Berita Terkini

Malut, kpu.go.id - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman saat menjadi narasumber terkait pelaksanaan Pilkada 2015 dalam acara Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Maluku Utara mengatakan bhwa demi transparansi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 KPU memantabkan sistem informsi berbasis teknologi yng terintegritas, Sabtu (28/11)."KPU membangun sistem informasi yang terintegrasi dalam memberikan layanan transparansi kepada publik terkait pilkada. ada Sistem informasi Tahapan Pilkada (Sitap), Sistem Informasi Logistik (Silog), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), dan lainnya (Sidalih/Sistem Informasi Pemutakhiran Pemilih)," kata dia.Hal tersebut dilakukan KPU agar penyelenggara pemilu di lapangan bisa memantau hasil perolehan suara. "KPU telah membangun sistem informasi yang mampu memberikan informasi perolehan suara di tingkat TPS," lanjut Arief.Selain memberikan akses kepada masyarakat, melalui sistem yng terintegrasi itu KPU ingin pelaksanaan pilkada bisa dipertnggungjawabkan kepada publik"Kita ingin membangun pemilu yang tidak hanya demokratis, tetapi juga akuntabel. Sekaligus mengedepankan prinsip transparan sebagai upaya untuk membangun pilkada yang berkulitas," tandasnya. (*)

Jakarta, kpu.go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik, meminta para operator sistem penghitungan (situng) hasil perolehan suara Pilkada Serentak 2015, untuk bekerja dengan teliti, agar kemurnian hasil suara dapat terjamin.“Kita punya tanggungjawab besar untuk meyakinkan publik bahwa hasil rekapitulasi suara yang kita unggah itu benar,” kata Husni saat membuka bimbingan teknis terkait pemantapan tata cara pemungutan, perhitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah di Jakarta, Sabtu (28/11/2015).Pada pilkada mendatang, operator situng bertugas untuk mengunggah setiap hasil suara yang terkumpul dari setiap tempat pemungutan suara. Perolehan suara dari hitung cepat itu merupakan hasil sementara, belum menjadi hasil penghitungan suara pilkada yang final.Menurut Husni, selama ini KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada, sering mendapat tuduhan. Bahkan di sejumlah daerah ada yang sampai diperkarakan. Hal itu dikarenakan KPU dinilai tidak transparan dan cendrung diskriminatif.“Ini yang harus kita hindari. Makanya kita harus bekerja cermat dan teliti, memiliki kedisiplinan yang tinggi, serta menjaga kerahasiaan hasil perolehan suara,” papar Husni.Ia mengatakan, operator situng hanya bertugas mengunggah hasil suara, tidak mengumumkan langsung kepada publik. “Itu tugas komisioner. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak lain yang tahu lebih dulu soal hasil suara. Nanti bisa dituduh memihak,” katanya.Hal senada juga disampaikan Komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas. Menurutnya, KPU merupakan satu kesatuan yang harus bekerja sama dengan baik. Setiap aturan dan kebijakan yang ada, itu berlaku untuk seluruh Indonesia.Sigit mengatakan, pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 lalu, tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara cukup tinggi, yakni mencapai 75 hingga 80 persen.“Salah satu upaya untuk bisa mempertahankan dan meningkatkannya, operator situng harus bekerja dengan baik dan cepat. Dengan begitu masyarakat akan menilai kinerja kita sudah semakin transparan,” ujarnya.(rio/FOTO;faq)

Jakarta, kpu.go.id-Dalam Rangka Pemantapan Tahapa Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 dengan ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis secara pararel terkait tahapan Pemungutan, Penghitungan,dan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, bagi anggota KPU di daerah Otonom Baru dan Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi Operator pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi dengan Jadwal sebagai berikut :Hari       : Sabtu, 28 November 2015Waktu   : 08.00 s/d SelesaiTempat : Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jl. Baycity Pantai Indah Jakarta.Pakaian : BatikCatatan, Operator di harapkan :1. Membawa MODEM masing-masing.2. Membawa Scanner 3. Kabel ekstension/multiplug.4. Membawa Hasil Uji Coba SITUNG terakhir.5. Membawa Inventarisasi Masalah Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.Selengkapnya undangan dapat dilihat disiniPenjelasan detail terkait Undangan di atas dilihat disiniFree Pass untuk masuk lokasi Ancol download disini(dam)

Jakarta, kpu.go.id - Terkait surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, nomor 815/KPU/XI/2015 tanggal 16 November 2015, tentang Undangan Bimtek Operator dan Anggota KPU di daerah Otonom Baru, yang akan dilaksanakan pada Sabtu (28/11), berikut disampaikan penjelasan terkait Peserta dalam Bimbingan Teknis yang Berasal dari Operator, melalui Surat nomor 861/KPU/XI/2015.Surat nomor 861/KPU/XI/2015.download disini

Jambi, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkyansyah melanjutkan rangkaian road show monitoring persiapan logistik Pilkada Serentak ke Jambi (27/11).Jambi merupakan satu dari 9 Provinsi di Indonesia yang akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.  Dari 11 Kabupaten/Kota di Jambi, 5 di antaranya juga akan menggelar Pemilihan Bupati/Wakil Bupati secara serentak, 9 Desember 2015 mendatang.Kunjungan pertama adalah ke KPU Kabupaten Bungo yang juga sedang mempersiapkan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati (2 paslon). Monitoring berlanjut ke Kabupaten Tebo yang terletak di perbatasan Jambi dan Sumatera Barat, kemudian KPU Kabupaten Merangi dan Soralangun. Meskipun Tebo, Merangin dan Soralangun belum melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun ini, namun persiapan mereka dalam menyiapkan logistik Pilgub menjadi perhatian utama Anggota KPU yang pernah menjadi Ketua KPU Provinsi Jawa Barat ini.KPU kelima yang dimonitor adalah Kabupaten Batanghari yang juga secara bersamaan sedang mempersiapkan logistik pemilihan bupati/wakil bupati (4 Paslon).  Dalam monitoring ke beberapa Kabupaten tersebut Ferry didampingi oleh Sanusi Zein, Anggota KPU Provinsi Jambi yang membawahi divisi teknis pemilu.KPU Provinsi Jambi menjadi lokasi akhir dari kegiatan road show ini, Ferry lagi-lagi menekankan agar Agar KPU Provinsi/ KPU Kabupaten-Kota melakukan sortir dengan teliti, bila ada temuan kerusakan atau ketidaksesuain segera dilaporkan dengan membuat berita acara untuk dimintakan penggantian kepada perusahaan yang mencetak logistik Pilkada tersebut.Sebagai penyelenggara KPU harus menjaga kemandirian dalam persiapan logistik dan distribusinya, maksimalkan peran PPS dan PPK dalam distribusi logistik Pilkada.KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memperhatikan cara menyimpan dan menggunakan template surat suara bagi pemilih berkebutuhan khusus, yaitu menyimpan template dengan cara berdiri tidak ditumpuk, karena bila ditumpuk huruf braille-nya akan rata dan susah teraba oleh pemilih yang buta. "Cara meletakkan surat suara di dalam template juga harus benar jangan terbalik, karena hasil coblosannya akan tidak sah bila tidak dicoblos pada tempat yang benar" lanjut Ferry lagi.Penyelenggara juga harus memastikan form C-6 dapat diterima masyarakat dengan baik, pelibatan PPS dan PPK sangat penting dalam tahap ini, harus disampaikan kepada masyarakat bahwa form C-6 bukan undangan! Sehingga bila ada masyarakat yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) namun belum mendapat C-6 bukan berarti mereka tidak diundang ke TPS dan harus tetap datang ke TPS.KPPS juga harus mempunyai sistem kontrol terhadap form C-6 tersebut, dibuat sederhana saja, berupa berita acara rekap berapa yang diterima, berapa yang telah dibagikan, berapa sisanya dan sisanya harus dikembalikan kepada PPS. Hal ini sebagai antisipasi kemungkinan terrjadinya jual-beli form C-6 ini dan keberpihakan anggota pps/ppk di lapangan.Jambi, seperti juga beberapa provinsi di Indonesia lainnya menghadapi tantangan geografis saat melakukan distribusi logistik. Adiyenti, Anggota KPU Kabupaten Tebo mengatakan setidaknya ada 4 kecamatan yang harus dicapai dengan cara menyebrangi sungai yang luas dengan menggunakan getek. Ada juga kendala di daerah yang banjir, ada daerah yang jalannya rusak berat sehingga saat hujan tidak dapat dilewati.Dalam penyusunan DPT kadang ditemui juga kendala  dimana  pemilih perempuan dari suku anak dalam tidak boleh disebut "by name", melainkan statusnya sebagai istri siapa dan ibu siapa. 5 dari 11 kabupaten/kota di jambi yang juga menyelenggarakan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota secara serentak yaitu: Kabupaten Bungo (2 Paslon), Tanjung Jabung Barat (3 Paslon), Tanjung Jabung Timur (2 Paslon), Kabupaten Batanghari (4 Paslon) dan Kota Sungai Penuh (3 Paslon). Pilkada serentak di Jambi kali ini akan diikuti 2.445.305 pemilih yang telah terdaftar dalam DPT. Ada 7.067 TPS yang tersebar di 138 kecamatan dan 1.562 desa. (wr/shr/red. FOTO KPU/wr/Hupmas)

Padang, kpu.go.id - Sebelas hari menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak), 9 Desember 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin ketat melaksanakan supervisi dan monitoring kepada KPU di 9 Provinsi dan 260 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pilkada serentak. Salah satunya dilakukan oleh Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di wilayah KPU Sumatera Barat dan Jambi melalui kegiatan "road show" monitoring tahapan pengadaan logistik Pilkada melalui jalur darat selama tiga hari (26-27/11).Perjalanan monitoring dimulai dari Bandara Internasional Minangkabau pada hari Kamis (26/11) pukul 08.00 waktu setempat menuju KPU Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Batusangkar, Kabupaten Sijunjung dan KPU Dharmasraya. Ferry yang membawahi divisi Humas, Data dan Informasi serta Hubungan Antar Lembaga didampingi oleh Muftie Syarfie dan Nova Indra, Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat. Monitoring difokuskan pada persiapan logistik yang saat ini telah masuk pada tahapan sortir surat suara. Ada beberapa penekanan yang disampaikan Ferry kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar yang dikunjungi, yaitu:Agar KPU Provinsi/ KPU Kabupaten-Kota melakukan sortir dengan teliti, bila ada temuan kerusakan atau ketidaksesuain segera dilaporkan dengan membuat berita acara untuk dimintakan penggantian kepada perusahaan yang mencetak logistik Pilkada tersebut.Sebagai penyelenggara KPU harus menjaga kemandirian dalam persiapan logistik dan distribusinya, maksimalkan peran pps dan ppk dalam distribusi logistik Pilkada.KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memperhatikan cara menyimpan dan menggunakan template surat suara bagi pemilih berkebutuhan khusus, yaitu menyimpan template dengan cara berdiri tidak ditumpuk, karena bila ditumpuk huruf braille-nya akan rata dan susah teraba oleh pemilih yang buta. "Cara meletakkan surat suara di dalam template juga harus benar jangan terbalik, karena hasil coblosannya akan tidak sah bila tidak dicoblos pada tempat yang benar" lanjut Ferry lagi.Penyelenggara juga harus memastikan form C-6 dapat diterima masyarakat dengan baik, pelibatan PPS dan PPK sangat penting dalam tahap ini, harus disampaikan kepada masyarakat bahwa form C-6 bukan undangan! Sehingga bila ada masyarakat yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) namun belum mendapat C-6 bukan berarti mereka tidak diundang ke TPS dan harus tetap datang ke TPS.KPPS juga harus mempunyai sistem kontrol terhadap form C-6 tersebut, dibuat sederhana saja, berupa rekap berapa yang diterima, berapa yang telah dibagikan, berapa sisanya. Hal ini sebagai antisipasi kemungkinan terrjadinya jual-beli form C-6 ini dan keberpihakan anggota pps/ppk di lapangan.Provinsi Sumatera Barat adalah satu dari 9 Provinsi yang akan melaksanakan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2015 mendatang dengan 2 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Dari 19 Kabupaten/Kota di Sumbar 13 di antaranya akan melaksanakan Pilkada baik Pemilihan BupatiWakil Bupati maupun Walikota/Wakil Walikota di antaranya adalah Kab. Solok (3 paslon), Kota Solok (3 paslon), Kab. Batusangkar (4 paslon), Kab. Sijunjung ( 3 paslon), Kab Dharmasraya (2 paslon).Keseluruhan jumlah DPT  Pilgub Sumbar adalah 3.496.892 pemilih, terdiri dari 1.724.950 pemilih laki-laki, dan 1.771.942 pemilih perempuan. Dengan jumlah TPS sebanyak 11.121 yang tersebar di 1.130 nagari/kelurahan atau desa pada 179 kecamatan di Sumbar. (wr/shr/red. FOTO KPU/wr/Hupmas)