh orang, menetapkan orang sebagai tersangka, tapi berdasarkan alat bukti. Ini yang kami lakukan dan tim sedang bekerja mudah-mudahan segera tuntas,” tutup Arief. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendatangi kantor Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Rabu tengah malam (2/1/2019). Kedatangan rombongan KPU dan Bawaslu ini untuk membuktikan kebenaran berita terkait adanya isu ditemukannya 7 kontainer dari China yang informasinya berisi masing-masing 10 juta surat suara pemilu presiden dan wakil presiden 2019 dalam keadaan tercoblos pada nomor urut 01. Selain itu, informasi yang beredar di media sosial, 7 kontainer ini ditemukan pertama kali oleh anggota Marinir dan telah disita oleh KPU. “KPU pastikan semua berita tersebut tidak benar. Tidak benar ada 7 kontainer yang dimaksud, tidak benar ada anggota Marinir TNI AL yang menemukannya, dan tidak benar KPU menyita itu semua. Semua berita tersebut bohong,” tegas Ketua KPU RI Arief Budiman yang datang bersama jajaran Komisioner KPU RI dan Bawaslu RI. Arief juga menyampaikan bahwa pihak kepolisian harus mencari dan melacak siapa yang telah menyebarkan dan membuat rekaman suara berita bohong ini, termasuk siapa yang menulis capture berita tersebut.  “Orang-orang jahat yang mengganggu pemilu dan mendelegitimasi penyelenggara pemilu harus ditangkap, KPU akan lawan hal tersebut. Kami berharap pelakunya segera ditangkap. Kami juga ingin media massa juga mendukung dan menyampaikan berita-berita dengan benar dan sesuai fakta,” pungkas Arief di depan awak media seusai berkoordinasi dengan pihak bea cukai. (Hupmas KPU Arf/Foto Arf)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) partai politik (parpol) serta pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) peserta Pemilu 2019 tingkat nasional, Rabu (2/1/2019).Mekanisme laporan LPSDK sendiri diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan KPU (PKPU) Nomor 24 Tahun 2018 yang kemudian diubah dalam PKPU Nomor 29 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 34 Tahun 2018. Mewajibkan setiap peserta pemilu untuk melaporkan sumbangan yang diperolehnya satu hari sejak penutupan pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) hingga satu hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU/KIP Aceh.Pengumuman nama partai serta besaran sumbangan dan nama pasangan capres-cawapres beserta besaran sumbangan dana kampanye disampaikan secara berurutan oleh Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari. Mantan Anggota KPU Jawa Tengah sebelumnya juga memberikan penjelasan awal terkait pelaporan dana kampanye yang terdiri dari tiga jenis, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), LPSDK serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).Sebelumnya pada pembukaan konfrensi pers, Ketua KPU RI Arief Budiman melaporkan bahwa seluruh partai politik tingkat nasional telah menyampaikan laporan dana kampanyenya sebelum pukul 18.00 WIB. Hal yang sama menurut dia juga berlaku ditingkat provinsi, kabupaten/kota untuk menerima laporan dana kampanyenya. “Kami bersyukur Bawaslu, juga hadir disetiap daerah,” kata Arief, di Media Center KPU.Usai diumumkan, Arief juga meminta peran serta masyarakat untuk mengawasi peserta pemilu yang disesuaikan dengan besaran dana kampanye yang dimilikinya. “Apakah dengan jumlah dana sekian sesuai tidak. Kami butuh peran serta masyarakat untuk terus bersama kami menciptakan pemilu yang berkualitas,” tambah Arief.Sementara itu Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifudin memastikan pihaknya akan segera mempelajari LPSDK yang disampaikan oleh peserta pemilu. Prinsip yang dipegang Bawaslu menurut dia, LPSDK harus sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. “Selain memastikan peserta pemilu datang sebelum pukul 18.00, pengawasan melekat kami juga untuk memastikan sumbangan tidak melebihi Rp2,5 M untuk perseorangan dan Rp25 M untuk sumbangan lembaga,” kata Afifudin.Pengawasan lain yang akan dilakukan Bawaslu menurut Afifudin adalah memastikan identitas penyumbang ada dan dokumen pendukung lainnya ikut diserahkan oleh peserta pemilu. Ketika ada keganjilan maka Bawaslu menurut dia akan segera menyampaikannya ke publik. “Kami butuh waktu seminggu untuk memastikan semua dokumen,” tambah Afif.Jalannya Pelaporan LPSDKSementara itu sejak Rabu pagi, 16 parpol peserta pemilu serta pasangan capres-cawapres secara bergantian datang melaporkan dana kampanyenya ke Kantor KPU RI. Hadir pertama Partai Bulan Bintang (PBB) yang datang sekira pukul 08.00 WIB dengan penerimaan sumbangan Rp219.500.116. Setelahnya secara bergantian datang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pukul 09.45 WIB dengan penerimaan sumbangan Rp33.622.635.000, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia pukul 09.56 WIB dengan penerimaan sumbangan Rp1.199.209.251, Partai Nasional Demokrat (NasDem) pukul 10.04 WIB dengan penerimaan sumbangan Rp74.978.445.682, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pukul 11.12 WIB dengan penerimaan sumbangan Rp21.332.813.567, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pukul 11.16 WIB dengan penerimaan sumbangan Rp51.041.044.150, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan pukul 11.53 WIB dengan penerimaan sumbangan Rp11.268.876.172 serta Partai Beringin Karya (Berkarya) pukul 12.49 WIB dengan penerimaan sumbangan Rp2.821.000.Selanjutnya Partai Demokrat pukul 13.20 WIB dengan penerimaan sumbangan Rp33.219.486.950, Partai Amanat Nasional (PAN) pukul 13.40 WIB dengan penerimaan sumbangan Rp53.541.544.750, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pukul 13.45 WIB dengan penerimaan sumbangan Rp17.707.581.614, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pukul 14.48 WIB dengan penerimaan sumbangan Rp12.413.250.000, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) pukul 15.18 WIB dengan penerimaan sumbangan Rp2.180.000.000, Partai Golongan Karya (Golkar) pukul 15.25 WIB dengan penerimaan sumbangan Rp19.7999.676.576, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pukul 15.50 WIB dengan penerimaan sumbangan  Rp 82.636.791.919 serta Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pukul 17.15 WIB dengan penerimaan sumbangan Rp11.988.064.632.Sementara untuk pasangan capres-cawapres, hadir tim paslon 02 pukul 11.14 WIB dengan penerimaan sumbangan Rp54.050.911.562 serta tim paslon 01 pukul 15.25 WIB dengan penerimaan sumbangan Rp44.086.176.801. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)Selengkapnya KLIK LPSDK Partai Politik dan LPSDK PasanganCalon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu 2019.

Jakarta, kpu.go.id – Mengawali tahun yang baru, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meneguhkan kembali tekad untuk selalu menjadi penyelenggara yang profesional dan melayani. Semangat ini dipimpin langsung Ketua KPU RI Arief Budiman saat bersilaturahmi dengan para staf dan pejabat dilingkungan KPU RI, dihari kedua 2019, di Gedung KPU, Rabu (2/1/2019).Hadir dalam kesempatan ini, Anggota KPU RI lainnya Evi Novida Ginting Manik, Ilham Saputra, serta Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim.Arief dalam kesempatan itu juga mengajak jajarannya baik ditingkat pusat hingga daerah untuk selalu meningkatkan kapasitas diri, tidak berhenti belajar, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan kepemiluan. “Semua yang aktivitasnya di KPU harus bisa tahu (kepemiluan). Publik harus di yakinkan bahwa KPU lembaga profesional, independen, kerja tegak lurus sesuai aturan perundangan,” ujar Arief Rabu (2/1/2019).Selain itu Arief juga berpesan agar soliditas antar bagian di lingkungan KPU dipertahankan bahkan ditingkatkan. Bahkan untuk yang satu ini dia mengingatkan bahwa soliditas yang kuat akan terus mampu menjalankan tugas menyelenggarakan pemilu yang berkualitas. “Suasana ini tidak hanya dibangun dilevel ini, tapi hingga dilevel terkecil,” tambah Arief.Sementara itu Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim dalam sambutannya mengingatkan semakin dekatnya pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2019. Situasi tersebut harus disikapi dengan kesiapan masing-masing bagian di lingkungan KPU RI untuk bekerja dengan penuh integritas dan professional. “Kegiatan penyelenggara pemilu semakin dekat, kita akan laksanakan pemungutan suara di 17 April, tersedia 105 hari kerja bagi kita untuk terus mempersiapkan,” ucap Arif.Arif juga mengingatkan sejumlah tugas tersisa di 2019 yang harus diselesaikan untuk tahapan pemilu ini. Mulai dari pembentukan KPPS dan KPPSLN, hingga proses pemungutan suara, penyelesaian sengketa dan penetapan perolehan kursi dan peresmian keanggotaan melalui sumpah dan janji. “Jadi tolong dipastikan kelengkapan SDM. Seperti yang saya sampaikan apabila jumlahnya kurang maka kita bisa menambah dari pegawai non PNS, karena untuk menunggu PNS prosedurnya tidak bisa dalam waktu cepat,” lanjut Arif.Lain dari itu, Arif juga memastikan bahwa lembaganya terus memerhatikan pelayanan bagi para staf dilingkungan KPU, mulai dari kesehatan, layanan antar jemput hingga jaminan hari tua. (hupmas kpu dianR/foto: ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Suasana ramai sudah menjadi hal biasa terlihat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, yang berada di Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta. Tidak hanya dihari kerja (Senin-Jumat) diakhir pekan (Sabtu dan Minggu) kegiatan kepemiluan juga tetap berjalan di kantor ini.Sebagaimana yang terlihat pada Minggu (30/12/2018), kantor tetap ramai dengan kehadiran para Anggota KPU kabupaten/kota 2018-2023 yang akan mengikuti pelantikan.“Ini cermin bahwa KPU (dalam) melaksanakan tugasnya tidak ada libur, bahkan anda dilantik dihari libur. Ini sebagai momentum untuk ingatkan kita semua, beginilah cara KPU melaksanakan pemilu di Indonesia yang sangat menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara,”pesan Ketua KPU Arief Budiman usai melantik 16 anggota KPU kabupaten/kota di Ruang Sidang Utama Gedung KPU.Arief juga berpesan kepada anggota yang baru dilantik untuk terus menjaga transparansi, integritas, dan soliditas dalam bekerja. Dia mengingatkan bahwa pada banyak kasus, kerusakan dalam sebuah organisasi juga banyak terjadi dari dalam dan bukan luar. “Jadi pesan saya sudah tidak ada waktu untuk belajar anda harus langsung kerja, belum tahu tanya kepada yang tahu, jangan malu,” tambah Arief.Untuk diketahui 16 anggota KPU kabupaten/kota yang dilantik dipenghujung 2018 ini berasal dari 4 daerah, Kota Pontianak, Kabupaten Manpawah, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Bengkulu Selatan. (hupmas kpu Bil/foto: Dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Usai menggelar pertemuan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 Jokowi-Ma’ruf dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi, Jumat (28/12/2018), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya mengumumkan dua nama yang akan memoderatori kegiatan debat capres-cawapres Pemilu 2019.Disaksikan kedua belah tim sukses (timses), Arief menyebut nama Ira Koesno serta Imam Priyono yang akan memandu jalannya debat yang rencananya akan diselenggarakan pada 17 Januari 2019. “Tadi sudah didiskusikan, dibahas dan disepakati akan dimoderatori oleh Ira Koesno dan Imam Priyono,” ujar Ketua KPU RI Arief Budiman di Ruang Sidang Utama KPU RI, di Jakarta.Sebelumnya pada rapat bersama kedua timses serta media elektronik penyelenggara debat 27 Desember 2018 lalu, belum ada kesepakatan siapa nama yang akan bertindak selaku moderator.Arief pun menyampaikan bahwa usai debat pertama nanti, baik KPU, TKN 01 dan BPN 02 juga akan melakukan evaluasi, sekaligus menentukan waktu pelaksanaan debat kelima. “Saat itu akan ditentukan tanggal dan jam debat kelima,” tutur Arief.Terkait kegiatan lain, penyampaian visi,misi dan program pasangan calon di 9 Januari 2019, Arief mengaku bahwa pertemuan tersebut baru membahas beberapa hal teknis, selebihnya hal detil lain yang masih menjadi perdebatan, perlu dilakukan konfirmasi kepada masing-masing pasangan calon.Dua Timses Sepakati Nama ModeratorSementara itu dua timses mengaku sepakat dengan dua nama moderator yang akan memandu jalannya Debat I. Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima mengatakan selain menyepakati moderator, kedua timses juga bersepakat dalam hal kegiatan sosialisasi penyampaian visi misi dan program paslon yang rencananya akan digelar 9 Januari 2019. Hanya saja menurut dia perlu ada pembicaraan dari masing-masing Timses 01 dan 02 yang baru akan disampaikan diakhir Desember 2018. “InsyaAllah secepatnya akan disampaikan,” kata Aria.Begitu juga dengan penentuan waktu untuk debat terakhir, dirinya mengaku masih harus membicarakannya kembali dengan tim dan pasangan calon. Menurut dia, 13 April 2019 yang diusulkan untuk menyelenggarakan debat dirasa kurang tepat mengingat telah memasuki masa tenang. “Kami melihat perlu ada waktu, jeda, bagaimana wacana publik lebih bisa diluruskan, diperjelas atau diperdalam oleh masing-masing timses. Maka khususnya dari Tim 01 menginginkan waktunya kalau bisa jangan tanggal 13, supaya publik bisa melakukan pendalaman hasil debat kelima dan ini masih kita hold untuk kita bicarakan lebih lanjut,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.Dikesempatan selanjutnya, Wakil Ketua BPN Prabowo-sandi, Priyo Budi Santoso menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, sesungguhnya telah mengercurut kegiatan sosialisasi visi misi dan program untuk 9 Januari 2019. Hanya saja ada sedikit perbedaan dan opsi yang perlu disetujui dari masing-masing tim. “Dan menunggu sebelum tahun baru dan akan diiumumkan awal Januari,” kata Priyo.Politisi Partai Berkarya itu juga sedikit menyinggung terkait penentuan jadwal Debat V yang belum tercapai. Meski dalam diskusi muncul usulan agar hal itu dilaksanakan pada 13 April 2019. “Apakah nanti akan (tetap) kita laksanakan pada tanggal 13, kalau iya jam berapa. Juga tadi disampaikan opsi kalau (diselenggarakan) malam ini kelebihan dan kekurangan, kalau siang ini kelebihan dan kekurangan. Semua kita bahas, tapi nanti akan diputuskan usai debat pertama,” pungkas Priyo. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed