KPU Lutra Bimtek Keuangan Bagi PPK dan PPS
Masamba, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabuapten Luwu Utara menggelar bimbingan teknis (bimtek) penatausahaan keuangan. Kegiatan ini berlangsung Senin (3/8), di Aula Kantor KPU Luwu Utara, dengan melibatkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretaris, Staf pengelola keuangan, dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), Sekretaris dan Staf.
Ketua KPU Luwu Utara Suprianto mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan tugas kita sebagai sekretariat baik itu PPK dan PPS, terutama dalam pengelolaan keuangan agar dalam pelaporan keuangan bisa maksimal.
“Untuk itu mari kita ikuti dengan baik dan mengambil maknanya, karna dengan pertemuan seperti ini akan membangun koordinasi yang baik sehingga semakin mempermudah tugas kita sebagai penyelenggara, kami berharap semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik karna menjadi modal dalam pertanggung jawaban adaministrasi,” pesan Suprianto saat membuka acara bimtek.
Selanjutnya Suprianto menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, mengalami perubahan tentang proses pertanggungjawaban adminitrasi keuangan. Antara pilkada tahun 2010 dan 2015 perbedaannya adalah di tahun 2010 proses pertanggungjawaban administrasi keuangan langsung kepada pemerintah daerah (pemda) tapi untuk Pilkada Tahun 2015 ini pertanggungjawaban administrasinya sama dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Suprianto mengingatkan bahwa dalam persoalan keuangan ini harus terbuka sesama penyelenggara agar tidak menimbulkan konflik antar sesama. “Saya harap ini kita bisa kita lakukan agar bisa menciptakan harmonisasi dalam organisasi yang sehat,” pesannya.
Keuangan ini, kata suprianto adalah penunjang pelaksanaan tugas kita dalam pilkada, untuk itu kami tidak ingin ada PPK dan PPS tidak bisa menjalankan tugasnya karna terken dalam keuangan akibat pertanggungjawaban adaminitrasi yang tidak bagus.
Sementara di tempat terpisah Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Fatliah Nurhilaluddin mengatakan bahwa untuk bimtek keuangan ini dilaksanakan selama empat hari yang dimulai pada hari Senin (3/8) pesertanya yakni kecamatan Tanalili, Bone-bone, Malangke Barat. Hari kedua Selasa (4/8) dengan peserta dari Kecamatan Mappedeceng, dan Sukamaju. Sementara hari rabu (5/8) dari Kecamatan Baebunta, Masamba Kamis, Kecamatan Malangke, Sabbang, Seko, Limbong, dan rampi.
Fatliah menambahkan bahwa selain bimtek kami juga melakukan simulasi langsung agar meraka bisa lebih memahami tentang proses pelaporan keuangan yang kita gunakan dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati.(iqbal/red)
Ketua KPU Luwu Utara Suprianto mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan tugas kita sebagai sekretariat baik itu PPK dan PPS, terutama dalam pengelolaan keuangan agar dalam pelaporan keuangan bisa maksimal.
“Untuk itu mari kita ikuti dengan baik dan mengambil maknanya, karna dengan pertemuan seperti ini akan membangun koordinasi yang baik sehingga semakin mempermudah tugas kita sebagai penyelenggara, kami berharap semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik karna menjadi modal dalam pertanggung jawaban adaministrasi,” pesan Suprianto saat membuka acara bimtek.
Selanjutnya Suprianto menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, mengalami perubahan tentang proses pertanggungjawaban adminitrasi keuangan. Antara pilkada tahun 2010 dan 2015 perbedaannya adalah di tahun 2010 proses pertanggungjawaban administrasi keuangan langsung kepada pemerintah daerah (pemda) tapi untuk Pilkada Tahun 2015 ini pertanggungjawaban administrasinya sama dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Suprianto mengingatkan bahwa dalam persoalan keuangan ini harus terbuka sesama penyelenggara agar tidak menimbulkan konflik antar sesama. “Saya harap ini kita bisa kita lakukan agar bisa menciptakan harmonisasi dalam organisasi yang sehat,” pesannya.
Keuangan ini, kata suprianto adalah penunjang pelaksanaan tugas kita dalam pilkada, untuk itu kami tidak ingin ada PPK dan PPS tidak bisa menjalankan tugasnya karna terken dalam keuangan akibat pertanggungjawaban adaminitrasi yang tidak bagus.
Sementara di tempat terpisah Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Fatliah Nurhilaluddin mengatakan bahwa untuk bimtek keuangan ini dilaksanakan selama empat hari yang dimulai pada hari Senin (3/8) pesertanya yakni kecamatan Tanalili, Bone-bone, Malangke Barat. Hari kedua Selasa (4/8) dengan peserta dari Kecamatan Mappedeceng, dan Sukamaju. Sementara hari rabu (5/8) dari Kecamatan Baebunta, Masamba Kamis, Kecamatan Malangke, Sabbang, Seko, Limbong, dan rampi.
Fatliah menambahkan bahwa selain bimtek kami juga melakukan simulasi langsung agar meraka bisa lebih memahami tentang proses pelaporan keuangan yang kita gunakan dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati.(iqbal/red)
Bagikan:
Telah dilihat 4,202 kali