KPU Sempurnakan Sistem Informasi Pemilu
Sanur, kpu.go.id- Teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan tahapan pemilu perlu terus disempurnakan. Teknologi informasi menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu. Untuk itu, ke depan KPU perlu menyiapkan format aplikasi yang lebih baik.
"Kita ingin perbaikan sistem dan manajemen kepemiluan dari waktu ke waktu. Salah satu pendekatan yang kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Untuk penyempurnaannya ke depan kita perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam rangka menyiapkan sistem dan format aplikasi yang lebih baik," kata Ketua KPU RI Husni Kamil Manik saat membuka acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi dengan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) di Sanur Bali, Minggu (26/10).
Rapat koordinasi dan evaluasi tersebut diikuti oleh 482 operator sidalih dan situng dari Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kegiatan rapat gelombang II ini berlangsung selama tiga hari, tanggal 26-28 Oktober 2014, setelah sebelumnya diselenggarakan rapat gelombang I di Yogyakarta pada tanggal 17-19 Oktober 2014.
Husni meminta para operator membuka kembali catatan yang mereka miliki baik yang bersifat konvensional maupun kontemporer terkait permasalahan sistem informasi data pemilih dan sistem informasi penghitungan suara yang ditemukan selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPR serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Catatan itu penting sebagai bahan diskusi dan kajian bersama untuk penyempurnaan penggunaan kedua sistem informasi tersebut ke depannya.
Sementara anggota KPU Divisi Perencanaan, Data, Informasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan ada lima hal penting yang perlu dievaluasi dalam penggunaan sidalih dan situng, yaitu pelatihan, mekanisme, pelaksanaan dan output, kualitas data, aplikasi, dukungan teknis dan nonteknis dan manajemen penyelenggaraan secara keseluruhan.
"Aplikasi yang kita gunakan ini perlu evaluasi. Apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan aplikasi itu perlu diurai dan kita siapkan format yang lebih baik ke depannya. Pertaruhan kita bukan hanya pada kecepatan pengumpulan data-data pemilu yang dibutuhkan publik tapi yang sangat penting adalah kualitas data," ujar Ferry.
Masalah-masalah non teknis, kata Ferry, juga tidak boleh diabaikan. Kelayakan honor operator perlu dikaji ulang. "Kita perlu kajian yang komprehensif. Nanti akan ada diskusi kelompok dan setelah itu setiap masalah kita bedah bersama. Saya berharap dari Bali ini lahir rekomendasi yang sangat penting untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu Indonesia ke depan," ujar Ferry. (Gb/Arf/red. FOTO KPU/Arf/Hupmas)
Bagikan:
Telah dilihat 4,587 kali