Berita Terkini

Tangerang Selatan, kpu.go.id – Muncul desakan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghentikan proses memasukkan (input) data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) di Pemilu 2019. Anggota KPU RI Evi Novida Ginting pun merespon dengan menyebut bahwa keinginan tersebut tidak tepat karena Situng justru sebagai sarana masyarakat mendapatkan informasi yang cepat dan tepat terkait hasil pemilu di TPS. “Itu pemahaman yang salah, karena itu bentuk transparansi kita kepada masyarakat supaya juga mendapat informasi cepat dan tepat hasil penghitungan suara di TPS,” ujar Evi usai menyambangi rumah duka para petugas KPPS di kawasan Tangerang Selatan, Jumat (3/5/2019). Evi pun kembali menegaskan bahwa informasi yang sifatnya terbuka ini penting bagi masyarakat. Salah satunya sebagai pembanding apabila hasil rekapitulasi nanti berbeda dengan pindah (scan) C1 yang ditampilkan di Situng. Terkait pertanyaan potensi berbedanya hasil rekapitulasi dengan scan C1, perempuan asal Sumatera Utara itu pun mengajak semua untuk mengawasi prosesnya. Apalagi rapat pleno yang dilakukan berjenjang mulai kecamatan hingga tingkat nasional sifatnya terbuka dan bisa disaksikan banyak pihak. “Jadi silakan dikoreksi, kalau masih ada kesalahan bisa dilakukan dikab/kota dan seterusnya. Jadi tidak ada persoalan, kita terbuka dan membuka ruang untuk itu,” pungkas Evi. (hupmas kpu ri dianR/foto: james/ed diR)

Tangerang Selatan, kpu.go.id – Proses pemberian santunan kepada para keluarga petugas penyelenggara pemilu adhoc yang mengalami musibah pasca pemungutan suara Pemilu 2019 juga berlangsung di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Jumat (3/5/2019). Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik serta Pramono Ubaid Tanthowi bersama rombongan mendatangi dua lokasi rumah duka milik Almarhum Mangsud di daerah Pakujaya Serpong Utara dan Almarhum Hanafi Jurang Mangu, Pondok Aren. Pada kesempatan itu rombongan yang didampingi Kepala Biro SDM Lucky Firnandy Majanto serta Kepala Biro Perencanaan Sumariyandono menyempatkan diri berbincang dengan istri, anak serta keluarga yang ditinggalkan. Keluarga banyak menceritakan keseharian para pahlawan demokrasi tersebut hingga kronologi wafat anggota keluarga sebelum, saat atau sesudah proses pemungutan suara dilakukan. Meski demikian ada rasa bangga yang disampaikan kepada rombongan KPU yang datang, bahwa pemimpin dikeluarganya itu telah mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara hingga akhir hayat. Ditemui usai menyampaikan rasa belasungkawa, Evi memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi mereka yang telah berjuang menegakkan demokrasi langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil (luber jurdil) di Pemilu 2019. Bagi perempuan asal Sumatera Utara itu, hikmah luar biasa dari gugurnya para penyelenggara adhoc ini adalah adanya kesungguhan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara dengan segala daya dan upaya yang dipunya. “Bahkan sampai tidak memerhatikan kesehatan,” ujar Evi. Evi pun berharap bahwa apa yang telah ditunjukkan oleh para petugas adhoc ini bisa memacu masyarakat lain untuk ikut memberikan sumbangsihnya menjadi penyelenggara pemilu dimasa akan datang. Apalagi pekerjaan ini menurut dia sangat mulia dan berdampak langsung bagi bangsa dan negara. “Tidak justru menyurutkan. Mari kita bisa mengabdi kepada bangsa dan negara dengan menjadi penyelenggara pemilu,” ajak Evi. Sementara itu dikesempatan yang lain, Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menyempatkan diri memimpin doa, bermunajat untuk kemudahan almarhum Hanafi yang wafat saat dipercaya menjadi ketua KPPS di Jurang Mangu, Tangsel. “Mudah-mudahan dharma bakti menjadi amal kebaikan dan berharap bisa mengurangi kesalahan dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” ucap Pramono. (hupmas kpu ri dianR/foto: james/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Kisah Almarhum Umar Madi sebagai penyelenggara adhoc tingkat TPS di Pemilu 2019 ini sepertinya layak jadi inspirasi. Ya, pria kelahiran Solo, 27 Mei 1954, sampai nafas terakhir, tetap gigih memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Saat diminta menjadi Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), almarhum serius menekuninya. Bekerja penuh waktu, dia menuntaskan tugasnya sebagai pemimpin untuk memastikan penyelenggaraan pemilu di TPS nya berjalan sukses. Cerita dari keluarga, sebelum menghembuskan nafas terakhir, Umar sempat berkeliling membagikan formulir C6 (undangan memilih) ke rumah-rumah warga yang ada disekitar tempat tinggalnya. Kesibukan ini terus menerus beberapa hari sebelum pemungutan suara, kegiatan ini tidak jarang membuatnya harus pulang larut, bahkan hingga pukul 23.00 WIB. Bahkan hingga malam sebelum hari pemungutan suara, dimana pagi harinya dia pun harus langsung bertugas berada di TPS sejak pukul 06.00 WIB, dan baru menuntaskan kerja hingga pukul 10.00 WIB keesokan harinya tanpa istirahat. “Saya merasa bangga bapak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik sebelum beliau berpulang. Mudah-mudahan kita semua yang ada disini tertular semangatnya. Selalu bapak bilang jadilah orang yang berguna dan jangan putus asa dengan apa yang kamu hadapi dalam hidup ini,” tutur salah seorang anak almarhum, Evi Erwiyati,42, saat menerima kedatangan rombongan KPU RI, yang menyampaikan rasa belasungkawa dan pemberian santunan, Jumat (3/5/2019). Evi juga mengaku bangga karena ayahnya pergi setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik bahkan oleh masyarakat disematkan gelar 'Pahlawan Demokrasi'. Sementara itu rombongan KPURI yang dipimpin Ketua KPU RI Arief Budiman, tiba dirumah duka sekira pukul 08.50 WIB. Didampingi Sekjen KPU Arif Rahman Hakim, mereka langsung disambut keluarga dilanjutkan dengan bincang-bincang. Setelah berdoa rombongan kemudian menyampaikan maksud, menyerahkan santunan kepada ahli waris sebesar Rp 36 juta. Pada kesempatan itu  Arief berpesan agar keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dan menjalani hari lebih baik sepeninggal almarhum. "Tentu kita harus berbesar hati mengikhlaskan supaya Pak Umar lebih lancar di tempatnya, saya atas nama KPU sebagai bagian dari komitmen kami hari ini akan serahkan santunan secara simbolis kepada Ahli Waris pak Umar," ungkap Arief. (hupmas kpu bil/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memulai kegiatan pemberian santunan kepada keluarga penyelenggara adhoc yang mengalami musibah, pasca pemungutan suara 17 April 2019, Jumat (3/5/2019). Di Jakarta Barat (Jakbar), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Arif Rahman Hakim dan jajaran, mendatangi rumah duka Almarhum Tutung Suryadi yang berada di Jalan Badila II, Tangki, Tamansari, Jakarta Barat. Selain memanjatkan doa bersama bagi almarhum, kedatangan Arief dan jajaran juga sekaligus sebagai bentuk dukungan moril kepada keluarga agar tetap kuat dan sehat menjalani kehidupan ke depan. “Kami datang ke sini sebagai bagian dari apresiasi dan terima kasih dari keluarga besar penyelenggara pemilu. Kemudian ini penghormatan kami kepada almarhum, bangsa ini patut berterima kasih kepada KPPS yang menjalankan pemilu dengan baik, yang membuat pemilu ini luber dan jurdil,” ungkap Arief. Arief mengatakan, tugas yang dimiliki KPPS tidaklah mudah. Tidak hanya bekerja pada hari pemungutan suara, mereka juga bertanggung jawab menyebarkan undangan C6 kepada pemilih bahkan memantau persiapan pendirian TPS. "Mendistribusikan form C6 kepada 300 pemilih itu bukan hal yang mudah. Saya pernah ikut petugas pantarlih itu sehari paling 6 nama, jadi ini tidak mudah. Sebagai ketua KPPS tanggung jawab itu dilaksanakan dengan baik oleh almarhum,”sambungnya. Mendengar penjelasan itu, salah seorang anak Alm Tutung Suryadi, Eka Sunarti pun tak mampu membendung air matanya. Dia tidak bisa berkata banyak dan hanya menyampaikan terima kasih atas kedatangan dan perhatian yang diberikan. Alm Tutung oleh masyarakat sekitar dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja. Yang bersangkutan tidak sekali ini terlibat di kegiatan pemilu, pada 2017 juga aktif dalam pada pemilihan kepala daerah di Ibukota. Selain di Tangki, kegiatan pemberian santunan juga berlangsung di Kebon Jeruk Jakarta Barat, Paku Jaya serta Jurang Mangu Tangerang Selatan. Santunan diberikan dalam bentuk uang tunai, kepada ahli waris sebesar Rp 36 juta. Adapun yang mengalami cacat permanen Rp 30,8 juta per orang, luka berat Rp 16,5 juta per orang dan luka sedang Rp 8,25 juta per orang. (hupmas kpu bil/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Senin (29/4/2019) pagi, rombongan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk beraudiensi, membahas isu yang tengah hangat dimasyarakat terkait sakit hingga meninggal dunianya para penyelenggara pemilu pasca bertugas, 17 April 2019 silam. Rombongan yang terdiri dari Dekan FKUI Ari Fahrial Syam, Humas FKUI Iris Rengganis, Manajer Pendidikan FKUI Em Yunir, Sekretaris Pimpinan Fakultas Yuli Budiningsih, Ketua Program Studi Magister Kesehatan Kerja Dewi serta Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas Herkutanto, menyampaikan gagasan untuk meneliti lebih jauh terkait penyebab berjatuhannya para penyelenggara pemilu. “Tentu penelitiannya juga kita ajukan ke komite etik. Penelitian tujuannya adalah hasil dari kajian ini akan kami berikan untuk pemangku berikutnya,” ujar Ari saat ditemui Ketua KPU RI Arief Budiman, Anggota Ilham Saputra serta Pramono Ubaid Tanthowi. Menurut Ari hasil penelitian tim FKUI nantinya juga akan dapat dijadikan rujukan apakah model Pemilu Serentak 2019 tetap ideal untuk digelar disesuaikan dengan kemampuan petugasmya. “Apakah pemilu yang memang model seperti ini terus kita pertahankan atau memang seperti yang kita usulkan, dibuat sistem shift,” tutur Ari. FKUI sendiri menilai proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan lima surat suara menyita tenaga hingga pikiran yang tidak sedikit bagi penyelenggara. “Sementara secara normal sebenarnya kita bekerja keras itu 8 jam, kemudian bekerja ringan 8 jam dan 8 jam sisanya itu adalah untuk beristirahat dan 8 jam istirahat itu 6 jam untuk tidur,” tambah Ari. Sebelumnya Ketua KPU RI Arief Budiman mengapresiasi keinginan FKUI terkait rencana meneliti lebih jauh penyebab tumbangnya para penyelenggara pemilu. Hasil dari kegiatan tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi bagi KPU maupun pembuat UU dalam menyiapkan pemilu 2014. “Ingat 2024 ktia akan menyelenggarakan Pemilu Serentak bukan hanya pileg dan pilpres tapi juga pemilihan kepala daerah. Jadi pekerjaan kita di 2024 akan semakin besar dan banyak,” tutur Arief. Diluar itu Arief juga mengatakan bahwa rekomendasi bisa juga digunakan untuk hajatan sebelumnya yakni pemilihan kepala daerah 2020 dimana aka nada 269 daerah yang menyelenggarakan. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

hanya tes