Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerbitkan Surat Edaran KPU Nomor 1026/SJ/VI/2014 Perihal Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2014.Surat Edaran KPU Nomor 1026/SJ/VI/2014 Download di sini

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan kegiatan sosialisasi bersama seluruh pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Kamis (6/5), terkait pelaksanaan verifikasi lapangan program Reformasi Birokrasi (RB) KPU RI, yang akan dilaksanakan pada 10 Juni 2014 mendatang, oleh tim verifikasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang berjumlah enam orang. Acara yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Lantai 2 Kantor KPU Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta tersebut membahas tentang sembilan perbaikan kinerja yang hendak dicapai oleh KPU.Perbaikan kinerja tersebut antara lain, birokrasi yang berintegritas dan kinerja tinggi, tertib regulasi, organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sistem tata laksana dan prosedur yang efisien sesuai dengan prinsip good governance, aparatur yang berintegritas, netral, professional dengan kinerja tinggi, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, pelayanan publik yang prima, dan tertib laporan evaluasi berjangka.Langkah RB tersebut dilakukan dengan menyusun program yang sesuai dengan karakteristik bidang pekerjaan, target yang terukur, serta langkah-langkah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberantasan KKN, meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.Sekretaris Jenderal KPU, Arif Rahman Hakim, yang hadir dalam acara tersebut, berharap kepada seluruh jajaran, baik pejabat, staf, dan tenaga pendukung, untuk mempersiapkan diri sehingga dapat memberikan hasil yang positif bagi KPU, serta dapat memberikan pelayanan yang prima, dan transparan kepada masyarakat. (ris/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hadar Nafis Gumay dan Ida Budhiati, Kamis  (5/6), menerima Ketua dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait penegakan Hak Asasi Manusia dalam pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.Dalam pertemuan tersebut Ketua Komnas HAM, Hafid Abbas, mengutarakan, proses demokrasi dan penegakan HAM merupakan spirit of a nation. “Bangsa harus menjaga hak setiap warga negaranya, tanpa keadilan HAM, kita sebagai bangsa akan semakin meredup,” ujarnya.KPU, menurut Komnas HAM, perlu menjaga hak pilih setiap warga negara Indonesia dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, utamanya pemilih yang berkebutuhan khusus, para TKI yang berada di luar negeri, dan pemilih yang tengah menjalani perawatan medis.Mengenai permasalahan tersebut, Hadar Nafis Gumay menyampaikan bahwa KPU selama ini bekerja keras untuk menjaga hak pilih setiap Warga Negara Indonesia, khususnya pemilih yang memiliki kebutuhan khusus.“Menjaga hak pilih setiap Warga Negara Indonesia merupakan komitmen kami (KPU) bersama. KPU berusaha untuk memastikan seluruh warga dapat memberikan hak pilihnya, hal ini bukan pekerjaan yang mudah, disatu sisi KPU ingin memastikan setiap warga terdata secara menyeluruh, disisi lain KPU perlu memastikan bahwa data-data tersebut tidak ganda,” jelas nya.Terkait komitmen pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) peserta pemilu dalam penegakan hukum dan HAM, Komnas HAM berharap agar KPU memasukkan isu terkait kedalam materi acara debat capres-cawapres.Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komnas HAM Otto Nur Abdullah, “Masyarakat perlu mengetahui bagaimana komitmen calon presiden dan calon wakil presiden dalam menjaga keadilan hak asasi manusia, tidak hanya menyelesaikan kasus-kasus yang telah terjadi, tetapi bagaimana calon pemimpin kita menjaga keadilan HAM dalam waktu yang akan datang.” (ris/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2014 download di sini

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2014 download di sini

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2014 download di sini.