Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Debat kedua calon presiden (capres) Pemilu 2019 sukses terselenggara, Minggu (17/2) silam. Usai tuntasnya acara yang menyita perhatian publik itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pun langsung menggelar Rapat Evaluasi Debat Kedua bersama Bawaslu, TV penyelenggara debat kedua, moderator, panelis serta Tim Kampanye Nasional (TKN) 01, serta Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, Rabu (20/2/2019). Meski sukses, evaluasi tetap harus dilakukan. Setidaknya ada tiga hal yang menurut Anggota Anggota KPU RI Wahyu Setiawan perlu untuk dibicarakan bersama sebagai perbaikan didebat selanjutnya, seperti format dan mekanisme debat, tata laksana debat hingga jumlah undangan yang hadir di didebat berikutnya. Persiapan Debat Ketiga Selain digunakan sebagai rapat evaluasi, pertemuan disiang yang berlangsung cair itu juga dimanfaatkan untuk membahas persiapan debat ketiga. Beberapa hal yang diungkap pada pertemuan itu seperti usulan nama moderator yang akan memandu jalannya acara. Ketua KPU RI Arief Budiman mengusulkan kepada TKN 01, BPN 02 serta TV penyelenggra berikutnya bahwa moderator yang akan memandu acara debat ketiga adalah Alfito Deannova dan Putri Ayuningtyas. “TKN 01 dan BPN 02 meminta waktu satuminggu untuk memastikan moderator debat ketiga,” kata Arief. Selain itu juga dibahas panelis. Arief berharap pada pertemuan selanjutnya nama moderator dan panelis telah siap untuk disampaikan ke publik. Untuk diketahui, debat ketiga akan berlangsung pada 17 Maret 2019 yang akan mempertemukan masing-masing calon wakil presiden (cawapres). Adapun TV penyelenggara pada debat nanti adalah TransTV, Trans7, dan CNN TV Indonesia dengantema debat, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Sosial dan kebudayaan. (humas kpu james/foto: james/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id - Mendekati hari pemungutan suara yang tinggal dua bulan lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya tingkatkan koordinasi hingga ke tingkat bawah.  Salah satunya melalui Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), seluruh Komisioner KPU Provinsi bagian data dikumpulkan untuk menyamakan visi menyoal DPTb. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Arief Budiman berharap kepada jajaran yang hadir dapat mengikuti rangkaian acara dengan cermat selama tiga hari ke depan. “DPTb direkap secara nasional itu sebetulnya hal baru dalam pemilu 2019 karena pemilu 2014 dulu dptb ittu dikerjakan di kab kota di rekap di provinsi lalu dipetakan dia ada di mana. Jad, kita ingin mengetahui peta DPTb di tingkat nasional makanya dilakukan rekap DPTb, bukan rapat pleno penetapan DPTb, karena DPTb tidak ada penetapannya," ungkap Arief di Ruang Sidang Utama, Lantai 2, Gedung KPU, Jakarta, Selasa (19/2/2019). Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU, Sumariyandono melaporkan bahwa rapat koordinasi ini telah sesuai dengan petunjuk teknis dalam menyusun daftar pemilih. “Rapat ini sangat penting dan ini sesuai petunjuk teknis KPU yang telah ditetapkan yang meminta kepada kita untuk melakukan penyusunan DPK dan DPTb dalam rangka perbaikan DPT untuk pemilu 2019,” papar Sumariyandono. (hupmas kpu ri bil/foto: ieam/ed diR)

  Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengumumkan 32 nama calon legislatif (caleg) dengan status mantan terpidana korupsi yang berpartisipasi pada Pemilu 2019. Sebelumnya pada 30 Januari 2019, KPU juga telah mengumumkan 49 caleg (9 caleg DPD, 16 caleg DPRD Provinsi, 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota) dengan status mantan terpidana korupsi. Sehingga sampai dengan saat ini ada 81 caleg yang berstatus mantan terpidana korupsi di Pemilu 2019.   SIARAN PERS KLIK DI SINI INFOGRAFIS DAFTAR CALEG BERSTATUS MANTAN TERPIDANA KORUPSI KLIK DI SINI    

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar Debat Pemilu Presiden 2019. Berbeda dengan debat sebelumnya, kali ini debat difokuskan untuk menggali visi dan misi dari Calon Presiden 01 dan 02.Mengangkat tema Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Infrastruktur debat diharapkan dapat semakin memberikan infromasi kepada masyarakat untuk dapat menentukan pilihannya pada Rabu, 17 April mendatang.Hal itu disampaikan Ketua KPU, Arief Budiman dalam sambutannya saat membuka acara debat kali ini. "KPU Berharap debat malam ini memberikan informasi yang cukup kepada pemilih untuk menentukan pilihannya," ucap Arief dalam videotape yang tayang saat pembukaan debat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).Sementara itu, berbeda dengan debat sebelumnya, pada debat kedua ini kisi-kisi soal debat ditiadakan. Untuk itu, soal yang dibuat oleh tim panelis yang ditetapkan sangat bersifat rahasia.Bahkan sebelum soal dibuat, panelis dan moderator diharuskan menandatangani pakta integritas untuk meyakinkan masyarakat tidak adanya kebocoran soal debat.Pada segmen keempat debat kali ini terdapat soal yang teraktualisasi melalui video untuk mempermudah masyarakat mendapat gambaran persoalan yang terjadi.Selain itu, di segmen kelima atau segmen debat inspiratif capres kini diberi waktu yang lebih leluasa untuk saling menanggapi dengan total tujuh kali kesempatan untuk menanggapi bagi masing-masing capres. (hupmas kpu ri bil/foto: dosen/ed diR)

Tangerang, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) resmi mendistribusikan logistik pemilu untuk pemilih luar negeri, Minggu (17/2/2019). Pengiriman perdana ini sebagai bentuk kesiapan KPU menyelenggarakan Pemilu 2019 di luar negeri serta transparansi kepada masyarakat. Total ada 130 Kantor Perwakilan RI diluar negeri (PPLN) yang akan menerima distribusi logistik ini, meliputi surat suara, tinta, segel, hologram formulir berhologram, template untuk pemilihan presiden serta sampul.  "Tapi untuk logistik luar negeri ini terdiri dari dua, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif untuk daerah pemilihan Jakarta II," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Benda, Tangerang.  Arief mengatakan untuk distribusi 17 Februari ini, logistik akan dikirim ke negara terjauh seperti Afrika dan Amerika Latin. Untuk selanjutnya pada 18-19 Februari ke negara Amerika dan Asia, pada 20 Februari pengiriman akan dilakukan ke negara Timur Tengah, 21-22 Februari ke negara Pasifik dan 22-25 Februari ke Eropa dan sebagian negara Asia.  Untuk diketahui jumlah pemilih diluar negeri sebanyak 2.058.191 orang terdiri dari 902.707 pemilih laki-laki dan 1.155.464 pemilih perempuan. Adapun jumlah TPS luar negeri sebanyak 783 TPS, pemilih yang menggunakan mekanisme Kotak Suara Keliling (KSK) sebanyak 2.345 dan menggunakan pos 429. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat membahas jadwal kampanye rapat umum serta sosialisasi fasilitasi iklan kampanye di media cetak dan elektronik bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) penghubung (liaison officer/LO) partai politik, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta Dewan Pers di Gedung KPU, Kamis (14/2/2019). Pada rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama ini, terjadi pembahasan menarik terkait fasilitasi kampanye di media massa cetak dan elektronik serta jadwal rapat umum. Pada pembahasan pertama terkait jadwal kampanye peserta pemilu di media massa cetak dan elektronik, muncul usulan dari LO partai politik yang menginginkan agar KPU merinci lagi sejauh mana ruang bagi mereka dapat berkampanye secara mandiri serta jumlah spot dan media yang mereka dapat digunakan untuk beriklan. Sebelumnya KPU sendiri sudah menjelaskan terkait kampanye mandiri yang dapat dilakukan peserta pemilu di media cetak dan elektronik. Jumlah yang diperbolehkan untuk media cetak 810 milimeter kolom (satu halaman) dan untuk media elektronik 10 spot dengan durasi untuk tv 30 detik serta radio 60 detik. KPU sendiri memastikan hanya mampu memfasilitasi iklan cetak dan elektronik 3 spot. Adapun pada bahasan mengenai penentuan jadwal rapat umum, baik KPU peserta pemilu dan Bawaslu terjadi pandangan berbeda tentang ada tidaknya zona berkampanye. KPU dan sebagian parpol sepakat menginginkan adanya empat zona sebagai pemisah wilayah kampanye antar partai politik maupun antar capres-cawapres. Sementara Bawaslu dan sebagian parpol lain menginginkan tidak adanya zona tersebut. Oleh Ketua KPU Arief Budiman diberikan alternatif apabila ada zona maka hanya akan dibagi menjadi dua, barat dan timur, yang disesuaikan dengan kampanye capres-cawapres berikut partai politik pendukungnya dan alternatif lainnya tidak ada zona. Melihat belum adanya kesepakatan terkait dua bahasan tersebut, oleh Anggota KPU RI Wahyu Setiawan, rapat ditunda satu minggu untuk menyiapkan konsep dari usulan yang ada tersebut. Dia berharap dari konsep yang ada nanti dapat disepakati bersama untuk segera dilakukan persiapan atas jadwal kampanye baik di media cetak dan elektronik maupun rapat umum. Turut hadir dalam rapat ini, Ketua Bawaslu, Abhan, Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar, serta perwakilan KPI. (hupmas kpu ri dianR/foto: ieam-JAP/ed diR)