Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Di era globalisasi saat ini, peran media sosial (medsos) sebagai wadah komunikasi antar masyarakat sangat lah berpengaruh. Oleh karenanya pemanfaatan medsos untuk hal positif sangat diperlukan, agar pengaruhnya bisa dirasakan oleh banyak masyarakat.Hal tersebut yang disampaikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan, saat menghadiri Acara Wadah Diskusi yang diselenggarakan oleh Facebook Indonesia di Hotel Pullman Jakarta, Senin (21/1/2019).Dalam kesempatan itu, pria kelahiran Jakarta, 4 September 1975 secara khusus mengajak generasi muda untuk menggunakan medsos secara bijak dan positif. “Facebook Indonesia melakukan inisiatif kegiatan wadah diskusi ini sebagai sarana untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini penting bagi kita bagiamana menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan hal-hal yang benar, hal-hal baik terkait dalam menyelenggarakan pemilu,” ujar Viryan.Hal ini senada dengan semangat KPU yang menurut Viryan juga menginginkan agar masyarakat bisa menjadi pemilih berintegritas dan berkualitas. Hal ini bisa dilatih dengan tidak turut serta menyebarkan berita bohong (hoaks) melalui medsos atau sarana komunikasi lainnya. “Mari kita sambut pemilu ini dalam susana riang gembira, memilih pemimpin amanah untuk lima tahun kedepan,” tambah Viryan.Sementara itu Country Director Facebook Indonesia Sri Widowati menjelaskan bahwa kegiatan diskusi sengaja di selenggarakan pihaknya, sesuai dengan latar belakang Facebook yang memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan positif bagi masyarakat. “Dan mempunyai  komitmen dalam menjaga integritas Pemilu 2019 termasuk salah satunya memperdayakan dan memperkuat peran para pemilih,” kata Sri.Acara diskusi ini sendiri dihadiri oleh sekira 200 orang peserta, terdiri dari NGO, perwakilan partai politik, mahasiswa, siswa-siswi SMA serta media. (hupmas kpu ri JAP/foto: ieam/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Usai dilantik, tidak sampai beberapa jam kemudian ke-35 anggota tim seleksi langsung mendapat pembekalan dari ketua dan anggota KPU RI. Mereka yang akan bertugas menyeleksi calon anggota KPU 2019-2024 untuk Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi (Sumatera Utara), Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Probolinggo (Jawa Timur), Kota Padang (Sumatera Barat), Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Ternate, Kabupaten Tidore Kepulauan, Kab Halmahera Tengah, Kabupaten Kep Morotai, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Taliabu, Kabupaten Kepulauan Sula (Maluku Utara/3 timsel) serta Kabupaten Paniai (Papua) diharapkan dapat lebih menguasai aturan teknis seleksi yang tertuang didalam Peraturan KPU (PKPU). "Apalagi ada beberapa aturan yang kami tambahkan, sempurnakan. Nanti akan dijelaskan oleh anggota KPU RI lainnya," kata Ketua KPU Arief Budiman memulai sambutan. Pada sesi paparan materi sendiri, Anggota KPU Evi Novida Ginting Manik memang mengabarkan secara rinci berbagai aturan yang perlu dipahami oleh para anggota timsel. Perempuan asal Sumatera Utara itu juga mengingatkan hal-hal yang perlu dihindari oleh timsel guna mengantisipasi terjadinya sengketa hasil seleksi. Evi pada kesempatan itu juga mengingatkan timsel terkait bobot penilaian peserta tes dan prosedur CAT yang hasilnya harus disampaikan usai peserta mengikuti ujian. Anggota KPU lainnya, Pramono Ubaid Tanthowi menambahkan paparan sebelumnya dengan menjelaskan lebih tata kerja yang harus diperhatikan oleh para timsel. Dia juga berharap agar timsel bisa menjaga integritas selama bertugas dan tidak terpengaruh dengan tekanan dan titipan dari siapapun. Dikesempatan berikutnya diberikan penjelasan terkait tata cara atau prosedur ujian melalui sistem CAT oleh Tenaga Ahli Biro SDM Kurniawan Lutfi serta penjelasan mengenai tes kesehatan oleh dr Maya Setyawati dari Klinik Pratama KPU. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR) 

Jakarta, kpu.go.id - Akhir masa jabatan sejumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, kabupaten/kota akan jatuh pada Maret, April dan Mei 2019. Dekatnya masa akhir jabatan dengan hari pemungutan suara membuat Ketua KPU RI Arief Budiman menitipkan pesan kepada tim seleksi (timsel) untuk mencari calon anggota KPU 2019-2024 berkualitas, yang dihasilkan dari proses terbaik. "Jadi kami sangat bergantung bapak/ibu sekalian untuk mencari kandidat berkualitas. Kalau hasil seleksi tidak baik maka kandidat yang diberikan tidak baik," kata Arief saat melantik anggota timsel, di Jakarta Senin (21/1/2019). Total ada 35 anggota timsel dilantik untuk menyeleksi calon anggota KPU di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi (Sumatera Utara), Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Probolinggo (Jawa Timur), Kota Padang (Sumatera Barat), Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Ternate, Kabupaten Tidore Kepulauan, Kab Halmahera Tengah, Kabupaten Kep Morotai, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Taliabu, Kabupaten Kepulauan Sula (Maluku Utara/3 timsel) serta Kabupaten Paniai (Papua). Arief berharap bahwa kandidat yang terseleksi nanti adalah mereka yang sudah siap untuk langsung bekerja. Terlebih beberapa di antara mereka akan dilantik sehari sebelum hari pemungutan suara dan saat rekapitulasi suara pemilu dilakukan. "Jadi tidak ada waktu untuk belajar tapi langsung kerja," tandas Arief. Untuk diketahui anggota timsel yang dilantik berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman. "Saya atas nama KPU berterimakasih. Mudah-mudahan kontribusi bapak/ibu berdampak besar bagi bangsa Indonesia," pungkas Arief. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Jelang 90 hari pemungutan suara Pemilu 2019, kesibukan proses pelantikan anggota KPU kabupaten/kota tetap berjalan. Senin (21/1/2019), giliran 25 anggota KPU kab/kota di Kab Tolikara (Papua), Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, (Sulawesi Tengah),  Kabupaten Lahat (Sumatera Selatan) yang diambil sumpahnya untuk langsung bekerja menyukseskan tahapan pemilu.Ketua KPU Arief Budiman sebagaimana biasa berpesan agar anggota KPU kab/kota yang baru menjabat untuk bekerja sungguh-sungguh menjalankan amanah yang telah diberikan. Dia mengingatkan strategisnya posisi dari anggota KPU karena hasil kerjanya menentukan masa depan bangsa. "Karena pertaruhannya tidak hanya kab/kota anda tapi juga Indonesia. Kalau amanah ini buruk maka bangsa bisa rusak," ujar Arief. Arief juga berpesan agar jajaran penyelenggara yang baru dilantik untuk selalu bekerja transparan, profesional dan menjaga integritas. Lembaganya memastikan tidak akan mempersulit orang-orang yang terbukti melanggar aturan, untuk segera diberikan sanksi dikeluarkan dari organisasi yang dipimpinnya. "Kalau ada pelanggaran maka kami tidak akan persulit tapi dipermudah proses pemberhentian," kata Arief.  Di pesan berikutnya Arief juga mengingatkan bahwa usai dilantik menjadi anggota KPU, maka penyelenggara harus siap dengan risiko kerja seperti bekerja penuh waktu dan total mengabdi kepada bangsa dan negara. Keluarga pun diharapkan mendukung anggota mereka yang telah menjadi penyelenggara pemilu agar selalu bekerja di jalan yang benar. "Mudah-mudahan anda setelah pelantikan bisa selalu menjaga soliditas tim. Karena di KPU itu kolektif kolegial," pungkas Arief. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

Gresik, kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman meninjau langsung proses produksi perdana logistik surat suara Pemilu 2019 di PT Temprina Media Grafika Gresik dan PT Puri Panca Puji Bangun di Jawa Timur, Minggu (20/1/2019).Dalam kunjungan tersebut, Arief ditemani Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali; Ketua DKPP, Harjono; Anggota Bawaslu, Mochammad Afifudin; Kepolisian dan sejumlah Ahli Grafika.“Kita ingin memastikan proses produksi ini bukan hanya selesai diproduksi tepat waktu tapi juga tepat kualitas, kemudian tepat jumlah, karena undang-undang mengatur kalau surat suara diproduksi melebihi jumlah yang ditentukan ada sanksi pidananya dan tepat distribusinya, jangan sampai surat suara di dapil satu dikirim ke dapil empat itu akan mengacaukan sistem pemilu kita,” ungkap Arief.Arief menyampaikan dari total kebutuhan surat suara nasional sebanyak 939.879651 lembar, Konsorsium PT Temprina Media Grafika memproduksi surat suara sebanyak 255.019.544 lembar (27,13%) dan Konsorsium PT Puri Panca Pujibangun memproduksi surat suara sebanyak 107.714.950 (11,46%).Dari pengadaan surat suara ini, KPU berhasil melakukan penghematan Rp291.378.192.100 (32,57%) dari total pagu Rp894.720.293.000 atau telah hemat Rp269.349.301.525 (30,86%) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp872.691.402.425.Terakhir, Arief menegaskan kepada masyarakat bahwa proses produksi yang dilakukan secara terbuka dan transparan ini sekaligus mematahkan isu 7 kontainer berisi surat suara di Tanjung Priok beberapa waktu lalu."Saya pastikan produksi surat suara kali ini bukan hoaks dan tidak 7 kontainer, mudah-mudahan pemilu kita lancar, baik aman damai sampai ditetapkan hasilnya,” pungkasnya. (hupmas kpu riBil/foto: Anggri/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi memulai proses pencetakan perdana logistik surat suara Pemilu 2019, di DKI Jakarta, Jawa Timur serta Sulawesi Selatan, Minggu (20/1/2019). Di Jakarta pemantauan proses produksi perdana dilaksanakan di dua konsorsium, PT Gramedia Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Selatan serta PT Aksara Grafika Pratama di Cakung Jakarta Timur.Monitoring dipimpin langsung Komisioner KPU Ilham Saputra, didampingi Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salam serta Direktur Politeknik Media Kreatif Purnomo Ananto.Dikedua tempat tersebut, Ilham Saputra berkesempatan menekan tombol tanda dimulainya proses produksi surat suara. Rombongan selanjutnya berkesempatan untuk melihat proses pencetakan surat suara juga melakukan proses control kualitas (quality control) atas hasil cetak yang telah dilakukan.Disela proses pemantauan, Ilham menyebut bahwa kegiatan yang dilakukan serentak di tiga provinsi ini (Jakarta, Jawa Timur serta Sulawesi Selatan) adalah bentuk transparansi KPU sekaligus pemberitahuan kepada masyarakat bahwa proses cetak surat suara untuk pemilu telah dimulai. Menurut dia penting bagi masyarakat mengetahui informasi terkait dimulainya proses produksi surat suara ini agar terhindar dari berita bohong (hoaks). Apalagi sebelumnya sempat beredar hoaks terkait surat suara yang dikhawatirkan menggerus kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara.“Jadi hari ini kita sampaikan bahwa surat suara perdana dicetak. Maka tidak benar kalau ada yang menyebut sudah ada surat suara yang diproduksi diluar negeri apalagi sudah tercoblos. Saya tegaskan seluruh surat suara dicetak didalam negeri,” tegas Ilham.Ilham juga berharap kesadaran masyarakat terhadap proses awal produksi surat suara juga membuat proses produksi bisa terawasi secara bersama. Apalagi bersama diketahui produksi surat suara sendiri dibatasi hanya selama 60 hari. “Saya kira dengan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan percetaka, kami optimis percetakan selama 60 hari bisa sesuai target,” tambah Ilham.Sebagaimana diketahui PT Gramedia Jakarta yang pertama dikunjungi merupakan satu dari enam konsorsium yang bertugas mencetak surat suara pemilu 2019. Dari konsorsium yang terdiri dari 9 perusahaan ini, total surat suara yang dicetak sejumlah 292.019.984 lembar (31,07 persen) dan diperuntukkan untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat serta Sulawesi Selatan. “Dengan nilai kontrak Rp193.635.812.200 atau 32,09 persen dari total nilai kontrak,” jelas Ilham.Adapun untuk konsorsium kedua yang disambangi, Ilham menyebut bahwa PT Aksara Grafika Pratama jumlah surat suara yang diproduksi mencapai 68.176.374 lembar (7,25 persen). Dan diperuntukkan untuk surat suara pemilu di Provinsi Banten serta Lampung. “Dengan nilai kontrak Rp36.939.634.064 atau 6,12 persen dari total nilai kontrak,” tambah Ilham.Sebagaimana diketahui total keseluruhan surat suara yang diproduksi untuk kebutuhan Pemilu 2019 mencapai 939.879.651 lembar. “Kalau sama-sama kita lihat, tadi surat suara yang diproduksi ada sampel yang diambil untuk dicek apakah sudah memenuhi klasifikasi yang tertuang dalam kontrak. Jadi gambar, warna harus sesuai,” lanjut Ilham.Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar dalam kesempatan itu memastikan proses pengawasan melekat akan dilakukan Bawaslu disetiap perusahaan percetakan yang memproduksi surat suara Pemilu 2019. Pengawasan dilakukan baik dalam bentuk kualitas hasil cetak maupun jumlah. “Pengawasan dalam produksi seperti itu, karena satu suara pun tidak boleh lebih keluar dari setiap perusahaan percetakan,” kata Fritz.Anggota DKPP Alfitra Salam singkat menyebut kehadirannya turut serta memantau proses produksi perdana surat suara Pemilu 2019 adalah untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KPU benar telah berjalan. Menurut dia sebagai lembaga pengawas penyelenggara pemilu, pihaknya hanya menerima laporan apabila ada etik yang dilanggar oleh KPU maupun Bawaslu. “Dengan ini kita sama-sama melihat bahwa proses produksi sudah benar dilakukan,” kata Alfitra. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)