KPU dalam Berita

TEMPO.CO, Jakarta - Museum Rekor Indonesia akan memberikan penghargaan pada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu dengan peserta terbanyak di dunia, yakni 133 juta pemilih."Ini mahakarya," kata Ketua MURI Jaya Suprana sambil menepuk-nepuk lengan Ketua KPU Husni Kamil Manik, di kantornya, Jumat, 22 Agustus 2014. "Fakta itu yang ngomong bukan saya, tapi Konsulat Jenderal Amerika untuk Indonesia di Surabaya."Jaya mengatakan total partisipan dalam pemilu tahun ini mencapai 133 juta pemilih. Jumlah itu lebih tinggi dari jumlah pemilih di Amerika Serikat yang hanya sebanyak 131 juta orang. Mendengar pernyataan Jaya, Husni hanya tersenyum. Ia berujar sebenarnya penghargaan MURI ini bukan kali pertama. MURI pernah memberikan penghargaan atas transparansi KPU yang tecermin dengan diunggahnya formulir C1 per TPS di website KPU. Bahkan, KPU juga sudah mendapatkan gelar Guardian of Democracy dari Sugeng Sarjadi School.Jaya mengatakan penghargaan rekor MURI rencananya akan diberikan pada 19-20 September saat Simposium Internasional Filsafat Indonesia di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Di simposium ini juga, Jaya mendapuk Husni untuk memberi kuliah singkat tentang Filsafat Pemilu. "Nanti materinya akan kami bukukan dan dipamerkan di Festival Buku Internasional Frankfurt 2015," kata Jaya.Sumber: Tempo.co

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik menilai KPU layak mendapatkan penghargaan rekor dunia karena dianggap telah berhasil memublikasikan lebih dari 1 juta lembar data Pemilu 2014 secara online, yang belum pernah dilakukan oleh KPU periode sebelumnya."Online ini kan dimiliki dunia. Bukan hanya Muri, tapi juga layak dimasukkan ke Guinness Book of Record," ujar Husni, dalam acara penyerahan penghargaan oleh lembaga Kemitraan kepada KPU, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2014).KPU sendiri sebelumnya telah diusulkan oleh lembaga Partnership for Governance Reform (Kemitraan) untuk mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri). Kemitraan telah mengajukan usulan kepada Muri pada tanggal 4 Agustus 2014 melalui prosedur pengajuan pada website yang telah disiapkan oleh Muri agar KPU RI mendapatkan penghargaan.Spesialis Pemilu Kemitraan, Wahidah Suaib, mengatakan, KPU layak mendapatkan penghargaan rekor Muri untuk kategori pertama dan terbanyak. Kategori pertama karena KPU periode 2014 yang pertama melakukan publikasi data-data pemilu tersebut secara online, dan kategori terbanyak karena KPU berhasil memublikasi lebih dari 1 juta lembar data Pemilu 2014 yang belum pernah dilakukan oleh KPU periode sebelumnya.Namun, mengenai apakah KPU RI layak mendapatkan penghargaan dari Muri atau tidak, Kemitraan menyerahkan keputusan tersebut kepada Muri. "Penilaian sepenuhnya menjadi hak penuh dari pihak Muri," ujar Wahidah.Sebelumnya, Partnership for Governance Reform (Kemitraan), sebuah lembaga nirlaba yang concern pada tata kelola pemerintahan yang baik, memberikan penghargaan kepada Komisi Pemilihan Umum periode 2012-2017 karena dianggap telah memprakarsai dan melakukan inovasi dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pemilu 2014."Pemilu di tahun 2014 menelurkan inovasi-inovasi di bidang good governance yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kami nilai ini sesuatu yang pantas untuk diapresiasi," ujar Direktur Eksekutif Kemitraan, Wicaksono Sarosa, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2014).Wicaksono mengatakan, dalam penyelenggaraan pilpres, KPU telah melakukan terobosan dengan memublikasikan secara online data pemilu melalui www.kpu.go.id, terutama publikasi scan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS (formulir model C1) dan informasi tentang sertifikat hasil rekapitulasi di semua tingkatan sehingga dapat diakses dan dikontrol oleh semua pihak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga nirlaba yang konsen pada tata kelola pemerintahan yang baik, Partnership for Governance Reform (Kemitraan), memberikan penghargaan kepada Komisi Pemilihan Umum 2012-2017. Pemberian pernghargaan untuk KPU karena dianggap telah memprakarsai dan melakukan inovasi dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu 2014."Pemilu di tahun 2014 menelurkan inovasi-inovasi di bidang good governance yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kami nilai ini sesuatu yang pantas untuk diapresiasi," ujar Direktur Eksekutif Kemitraan, Wicaksono Sarosa, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2014). Wicaksono mengatakan, dalam penyelenggaraan pilpres, KPU telah melakukan terobosan, dengan mempublikasikan secara online data pemilu melalui www.kpu.go.id. Terutama publikasi scan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS (formulir model C1) dan informasi tentang sertifikat hasil rekapitulasi di semua tingkatan, sehingga dapat diakses dan dikontrol oleh semua pihak. Menurut Wicaksono, upaya transparansi data pemilu yang dilakukan oleh KPU, merupakan bentuk nyata dari komitmen KPU dalam menjalankan asas keterbukaan, asas profesionalitas, asa kepentingan umum, dan asas akuntabilitas. Transparansi data pemilu ini dapat mendorong perbaikan kualitas pemilu. Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan mengapresiasi penghargaan yang diberikan Kemitraan tersebut. Husni berharap, pelaksanaan pemilu berikutnya dapat berlangsung lebih baik dari pemilu saat ini. "Kami mencoba merencanakan kegiatan berikutnya agar lebih baik," ujar Husni. Data pemilu yang telah disajikan secara online di website KPU RI pada pemilu presiden dan wakil presiden 2014, diantaranya, scan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS (form model C-1), informasi tentang sertifikat hasil rekapitulasi di semua tingkatan, laporan rekening khusus dana kampanye, berkas administrasi persyaratan pendaftaran pasangan capres dan cawapres, serta daftar pemilih tetap (DPT).Sumber: Kompas.com

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Semakin dekatnya pelaksanaan pemungutan suara untuk pemilihan presiden, membuat KPU semakin gencar melakukan sosialisasi ke berbagai laporan masyarakat. Berbagai cara pula dilakukan agar masyarakat mau menggunakan hak pilihnya.Salah satu cara yang ditempuh KPU Pamekasan adalah sosialisasi kepada jemaah shalat tarawih di beberapa masjid dan musholla. Ketua KPU Pamekasan, Muhammad Hamzah, mengatakan, karena momentum Pilpres saat ini bersamaan dengan bulan Ramadhan, maka jemaah shalat tarawih menjadi salah satu sasaran sosialisasi. Sosialisasi itu berupa selebaran tanggal pelaksanaan, tata cara pencoblosan yang sah dan pengenalan terhadap masing-masing capres. "Sosialisasi langsung ditangani masing-masing PPS di desa sehingga dipastikan semua tempat ibadah di desa-desa tersentuh sosialisasi Pilpres," kata Hamzah, Kamis (3/7/2014). Selain selebaran, KPU Pamekasan juga menggandeng takmir masjid dan musholla agar menginformasikan kepada seluruh masyarakat menggunakan pengeras suara. Waktu siaran diserahkan kepada masing-masing takmir. Sosialisasi lainnya, imbuh Hamzah, KPU Pamekasan melakukan dialog langsung bersama warga melalui stasiun radio di Kabupaten Pamekasan. Respon masyarakat sangat besar untuk berpartisipasi pada Pileg 9 Juli mendatang. "Kunci suksesnya Pemilu salah satunya karena pemilih yang cerdas. Kecerdasan pemilih karena ada pemahaman yang baik dari masyarakat melalui sosialisasi," tandasnya. KPU memprediksi angka "golput" pada Pilpres nanti tidak seperti pada Pileg kemarin di mana persentasenya mencapai lebih dari 20 persen.Sumber: Kompas.com

REPUBLIKA.CO.ID, TULUNGAGUNG - KPU Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menggelar sosialisasi Pilpres di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung, guna memperkenalkan tata cara pencoblosan serta dua pasangan kandidat calon presiden/wakil presiden yang akan dipilih pada 9 Juli 2014.Sosialisasi pilpres yang digelar di aula LP Kelas II B Tulungagung itu diikuti oleh seluruh narapidana maupun tahanan titipan setempat.Interaksi antara narapidana dengan rombongan panitia penyelenggara pemilu presiden yang dipimpin langsung oleh Komisioner KPU Tulungagung, Suyitno Arman, tersebut berlangsung santai.Keberadaan sejumlah narapidana korupsi berlatar belakang pejabat maupun tokoh politik di dalam LP membuat komunikasi antara narasumber komisioner KPU dengan penghuni lembaga pemasyarakat menjadi lebih "hidup"."Kalau yang pilihan presiden kita gampang melakukanya dan kenal siapa calonnya. Sementara yang lalu (pemilu legislatif) sangat sulit," cetus Edy Tetuko, salah satu narapidana korupsi anggaran PSSI Tulungagung mengomentari.Komentarnya langsung mendapat sahutan dari sejumlah narapidana maupun tahanan lain.Sementara, Komisioner KPU Tulungagung, Suyitno Arman mengatakan kegiatan sosialisasi pilpres dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan karena komunitas pemilih di lingkungan LP tidak memiliki cukup akses informasi mengenai pemilu presiden.Padahal sebagai warga negara, para narapidana maupun tahanan yang berjumlah sekitar 270 orang di dalam LP Kelas IIB ini memiliki hak pilih sama dengan warga negara lain yang hidup bebas (tidak dipenjara)."Kami sudah lakukan sosialisasi yang merupakan agenda kami, kedepan kita masih banyak suatu kumpulan warga yang memang sangat trerbatas akses pegetahuanya tentang pemilihan umum seperti tuna netra dan lain lain," tegasnya.Sumber: www.republika.co.id

TEMPO.CO, Madiun - Sebanyak 25 relawan demokrasi yang dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menggenjot sosialisasi tahapan pemilihan umum legislatif (pileg). Hingga delapan hari menjelang pemungutan suara, mereka masih menyampaikan informasi tata cara pencoblosan. "Yang  kami prioritaskan adalah pemilih penyandang disabilitas, terutama tunanetra," kata Siti Latifah, salah seorang relawan demokrasi, Selasa, 1 April 2014.Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih penyandang disabilitas ada 2.026. Rinciannya, penyandang tunanetra 151 orang, tunadaksa 1.206 orang, tunarungu 269 orang, tunawicara 55 orang, tunagrahita 150 orang, dan penyandang cacat lainnya 195 orang.Menurut dia, sosialisasi kepada ribuan pemilih penyandang disabilitas itu dijalankan di sekolah luar biasa ataupun kelompok sosial. Upaya tersebut diharapkan agar hak pemilih yang memiliki keterbasan fisik tetap tersalurkan saat pelaksanaan pemilu legislatif 9 April mendatang. "Kami mendorong para penyandang disabilitas pergi ke TPS, sebab kelompok ini rawan tidak menyalurkan hak pilihnya," ujar Siti.Komisioner Divisi Logistik KPU Madiun, Suharjono, mengatakan untuk mengakomodasi hak pilih penyandang disabilitas, khusus tunanetra, sudah disediakan 1.630 template. Jumlah template untuk membantu pencoblosan itu sesuai dengan tempat pemungutan suara yang tersebar di 15 wilayah kecamatan. "Setiap TPS, satu template. Untuk membantu pencoblosan juga disediakan pendamping pemilih," katanya.Menurut dia, template yang tersedia hanya untuk surat suara Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan untuk surat suara Dewan Perwakilan Rakyat pusat dan daerah tidak tersedia karena ada kesulitan teknis dalam pembuatannya. "Mungkin jumlah caleg untuk DPR pusat, provinsi, dan kabupaten terlalu banyak," ujarnya.Sumber: pemilu.tempo.co