Berita Terkini

Nusa Dua, kpu.go.id - Rapat Pimpinan (Rapim) Komisi Pemilihan Umum (KPU) II, pada Sabtu (3/8/2019) membagi peserta kedalam dua kelas. Peserta yang terdiri dari ketua dan sekretaris KPU provinsi kemudian diajak membahas sejumlah hal untuk kemudian didiskusikan hingga diraih masukan untuk perbaikan kelembagaan maupun kepemiluan di Indonesia.  Kegiatan sendiri sudah dimulai sejak pukul 08.00 WITA, di Kelas A dibahas tema tentang pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu tahun 2019, perselisihan hasil Pemilu 2019,  pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 serta penyelesaian pelanggaran kode etik badan adhoc Pemilu 2019. Hadir untuk mendampingi pembahasan Ketua KPU RI Arief Budiman, Anggota Evi Novida Ginting Manik serta Wahyu Setiawan. Evi sendiri memberikan pengantar dikelas ini sebelum diskusi berlangsung.  Sementara di Kelas B tema yang didiskusikan terkait pemutakhiran daftar pemilih, perencanaan program dan anggaran serta kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Hadir untuk mendampingi kegiatan diskusi Anggota KPU RI Ilham Saputra, Viryan serta Sekjen Arif Rahman Hakim.  Jalannya diskusi dikedua kelas sangat cair dimana hampir semua peserta memberikan masukannya atas tema dan sub tema yang telah ditentukan. Nantinya masukan dan usulan dari kedua kelas akan dibawa ke rapat parpurna untuk selanjutnya dijadikan bahan perbaikan bagi KPU maupun kepemiluan di Tanah Air. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Nusa Dua, kpu.go.id - Rapat Pimpinan (Rapim) tidak selalu diisi dengan pembahasan yang serius, diluar itu ada juga sisi humanis dari kegiatan yang mengundang ketua dan sekretaris dari KPU provinsi/KIP Aceh tersebut.  Seperti yang terlihat pada Rapim Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digelar di Nusa Dua Bali mulai Jumat (2/8/2019). Disela pembahasan mengenai evaluasi serta pengarahan dari pimpinan KPU, digelar pemberian santunan bagi ahli waris petugas adhoc yang wafat di Bali juga diberikan plakat kepada sejumlah sekretaris provinsi yang telah dan akan purnabakti atau pindah tugas untuk beberapa waktu kedepan.  Jalannya kedua acara ini memang cukup berkesan, apalagi penyampaian santunan maupun pemberian plakat dilakukan langsung oleh Ketua, Anggota serta Sekjen KPU RI. Para penerima terlihat nampak haru dan senang dengan perhatian yang diberikan KPU ini.  Adapun nama petugas adhoc yang wafat, I Nengah Sumerta serta I Putu Rudi Artawan. Sementara nama pejabat yang menerima plakat Anas, Syarifudin Rusli (telah masuk purnabakti), Abdul Rajab (pindah tugas), Masdarsono serta Ardyanto Hadibroto (akan masuk masa purnabakti). (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Nusa Dua, kpu.go.id - Pemilu 2019 telah berlangsung dengan sukses. Meski demikian jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak boleh jemawa dengan tetap bekerja keras menuntaskan semua tugas dan kewajiban, baik sisa tahapan Pemilu 2019 maupun untuk penyelenggaraan berikutnya seperti Pemilihan 2020. Hal inilah yang ditekankan Ketua KPU RI Arief Budiman saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) KPU II di Nusa Dua Bali, yang diikuti anggota dan sekretaris KPU provinsi/KIP Aceh, Jumat (2/8/2019) malam. Pria asal Jawa Timur mengatakan usai perhelatan Pemilu 2019 yang melelahkan maka sudah sepantasnya jajaran penyelenggara pemilu tetap memberikan yang terbaik bagi semua pihak. "Kita sudah tidak lagi berbicara hal teknis tapi bicara substansial yang menyangkut penyelenggaraan pemilu yaitu integritas dan profesionalitas. Tapi integritas dan profesionalitas biasanya muncul dari hal teknis yang kita kerjakan dengan baik," tutur Arief.  Arief mengapresiasi jajarannya yang telah bekerja dengan baik hingga mengantarkan Pemilu 2019 sebagai yang terbaik dengan capaian yang membanggakan. "Mudah-mudahan putusan MK yang sebentar lagi dibacakan mendatang itu memberi hasil positif untuk kita," lanjut Arief.  Khusus terkait agenda Pemilihan Daerah 2020, dengan hampir separuh wilayah di Indonesia menyelenggarakannya, maka Arief berpesan agar sedari dini dipersiapkan, salah satunya adalah ketersediaan anggaran melalui mekanisme Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). "Saya berharap ada kabar baik dari 270 pada Oktober nanti sudah menyelesaikan penandatanganan NPHD,"  harap Arief.  Sementara itu dalam sesi pengarahan berbagai masukan dan evaluasi disampaikan para pimpinan. Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik meminta jajaran untuk merapikan kembali proses konsolidasi dan kordinasi. Dia juga mendorong KPU provinsi untuk lebih aktif dan responsif terutama dalam membantu KPU kab/kota menyelesaikan persoalan dibawah.  Anggota KPU RI Ilham Saputra mengajak jajaran di provinsi dan kab/kota meningkatkan kualitas SDM. Bagi dia kesiapan SDM akan menentukan kembali kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020.  Dikesempatan selanjutnya secara berturut-turut, Anggota KPU RI Viryan mengingatkan jajarannya untuk tidak melupakan tahapan post election yang kerap kali terabaikan. Post election jadi fundamen atau langkah awal sukses tidaknya Pemilu 2024.  Adapun Anggota KPU RI Wahyu Setiawan mengajak semua untuk tidak terbuai dengan kesuksesan angka partisipasi masyarakat yanh meningkat di Pemilu 2019. Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengedepankan cara evaluasi lain untuk mengukur keberhasilan pemilu, salah satunya melalui penelitian ilmiah serta focus group discussions (FGD) yang mengundang banyak pihak.  Dikesempatan yang sama, Sekjen KPU Arif Rahman Hakim menyampaikan anggaran yang dimiliki KPU RI untuk 2020 dan harapannya agar anggaran di 2019 bisa di optimalkan, khususnya untuk peningkatan SDM pengelola anggaran juga untuk peningkatan sarana dan prasarana kantor yang ada didaerah.  Rapim selama lima hari masih akan berlanjut di hari kedua dengan pembagian peserta perkelas, untuk membahas persoalan, masukan serta arahan yang telah disampaikan pimpinan. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melantik Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi Papua periode 2018-2023, Adam Arisoy di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Ketua KPU RI Arief Budiman berharap dilantiknya Adam sebagai Anggota KPU Provinsi Papua membawa energi baru untuk kemudian mampu menyelesaikan tugas-tugas kepemiluan selanjutnya. “Saya berharap pak Adam menjadi energi yang besar bagi KPU Provinsi Papua untuk tuntaskan pekerjaan yang masih tersisa. Dan tidak ada lagi kisah-kisah Papua yang tidak baik, berikan generasi yang akan datang kisah baik perjalanan pemilu di Papua,” harap Arief Budiman saat memberikan sambutan. Lebih jauh, Arief berpesan kepada Adam dapat langsung beradaptasi dengan tugas yang tengah dikerjakan, khususnya menjelang putusan sidang sengketa Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di Mahkamah Konstitusi. “Pelajari proses persidangan yang sudah terjadi kemarin, mana daerah-daerah yang kemungkinan yang diputus berbeda dengan keinginan kita, harus ditindaklanjuti,” tegasnya. Hadir dalam pelantikan Anggota KPU RI Ilham Saputra serta Evi Novida Ginting juga mendampingi Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Lucky Firnandy Majanto. Adam dilantik berdasarkan Surat Keputusan KPU No. 1247/SDM.14-KPT/05/KPU/VIII/2019 tentang pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Provinsi Papua periode 2018-2023. (Hupmas KPU RI Bil/foto: Ieam/ed diR)

Purwokerto, kpu.go.id - Rangkaian pemberian santunan bagi keluarga ahli waris petugas penyelenggara pemilu adhoc yang wafat di Pemilu 2019 kembali dilakukan. Kali ini KPU menyampaikan santunan bagi ahli waris yang ada di Kabupaten Banyumas (9 keluarga), Purbalingga (2 keluarga) dan Banjarnegara (1 keluarga), di Aula KPU Kabupaten Banyumas, Selasa (30/7/2019). Santunan diberikan langsung oleh Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan yang sekaligus menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga ahli waris. Pria yang sempat menjabat sebagai Anggota KPU Jawa Tengah juga menjelaskan bahwa pemberian santunan bukan untuk menggantikan rasa kehilangan keluarga. “Duka yang bapak/ibu rasakan adalah duka kami bersama. Kita doakan mereka yang gugur mendapat pahala disisiNya,” katanya. Wahyu juga mengatakan bahwa santunan ini diberikan secara simbolis. Nantinya ahli waris akan menerima dana melalui transfer rekening. Oleh karenanya dia meminta kepada keluarga ahli waris agar aktif menginformasikan, terutama bagi yang belum menerima yang kemungkinan masih dalam proses administrasi. Adapun Petugas KPPS yang meninggal dari Kabupaten Banyumas yaitu Sopiah (KPPS Banjarsari Kidul, Sokaraja), Sukirno (KPPS Kebokuro, Sumpiuh), Darsito (KPPS Cihonje, Gumelar), Sudiran (Linmas TPS Cikakak, Wangon), Slamet (Linmas TPS Kober, Purwokerto Barat), Sunaryo (KPPS Bojongsari, Kembaran), Casan (KPPS Karangmangu Purwojati), Titut Susanto (Linmas TPS Jatiwinangun, Purwokerto Timur) dan Siswadi Wartim (Linmas TPS Bancarkembar, Purwokerto Utara). Sedangkan dari Kabupaten Banjarnegara yaitu Sugi Miarjo (KPPS Kalipelus, Purwonegoro), dari Kabupaten Purbalingga, Minarti (KPPS Tlahab, Tlahab Lor, Karangreja) dan Edy Santosa (PPS Desa Bobotsari).  Masing-masing menerima santunan sebesar Rp 36 juta. Hadir pula dalam acara ini Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah Diana Ariyanti, Anggota KPU Kabupaten Banyumas, Purbalingga dan Banjarnegara beserta jajaran Sekretariat dari KPU RI, Provinsi dan Kabupaten. (sks/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menaruh perhatian besar pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan pendidikan antikorupsi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KPU RI tahun 2019 dalam Workshop Kepemiluan di Jakarta, Selasa (30/7/2019). Sebelumnya, pada hari pertama workshop peserta yang terdiri dari 68 CPNS lingkungan Setjen KPU RI diberikan bekal dari Komisioner dan pejabat di masing-masing biro Setjen KPU RI. Kali ini, peserta diberikan materi terkait pendidikan antikorupsi bagi calon abdi negara. Materi pendidikan antikorupsi sendiri disampaikan langsung oleh Fungsional Deputi bidang Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulfadli Nasution. Dalam paparannya, Fadli mengingatkan pentingnya pembangunan budaya antikorupsi. “Pembangunan budaya antikorupsi haruslah dimulai dari diri kita masing-masing karena resiko korupsi itu melekat mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan kerja, sampai lingkungan yang jauh sekalipun,” ungkap Fadli. Lewat kesempatan itu, Fadli juga banyak menceritakan pengalamannya selama bekerja di KPK, mulai dari kewenangan, modus-modus kasus korupsi yang pernah ditangani, sampai pentingnya pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk mencegah dari resiko-resiko korupsi. Lebih jauh, lewat Workshop Kepemiluan ini juga peserta diberikan informasi tata kerja dari beberapa biro. Mulai dari Inspektorat yang diisi langsung Inspektur KPU RI, Adiwijaya Bakti, dilanjutkan Kepala Biro Umum, Yayu Yuliani, dan Kepala Biro Keuangan, Nanang Priyatna. Ketiganya menyampaikan Tupoksi dan bagian-bagian yang ada di dalam stukturnya masing-masing. Selain pemaparan, peserta juga diajak aktif bertanya dan membangun dialog dalam forum tersebut. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh peserta dapat semakin mengetahui kerja-kerja kepemiluan yang ada di lingkungan KPU. (Hupmas KPU RI Bil/foto: Ieam/ed diR)