Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Proses Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung 17 April 2019 relatif berjalan lancar, aman dan sukses. Dari 34 provinsi yang serentak menyelenggarakan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) semua berjalan sebagaimana mestinya. Sukses Pemilu 2019 juga terlihat dari antusias warga memberikan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan pemantauan sementara partisipasi didalam negeri cukup tinggi, sementara partisipasi diluar negeri telah menyentuh angka 65% di 67 PPLN dari 130 PPLN yang ada. Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan terimakasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi memberikan hak pilihnya di Pemilu 2019. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu jalannya proses pemilu baik sebelum, ketika dan setelahnya nanti. “Juga sesama penyelenggara, jajaran Bawaslu, pemantau baik didalam maupun luar,” ujar Arief saat memimpin konfrensi pers didampingi Anggota KPU lainnya, Pramono Ubaid Tanthowi, Evi Novida Ginting Manik, Hasyim Asy’ari, Viryan, Wahyu Setiawan serta Ilham Saputra, di Jakarta Kamis (18/4/2019) dini hari. Ucapan terimakasih juga diberikan kepada seluruh peserta pemilu, partai politik maupun presiden dan wakil presiden dan DPD yang telah mendukung suksesnya hari pencoblosan. Dia mengajak agar peserta pemilu tetap mengawal proses pemilu ini sampai selesai, memastikan tahapannya luber jurdil. 2.249 TPS Ikut Pemilu Susulan Diluar proses pemilu yang berjalan sukses, sedikit kendala muncul akibat adanya bencana alam dan keterlambatan pendistribusian logistik sehingga membuat sejumlah TPS gagal menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai tanggal yang ditentukan. Total TPS yang gagal menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara sebanyak 2.249 TPS atau 0,28 persen dari jumlah TPS 810.193. “Tersebar di 18 kab/kota,” kata Arief. Daerah yang TPS-nya belum menyelenggarakan proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai data per pukul 23.00 WIB antara lain Kota Jayapura (702 TPS) Kabupaten Jayapura (1 TPS), Kabupaten Keerom (6 TPS), Kabupaten Waropen (11 TPS), Kabupaten Intan Jaya (228 TPS), Tolikara (24 TPS), Pegunungan Bintan (1 TPS), Yahukimo (155 TPS), Jaya Wijaya (3 TPS), Nias Selatan (113 TPS), Kutai Barat (20 TPS), Banggai (391 TPS), Jambi (24 TPS), Bintan (2 TPS), Banyuasin (445 TPS), Mahakam Hulu (4 TPS), Kutai Kertanegara (8 TPS) dan Berau (11 TPS). “Di Kota Jambi misalnya ada banjir,” tutur Arief. Menurut Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi pihaknya akan segera menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemilu susulan disejumlah TPS tersebut. Di antaranya meminta petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menyebarkan kembali undangan memilih formulir C6 bagi pemilih dan memastikan logistik masih dalam kondisi baik dan siap digunakan dalam pemilu nanti. Real Count Terus Berjalan Sementara itu Ketua KPU RI Arief Budiman juga melaporkan progres dari kegiatan memasukkan (input) data hasil scan C1 oleh jajaran KPU kab/kota ke dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Data yang masuk hingga pukul 22.45 WIB, sebanyak 14.567 scan C1 dalam negeri telah dilaporkan ke Situng dan 49 scan C1 lainnya dari luar negeri juga telah masuk. Input data ke dalam Situng ini sendiri hanyalah sarana yang disediakan KPU untuk masyarakat memantau hasil penghitungan C1 tiap TPS secara ril. Adapun penghitungan yang nantinya akan ditetapkan menjadi hasil rekapitulasi resmi tetap berdasarkan hitungan manual berjenjang. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sukses menggelar Election Visit Program (EVP) 2019. Kegiatan yang ditujukan untuk memberi pengalaman dan pengetahuan kepemiluan bagi penyelenggara pemilu, perwakilan duta besar dan non government organization (NGO) negara sahabat ini mendapat apresiasi positif dari para peserta. Ditahun kelimanya ini, EVP 2019 memang kembali diikuti oleh ratusan peserta. Total ada 208 perwakilan yang hadir mengikuti kegiatan yang dimulai sejak 15-17 April 2019. Selama tiga hari peserta mendapat pemahaman mengenai Pemilu 2019 di Indonesia yang berlangsung serentak, hingga diakhiri pemantauan langsung ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta, dihari ketiga. Ketua KPU RI Arief Budiman bersyukur kegiatan EVP 2019 berlangsung lancar dan memuaskan para peserta. Menurut dia tujuan lembaganya menyelenggarakan kegiatan rutin ini memang ingin berbagi pengalaman baru kepada perwakilan negara lain terutama tentang tatacara pemilu di Tanah Air. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir, pemilu di Indonesia mendapat perhatian sangat luas masyarakat dunia. “Memang ingin mengenalkan demokrasi di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik (diterapkan) diberbagai negara,” ujar Arief saat menggelar konfrensi pers, jelang ditutupnya kegiatan EVP 2019, Rabu (17/4/2019) malam. Tujuan lain dari kegiatan ini adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pemilu Indonesia berjalan transparan serta dapat diakses oleh siapapun. “Oleh stakeholder domestik maupun internasional,” lanjut Arief. Ungkapan puas salah satunya disampaikan Penasehat Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Veronica Novoseltseva yang melihat bagaimana hasil kelilingnya ke sejumlah TPS berbuah antusias masyarakat Indonesia memberikan hak suaranya di TPS. Kekagumannya juga diutarakan setelah melihat pemilu dilaksanakan dengan terbuka dan dapat disaksikan oleh semua orang. “Kita menyaksikan bagaimana masyarakat menaruh minat tinggi akan pemilu serta bagaimana cara penghitungan dilakukan secara transparan,” kata Veronica. Hal senada disampaikan Kepala Media dan Komunikasi Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia, John Nickell yang takjub dengan cara pemilu Indonesia dilakukan. Lima surat suara dicoblos dan dihitung dalam waktu yang tidak lama. “India melakukannya satu bulan sementara Indonesia hanya enam jam. Ini sangat luar biasa,” ucapnya. Oleh karenanya dia merasa masyarakat Indonesia haruslah bangga dengan sistem yang berjalan sukses ini. “Harusnya bangga apalagi ini berjalan damai,” tambah dia. Untuk diketahui perwakilan negara sahabat hadir pada EVP 2019 antara lain perwakilan Kedutaan Besar Pakistan, Malaysia, Singapura, Jerman, Amerika Serikat, Sri Lanka, Inggris, Uni Eropa, Jepang, Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Swiss, Belanda, Irlandia, Belgia, Australia, Prancis, Polandia, Norwegia, Kanada, Swedia, Ethiopia, Mozambik, Somalia, Nigeria, Zimbabwe, Rusia, Hungaria, Italia, Filipina serta Brunei Darussalam. Sementara penyelenggara pemilu dinegara sahabat yang ikut dalam EVP 2019, Union Election Commission of Myanmar, Election Commission of Malaysia, National Electoral Commission of Timor Leste, Department of Elections Sri Lanka, Election Commission of Bhutan, Election Commission of Nepal, Central Election Commission of Uzbekistan, Election Commission of Pakistan, Election Commission of Russia, Election Commission of Bangladesh, Election Commission of Afghanistan. NGO internasional yang konfimasi hadir, International Federation for Electoral Systems (IFES), Asian Network for Free Elections (ANFREL), Association of World Election Bodies (WEB), United States Agency for International Development (USAID), International Republican Institute (IRI), National Democracy Institute (NDI), World Bank Group dan World Bank. NGO dalam negeri, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indomesia Corruption Watch (ICW), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Indonesian Parliamentary Center (IPC), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) serta Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca). (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menuntaskan Debat Kelima Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 dengan sukses, di Jakarta, Sabtu (13/4/2019) malam. Dengan berakhirnya debat bertema Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri ini berakhir pula masa kampanye Pemilu 2019 yang dilaksanakan sejak 23 September 2018. Dalam sambutan penutup, Ketua KPU, Arief Budiman berharap debat yang sudah digelar selama lima kali sejak Januari 2019 lalu dapat menjadi referensi masyarakat dalam menentukan pilihannya. "Harapan kita penyelenggaraan debat dan juga kampanye yang dilakukan oleh para peserta pemilu 2019 dapat menjadi referensi bagi pemilih dalam menggunakan hak konstitusionalnya pada Rabu 17 April 2019 mendatang," tegas Arief  Kemudian, Arief mengimbau kepada seluruh penyelenggara pemilu dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan berpegang teguh pada prinsip profesional, transparan, bertanggung jawab dan berintegritas. Selain itu, memasuki masa tenang kampanye mulai tanggal 14 hingga 16 April atau tiga hari sebelum hari pencoblosan, Arief mengimbau kepada seluruh peserta pemilu untuk tidak lagi melakukan kegiatan kampanye di masa tenang. "Kepada pemilih, kami menyerukan untuk berpartisipasi dalam proses pemungutan dan penghitunggan suara serta rekapitulasi hingga penetapan hasil pemilu secara nasional," seru mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur itu. Terakhir, Arief mengingatkan bahwa dalam setiap kompetisi pastilah ada yang menang dan kalah, maka seluruh pihak diharapkan dapat menjaga ketenangan dan kedamaian serta dewasa dalam menyelesaikan semua persoalan melalui mekanisme hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan. “Pemilih Berdaulat Negara Kuat !,” tandas Arief. (hupmas kpu ri bil/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Salah satu syarat yang harus dipenuhi peserta pemilu saat mendaftar ialah berkas Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).  Setelah melalui tahap verifikasi yang cukup panjang sejak Agustus lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini giliran Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil verifikasi masing-masing Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019. "Laporan yang sudah diserahkan dan telah dilakukan verifikasi dan sudah disampaikan ke KPU, berhadarkan hal tersebut kpu memafasilitasi pengumuman LHKPN yang sudah diverifikasi KPK," Jumat (12/4/2019) Berdasarkan hasil verifikasi, terlapor Calon Presiden 01, Joko Widodo memiliki kekayaan total sebanyak Rp 50.248.349.788 dan Calon Wakil Presiden 01, KH. Ma'ruf Amin dengan total harta kekayaan Rp 11.645.550.894 , keduanya tercatat melaporkan LHKPN di tanggal 14 Agustus. Sedangkan Calon Presiden 02, Prabowo Subianto tercatat memiliki total harta kekayaan Rp 1.952.013.493.659 dan Calon Wakil Presiden 02, Sandiaga Salahuddin Uno dengan total harta kekayaan Rp 5.099.960.524.965. "Ini bisa jadi kultur baru sehingga di masa pemerintahan berikutnya tidak ada lagi penyelenggara negara yang belum melaporkan, mudah-mudahan ini terus mendapat dukungan seluruh pihak," pungkasnya. Perlu diketahui, hadir dalam acara tersebut Ketua KPK, Agus Rahardjo ; Kuasa Paslon 01 ; Kuasa Paslon 02 ; Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, dan Sejumlah perwakilan Non Government Organization (NGO). (hupmas kpu ri bil/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Mendekati hari pemungutan suara, penyelenggara pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus digempur dengan serangan informasi bohong (hoaks) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sadar akan bahaya hoaks, KPU terus mengintesifkan diri, membuat kebijakan guna menepis hoaks yang muncul. Salah satu kebijakan diutarakan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang meminta seluruh jajarannya baik tingkat provinsi hingga kabupaten/kota agar mengoptimalkan media sosial (medsos). "Semoga atmosfer yang postif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat lewat berbagai survei, kita lengkapi dengan partisipasi KPU dan jajarannya memainkan sosial media dalam rangka pendidikan pemilih dan menangkal berita hoaks,” ujar Wahyu saat membuka kegiatan Rakornas Pemanfaatan Media Sosial Untuk Sosialisasi Pemilu di Jakarta, Rabu (10/4/2019) malam. Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KPU lainnya Viryan mengingatkan kepada jajarannya untuk sadar akan posisi dan jabatan sehingga dapat berhati-hati dalam memposting konten baik di akun sosial media lembaga maupun pribadi. “Seluruh jajaran KPU povinsi harus bisa terkoordinir dalam menggunakan media sosial, berikutnya, jumlah jajaran kita cukup banyak, bikin hal-hal sederhana yang bisa diposting mereka," jelas Viryan. Sementara itu, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah berharap peserta rakornas dapat memanfaatkan kegiatan dengan sebaik-baiknya dengan mencermati materi yang akan disampaikan oleh beberapa pakar mulai dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN), Cyber Crime Polri, Perwakilan Facebook, Google, dan Twitter. (hupmas kpu bil/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Tiga hari jelang Debat Kelima Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengikat komitmen para panelis dan dua moderator dengan menandatangani pakta integritas.    Penandatanganan kesepakatan untuk bersikap netral, adil, berintegritas ini dilakukan Rabu (10/4/2019) siang dan disaksikan oleh Ketua dan sejumlah Anggota KPU RI.   Kegiatan penandatanganan diawali dengan sambutan Ketua KPU RI Arief Budiman yang menegaskan pentingnya semua pihak yang terlibat dalam menyiapkan acara debat untuk bersikap adil, berintegritas dan tidak memihak. Terlebih Debat Kelima yang menurut Arief akan menjadi puncak dari kegiatan kampanye yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. "Debat Kelima jadi penting, karena kultur kita di antara banyak tahapan yang sudah dijalankan biasanya klimaks itu bagian akhir," ujar Arief.    Arief pun secara khusus berharap kepada panelis untuk menyiapkan pertanyaan yang dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang perhatian calon kepada isu yang akan diangkat. Seperti diketahui tema Debat Kelima akan mengangkat isu tentang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri. "Jadi mohon ini bisa dipoles sehingga publik dapat referensi yang cukup penting untuk menentukan informasi masukan siapa yang akan dipilih," tambah Arief.   Tutup dengan Damai Pada Debat Kelima ini sendiri, Arief juga memberikan sedikit bocoran terkait teknis pelaksanaan acara. Dimana nanti akan ada prosesi pembacaan doa bersama yang akan dipimpin oleh tokoh agama Islam. Selain itu berdasarkan permintaan tim paslon peserta debat, maka undangan yang dialokasikan untuk tim peserta akan ditambah menjadi masing-masing 150 orang. "Mudah-mudahan Debat Kelima bisa berlangsung baik dan lancar. Ini akan jadi perhatian banyak pihak mengingat Debat Kelima waktunya bersamaan dengan kampanye paslon," lanjut Arief.    Kordinator panelis Debat Kelima, Muhammad Nasih memastikan komitmen berintegritas dari para panelis untuk menjadikan debat berkualitas dan penutup yang manis bagi masyarakat. "Kami selalu berkomitmen untuk menjadi panelis yang objektif dan membawa Debat Kelima sesuai harapan kita semua dan membantu masyarakat menentukan pilihan datang ke TPS," ujar Nasih.    Pria yang juga menjabat Rektor Unair pun menjanjikan pertanyaan yang berkualitas dan mampu mengeluarkan potensi para paslon, namun tetap memegang prinsip berimbang, ilmiah serta objektif.   Komitmen yang sama juga disampaikan dua moderator, Balques Manisang serta Tomy Ristanto yang akan berupaya mengawal jalannya Debat Kelima yang menarik dan bisa mudah diterima oleh masyarakat. "Kami disini merasa terhormat dan tertantang karena akan membawakan apa yang sudah diramu oleh panelis, agar bs ditangkap dengan baik oleh seluruh paslon. Kita mungkin tidak bisa memenuhi ekspektasi semua orang tapi akan berusaha maksimal," tegas Balques.     "Ini ajang untuk menyampaikan visi misi terakhir, program kerja dan janji. Oleh karena itu kami mengajak masyarakat khususnya milenial untuk menonton debat pamungkas ini. Lihat langsung janji yang disampaikan, jangan hanya berdasarkan media sosial, omongan orang, ayo kita jadi saksi dan sukseskan debat ini," tutup Tomy.    Hadir turut menyaksikan penandatanganan ini Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik, Viryan serta Pramono Ubaid Tanthowi. Sementara itu 9 panelis lain yang melakukan penandatanganan di antaranya Guru besar FEB Universitas Tanjungpura Prof. Eddy Suratman, Dosen FEB UIN Syarif Hidayatullah Dr. Muhammad Arief Mufraini, Dekan FEB Universitas Diponegoro Dr Suharton, Dekan FEB Universitas Sam Ratulangi Dr Herman Karamoy, Dekan FEB Universitas Udayana Dr I Nyoman Mahaendra Yasa, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Dr. Harif Amali Riva'i, Guru Besar ITB Prof. Dr. Ir. Dermawan Wibisono, Dosen Community Development Unika Soegijapranata Semarang, Tukiman Taruno Sayoga, Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ) Rahmi Hertanti. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)