Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar diskusi publik refleksi akhir tahun 2017 dengan tema “Menakar Kesiapan KPU Selenggarakan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Jumat (22/12) di Jakarta.

Diskusi tersebut menghadirkan narasumber dari KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi II DPR RI, dan pegiat pemilu dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta diikuti oleh para pemangku kepentingan seperti partai politik (parpol), kementerian/lembaga, pegiat pemilu, organisasi masyarakat, dan media massa.

Ketua KPU RI Arief Budiman menyampaikan bahwa KPU butuh masukan-masukan sebagai catatan untuk kinerja KPU selama tahun 2017. Refleksi akhir tahun ini memberi manfaat untuk seluruh komponen bangsa yang beragam dan kontribusi positif bagi kehidupan demokrasi dan pemilu di Indonesia.

“Pilkada serentak 2018 itu bersifat strategis, karena hanya berjarak 10 bulan dari pelaksanaan Pemilu 2019. Apabila pelaksanaan pilkada 2018 berjalan baik, maka meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan pemilu 2019, namun apabila pilkada dianggap gagal, maka tingkat kepercayaan akan turun,” tutur Arief.

Anggaran untuk Pilkada 2018 sebanyak 171 daerah sebesar Rp. 11.929.075.433.219 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah ditandatangani, tambah Arief. Pilkada 2018 tersebut melibatkan 277.555 orang PPK dari 5.551 kecamatan, 323.630 orang PPS dari 64.726 kelurahan/desa.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni menguraikan tantangan KPU seperti kompleksitas teknis penyelenggaraan pemilu beban berat bagi KPU dengan desain yang kurang kompatible, contohnya dengan tiga orang PPK. Kemudian tantangan integritas dan netralitas, uji materi UU pemilu, adaptasi aturan baru berpotensi sengketa hukum, menjaga animo dan stamina pemilih, seleksi penyelenggara yang berhimpitan dengan pilkada 2018 dan pemilu 2019, harapan besar publik pada inovasi, keterbukaan, dan partisipasi yang meningkat.

“Tantangan lain yaitu sinergitas antar penyelenggara pemilu, pusaran politik sektarian dan menguatnya politik identitas dengan defisit programatik, dan konsolidasi hak pilih dan prasyarat administrasi kependudukan di tengah kompetisi yang kompetitif,” tambah Titi.

Pada kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Afifuddin mengungkapkan sebagai lembaga penyelenggara pemilu itu sosial public trust itu penting, terutama KPU. Afif juga mengapresiasi anugerah peringkat pertama untuk KPU atas keterbukaan informasi publik. Tetapi Afif mengingatkan, kalau sudah berada di atas, harus antisipasi jangan sampai turun, karena sudah tidak bisa naik lagi.

“Bawaslu memberikan catatan selama 8 bulan ini, antar lembaga penyelenggara pemilu harus lebih sering koordinasi informal. Bawaslu juga berharap ada hubungan baik antara KPU dan Bawaslu, terutama di provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Afif.

Senada dengan Afif, Anggota DKPP Alfitra Salam mengusulkan KPU dalam membuat peraturan terlebih dahulu diselesaikan di hulu, hilir dengan stakeholder kemudian, jadi dibicarakan dengan Bawaslu dan DKPP, juga diberdayakan mantan anggota KPU, Bawaslu dan DKPP dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD). Alfitra juga meminta KPU tetap melindungi hak suara warga yang belum mepunyai e-KTP.

“Kami juga mengusulkan agar ada staf ahli yang diberdayakan untuk pendampingan di Papua, mengingat indeks sengketa yang tinggi di Papua, sehingga tidak sering ada pemungutan suara ulang lagi di Papua,” usul Alfitra.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengungkapkan ada atau tidak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait konsultasi yang final mengikat itu, tidak menjadi hambatan, karena Komisi II DPR RI selalu mengedepankan semangat mitra yang setara, dan DPR tidak menempatkan posisis di atas mitra.

“Saya sangat setuju soal peraturan KPU itu diomongkan terlebih dahulu antara KPU, Bawaslu, dan DKPP sebelum RDP di Komisi II, karena ketiganya satu kesatuan penyelenggara pemilu, sehingga tidak terekspos tidak harmonis. Kami juga memantau KPU, Bawaslu, dan DKPP masih bekerja on the track, tidak ada tahapan yang terlampaui, dan semua masih dalam koridor hukum,” tutur Zainuddin. (Arf/red. FOTO Dosen/Humas KPU)